PALANGKA RAYA, folitimes.id – Pemerintah Kota Palangka Raya menghadapi tekanan pembiayaan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebutuhan operasional terus meningkat, sementara ancaman kebakaran belum mereda hingga Oktober 2026.
- Sekda Ungkap Tekanan Anggaran Penanganan Karhutla
- Kebutuhan Ratusan Personel Menambah Beban APBD
- Wali Kota Bantah Anggaran Karhutla Telah Habis
- Anggaran Rp4,8 Miliar Perlu Penjelasan Realisasi
- Tanggap Darurat Berlanjut Hingga November 2026
- Pemadaman Diprioritaskan Dekat Permukiman Warga
- Kepastian Anggaran Menjadi Ujian Penanganan Karhutla
Situasi ini memunculkan perbedaan penjelasan mengenai kemampuan keuangan daerah. Sekretaris Daerah menyebut anggaran semakin terbatas, sedangkan Wali Kota memastikan dana penanganan masih tersedia.
Di tengah persoalan tersebut, pemerintah memperpanjang status tanggap darurat hingga November. Keputusan itu menuntut kepastian pembiayaan bagi ratusan personel yang masih bekerja di lapangan.
Sekda Ungkap Tekanan Anggaran Penanganan Karhutla
Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, sebelumnya mengungkapkan beban keuangan daerah terus meningkat. Pemerintah harus memenuhi kebutuhan operasional sekitar 360 personel setiap hari.
Kebutuhan tersebut mencakup dukungan operasional dan konsumsi selama petugas menjalankan tugas. Panjangnya musim kemarau membuat pengeluaran terus bertambah.
“APBD kita sudah mengalami kelelahan, karena BTT juga sudah kesedot habis,” kata Arbert Tombak, Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, di Palangka Raya, Rabu (23/9/2026).
Arbert menjelaskan pemerintah perlu menambah Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui perubahan anggaran. Ia juga mengkhawatirkan kemampuan keuangan daerah apabila kebakaran terus berlangsung hingga Oktober.
Pernyataan itu menggambarkan tekanan terhadap pembiayaan operasi. Namun, kondisi tersebut belum membuktikan seluruh anggaran penanganan karhutla benar-benar habis.
Kebutuhan Ratusan Personel Menambah Beban APBD
Pengerahan ratusan personel menjadi salah satu kebutuhan utama penanganan karhutla. Setiap hari, petugas memerlukan dukungan logistik, transportasi, peralatan, dan kebutuhan lapangan lainnya.
Pemerintah kota juga harus mempertahankan kesiapan tim saat muncul titik api baru. Kondisi ini membuat kebutuhan anggaran sulit berhenti selama masa tanggap darurat.
Arbert sebelumnya meminta dukungan pemerintah pusat, terutama tambahan personel. Langkah itu bertujuan mengurangi tekanan pembiayaan yang selama ini bertumpu pada APBD.
Persoalan berikutnya adalah kemampuan pemerintah mempertahankan operasi dalam jangka panjang. Semakin lama kebakaran berlangsung, semakin besar kebutuhan pembiayaan yang harus pemerintah pastikan.
Wali Kota Bantah Anggaran Karhutla Telah Habis
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, memberikan penjelasan berbeda mengenai kondisi keuangan daerah. Ia menegaskan pemerintah masih memiliki anggaran untuk melanjutkan penanganan karhutla.
Menurut Fairid, persoalan sebelumnya berkaitan dengan mekanisme penggunaan BTT. Pemerintah harus menyelesaikan proses perubahan APBD sebelum melakukan pergeseran anggaran.
“Supaya tidak terjadi miskomunikasi. Pada saat itu memang sedang dalam proses pengusulan dan pembahasan APBD Perubahan di DPRD,” kata Fairid Naparin, Wali Kota Palangka Raya, di Palangka Raya, Sabtu (3/10/2026).
Fairid menjelaskan bahwa dana BTT sudah masuk dalam struktur anggaran. Namun, penggunaannya tetap mengikuti prosedur administrasi keuangan daerah.
Penjelasan tersebut membedakan dua persoalan penting, yakni ketersediaan dana dan waktu pencairannya. Keduanya berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah membiayai operasi di lapangan.
Anggaran Rp4,8 Miliar Perlu Penjelasan Realisasi
Fairid menyebut angka sekitar Rp4,8 miliar untuk penanganan karhutla hingga perubahan APBD 2026. Angka tersebut menjadi bagian penting dalam menjelaskan dukungan keuangan pemerintah kota.
Namun, angka alokasi tidak selalu sama dengan realisasi belanja. Pemerintah perlu menjelaskan dana yang telah keluar, kewajiban yang belum terbayar, dan sisa anggaran.
Data tersebut penting untuk mengukur kemampuan pembiayaan hingga November. Apalagi pemerintah masih membutuhkan personel, perlengkapan, serta dukungan logistik.
Transparansi realisasi anggaran juga dapat memperjelas perbedaan keterangan Sekda dan Wali Kota. Tanpa rincian terbaru, publik belum dapat memastikan berapa dana yang benar-benar masih tersedia.
Tanggap Darurat Berlanjut Hingga November 2026
Pemerintah Kota Palangka Raya kembali memperpanjang status tanggap darurat karhutla. Pengumuman pada Jumat (9/10/2026) menyebut masa perpanjangan berlaku hingga 9 November 2026.
Keputusan tersebut muncul ketika pemerintah masih menghadapi ancaman kebakaran dan kabut asap. Seluruh unsur penanganan harus menjaga kesiapan personel serta posko.
Fairid menjelaskan bahwa pemerintah melibatkan aparat keamanan, instansi teknis, dan relawan. Koordinasi lintas lembaga menjadi bagian penting untuk mempertahankan operasi.
“Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk menjaga kesiapan seluruh unsur penanganan karhutla,” ujar Fairid, Jumat (9/10/2026).
Perpanjangan masa darurat juga menambah kebutuhan pembiayaan. Pemerintah harus memastikan dukungan anggaran sejalan dengan durasi operasi yang semakin panjang.
Pemadaman Diprioritaskan Dekat Permukiman Warga
Pemerintah kota memprioritaskan pemadaman pada lokasi kebakaran yang berdekatan dengan permukiman. Langkah tersebut bertujuan mencegah api merambat ke rumah dan membahayakan keselamatan warga.
BPBD bersama tim gabungan menjalankan pemadaman, pembatasan penyebaran api, serta pemantauan kawasan rawan. Kebutuhan peralatan dan personel tetap menjadi bagian utama operasi.
Pemerintah juga meminta masyarakat segera melaporkan kemunculan titik api. Laporan cepat dapat membantu petugas menentukan lokasi yang memerlukan penanganan segera.
Di sisi lain, ancaman asap memperluas dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat. Penanganan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman, tetapi juga membutuhkan pencegahan kebakaran baru.
Kepastian Anggaran Menjadi Ujian Penanganan Karhutla
Perbedaan penjelasan antara Sekda dan Wali Kota menyisakan pertanyaan mengenai kondisi anggaran. Pemerintah perlu menunjukkan data realisasi untuk menjelaskan posisi keuangan secara utuh.
Rincian tersebut mencakup penggunaan BTT, kewajiban operasional, dan kebutuhan selama perpanjangan tanggap darurat. Kepastian pembayaran bagi petugas juga memerlukan perhatian.
Keterangan pemerintah menunjukkan operasi karhutla masih berjalan. Namun, kelanjutan operasi membutuhkan dukungan anggaran yang dapat pemerintah cairkan tepat waktu.
Dengan masa darurat hingga November, persoalan tidak berhenti pada ketersediaan alokasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap kebutuhan lapangan memperoleh pembiayaan tanpa menghambat penanganan kebakaran.
