JAKARTA, folitimes.id – Bank Indonesia (BI) menyoroti kesenjangan antara perluasan penggunaan internet dan kesiapan tenaga digital pada 25 September 2026. Gubernur BI, Destry Damayanti, mengangkat persoalan itu dalam FEKDI x IFSE 2026 di Jakarta International Convention Center.
“Inovasi dan talenta harus bergerak bersama,” kata Gubernur BI, Destry Damayanti. Ia menekankan perlunya hubungan yang lebih erat antara kebutuhan industri, pembelajaran, dan penyerapan tenaga dengan kemampuan yang sesuai.
Menghubungkan Kampus dan Dunia Usaha
BI mempertemukan agenda tersebut dengan kementerian dan asosiasi melalui komitmen pengembangan talenta digital. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong otoritas serta industri mendekat ke kampus agar pengembangan kompetensi mengikuti kebutuhan nyata.
BI juga mengembangkan Pusat Inovasi Digital Indonesia atau PIDI, yang mencakup kompetisi inovasi, pengembangan talenta, dan analisis kebutuhan pasar. Seleksi program tahun ini menjaring 2.094 proposal, tetapi jumlah proposal tersebut belum menunjukkan jumlah pekerjaan atau produk komersial yang berhasil tercipta.
Digitalisasi Daerah Belum Seragam
Dalam pembahasan lain pada 24 September 2026, Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali, menekankan pentingnya menyesuaikan digitalisasi dengan kondisi daerah. Tingkat kesiapan infrastruktur, kemampuan masyarakat, dan potensi ekonomi tiap wilayah tidak selalu sama.
BI mencatat 518 dari 546 pemerintah daerah masuk kategori digital dalam Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah hingga semester pertama 2026. Proporsinya sekitar 94,9 persen, sedangkan 28 pemerintah daerah lainnya belum masuk kategori tersebut berdasarkan angka yang sama.
Selisih itu merupakan hasil pengurangan kedua angka, bukan daftar daerah tanpa internet atau tanpa layanan pembayaran digital. Kategori pemerintah daerah mengukur perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintahan, sehingga pembaca perlu membedakannya dari kemampuan digital seluruh penduduk.
BI menggerakkan 46 kantor perwakilan untuk memperkuat kolaborasi di daerah. Arah kebijakannya mencakup transaksi yang lebih efisien, penciptaan nilai tambah, dan hubungan antara potensi ekonomi setempat dengan peluang pasar digital.
Keterangan tersebut menempatkan manfaat bagi masyarakat dan usaha sebagai tujuan transformasi. Namun, angka kategori digital sendiri belum menjelaskan besarnya penghematan biaya transaksi atau kenaikan pendapatan setiap pelaku usaha di masing-masing wilayah.
QRIS Membesar, Kepercayaan Tetap Penting
Pada 25 September 2026, BI juga memaparkan perkembangan QRIS dalam diskusi inovasi ekonomi digital. Hingga Agustus 2026, layanan itu menjangkau 69,32 juta pengguna dan 47,11 juta pedagang menurut catatan bank sentral.
Deputi Gubernur BI, Solikin M. Juhro, menghubungkan inovasi dengan peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah. BI menempatkan pengembangan tersebut dalam arah Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030, dengan perhatian pada persaingan usaha yang sehat.
Perluasan penerimaan transaksi berjalan bersama kebutuhan perlindungan konsumen, integritas, dan stabilitas sistem pembayaran. BI menyebut sarana pengujian yang kredibel serta pertukaran informasi antarpelaku sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan pengguna.
PIDI menjadi salah satu tempat mempertemukan inovator, industri, dan kebutuhan pengujian. Melalui program tersebut, BI mengharapkan lahirnya solusi yang memberi manfaat ekonomi, tetapi belum menyatakan bahwa setiap inovasi peserta pasti berhasil masuk pasar.
BI menyebut ruang pengembangan inovasi Indonesia masih luas, dengan posisi ke-55 dalam Global Innovation Index 2025 sebagai salah satu rujukan. Bank sentral mengharapkan kolaborasi regulator, industri, asosiasi, dan akademisi membantu menghubungkan gagasan baru dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.
