JAKARTA, folitimes.id – BP Tapera mencatat penyaluran KPR subsidi sebanyak 156.407 unit dengan nilai fasilitas Rp19,5 triliun hingga 24 September 2026. Capaian tersebut masih belum mencapai separuh target 350.000 unit yang pemerintah gunakan dalam evaluasi penyaluran FLPP tahun ini.
BP Tapera memperkuat kesiapan rumah susun subsidi, pendataan, sistem informasi, serta koordinasi dengan bank penyalur. Agenda tersebut bertujuan memperluas pilihan hunian sekaligus mempercepat proses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Rusun Masuk Agenda Percepatan
“Kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan,” kata Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho. Ia menyampaikan pentingnya kesiapan penyediaan rumah dan kelancaran pelayanan dalam keterangan pada 24 September 2026.
BP Tapera meminta bank memperkuat tahapan verifikasi calon penerima, analisis kredit, pemesanan rumah, dan akad. Percepatan administrasi itu tetap membutuhkan kecocokan antara data hunian, kesiapan unit, dan calon penerima pembiayaan.
Sisa Target Masih Besar
Dalam rapat pada 21 September 2026, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengevaluasi realisasi yang saat itu mencapai 154.034 unit. Angka tersebut setara sekitar 44 persen dari target tahunan, dengan waktu pelaksanaan tersisa sekitar tiga bulan.
Maruarar meminta BP Tapera membenahi kinerja serta kualitas sumber daya manusia. Ia juga mendorong inovasi untuk mengatasi hambatan penyaluran, agar lembaga itu dapat mengejar target pembiayaan hingga akhir tahun.
BP Tapera menindaklanjuti kebijakan rumah susun subsidi dengan mengundang pengembang memasukkan produknya ke Sistem Informasi Kumpulan Pengembang atau SiKumbang. Langkah tersebut membuka ruang bagi pilihan hunian vertikal dalam program pembiayaan yang selama ini juga mencakup rumah tapak.
Lembaga itu menyiapkan sekitar 71.000 unit untuk rencana akad massal pada Desember 2026 di Jawa Timur. Rencana tersebut mencakup rumah tapak dan rumah susun subsidi, tetapi pemerintah belum melaporkannya sebagai realisasi akad yang sudah berlangsung.
Perbedaan antara persiapan dan penyaluran menjadi penting ketika membaca capaian program. Angka rencana akad massal tidak boleh langsung masuk ke total realisasi September, karena kedua angka menggambarkan tahapan pelaksanaan yang berbeda.
Pemeriksaan Mutu di Kulon Progo
Selain mengejar volume pembiayaan, BP Tapera memeriksa kondisi rumah setelah akad di Kabupaten Kulon Progo pada 18 September 2026. Tim bekerja bersama Bank Syariah Nasional Kantor Cabang Yogyakarta dan meninjau Perumahan Puri Gnade Kulonprogo.
Pemeriksaan mengambil sampel 24 unit rumah FLPP yang seluruhnya sudah selesai dan siap huni. Hasil tersebut menjelaskan kondisi sampel pada lokasi pemeriksaan, sehingga tidak mewakili kesimpulan mutu seluruh rumah subsidi di Indonesia.
Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Muhammad Nauval Al-Ammari, menempatkan tingkat keterhunian sebagai salah satu indikator keberhasilan program. Ia mengingatkan bank agar memastikan rumah benar-benar layak, siap menjadi tempat tinggal, dan memenuhi ketentuan pemanfaatan.
BP Tapera mendorong penggunaan kode QR penghunian, pelaporan melalui akuHUNI, dan validasi bank melalui sistem pemantauan elektronik. Perangkat tersebut membantu mengikuti pemanfaatan rumah setelah akad, ketika proses pembiayaan sudah selesai tetapi kewajiban pengawasan tetap berjalan.
Dalam keterangan peninjauan, BP Tapera juga melaporkan penilaian kepuasan penghuni melalui MBR Rating. Penilaian pengguna melengkapi pemeriksaan fisik, sementara lembaga itu tetap meminta bank memeriksa ketepatan sasaran penyaluran dan kondisi hunian.
