Aturan AI Diperketat, Sektor Berisiko Diatur Lebih Khusus

Nezar Patria menjelaskan rencana aturan AI, 6 Oktober 2026. Foto: Ardi Widiyansah/Komdigi.

JAKARTA, folitimes.id – Pemerintah menyiapkan pola pengaturan kecerdasan artifisial atau AI yang berbeda berdasarkan karakter dan risiko masing-masing sektor. Kesehatan, pendidikan dan layanan keuangan menjadi tiga bidang yang disebut membutuhkan panduan lebih spesifik.

Pemerintah saat ini masih membahas rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Nasional Kecerdasan Artifisial. Artinya, kebijakan tersebut belum menjadi aturan final dan masih berada dalam proses harmonisasi antarkementerian.

Satu Aturan Tidak Cukup untuk Semua Sektor

Penggunaan AI berkembang dalam banyak bidang.

Sistem pada sektor kesehatan dapat membantu membaca data medis.

Di pendidikan, AI dapat membantu pembelajaran dan penyusunan materi.

Layanan keuangan dapat menggunakannya untuk analisis risiko, layanan pelanggan maupun deteksi transaksi.

Namun, konsekuensi kesalahan pada setiap sektor berbeda.

Kesalahan sistem kesehatan dapat memengaruhi keputusan medis.

Kesalahan AI keuangan dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap kredit atau layanan.

Karena itu, pemerintah tidak ingin seluruh sektor hanya mengandalkan satu panduan umum.

Kementerian Akan Membuat Panduan Turunan

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan peta jalan nasional akan menjadi acuan ekosistem.

“Kita membahas ekosistemnya. Namun, sekali lagi, itu sebagai panduan,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Oktober 2026.

Nezar menambahkan kementerian, instansi atau lembaga yang mengembangkan AI akan menerjemahkan peta jalan tersebut menjadi panduan sektoral, ungkapnya.

Pendekatan tersebut membuat tanggung jawab tidak hanya berada pada Komdigi.

Kementerian teknis harus menentukan standar berdasarkan karakter bidang masing-masing.

Kesehatan Membutuhkan Standar Ketat

Penggunaan AI dalam kesehatan membawa potensi sekaligus risiko besar.

Teknologi dapat membantu dokter membaca pola dalam data.

Namun, keputusan medis tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada algoritma tanpa pengawasan manusia.

Data kesehatan juga termasuk informasi yang sangat sensitif.

Sistem harus menjamin keamanan data pasien.

Pemerintah juga perlu menentukan siapa yang bertanggung jawab ketika rekomendasi AI menghasilkan keputusan yang salah.

Persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan aturan teknologi umum.

Pendidikan Menghadapi Persoalan Baru

AI generatif telah mengubah cara pelajar mencari informasi dan membuat tugas.

Teknologi dapat mempercepat pembelajaran.

Namun, penggunaan tanpa panduan dapat menciptakan ketergantungan, plagiarisme dan penurunan kemampuan berpikir mandiri.

Sekolah membutuhkan aturan yang membedakan penggunaan AI sebagai alat bantu dengan penggunaan yang menggantikan proses belajar.

Guru juga perlu memahami cara kerja teknologi.

Tanpa literasi, pendidik akan kesulitan menilai apakah hasil pekerjaan benar-benar berasal dari kemampuan siswa.

Keuangan Membawa Risiko Diskriminasi Algoritma

Sektor keuangan menggunakan data untuk mengambil keputusan dalam skala besar.

AI dapat mempercepat analisis.

Namun, model yang dibangun dari data bias dapat menghasilkan keputusan diskriminatif.

Nasabah tertentu dapat memperoleh penilaian risiko berbeda karena pola data historis.

Pemerintah karena itu menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian penting dari pengembangan AI.

Pengguna perlu mengetahui kapan sebuah keputusan melibatkan sistem otomatis.

Lembaga juga harus mampu menjelaskan dasar keputusan yang berdampak besar terhadap masyarakat.

Pancasila Masuk Pembahasan Nilai AI

Pemerintah tidak hanya membahas aspek teknis.

Nezar menekankan pentingnya nilai nasional dalam pengembangan model AI.

“Karena kita tahu dalam pembuatan large language model ini nilai itu sangat penting. Agar tidak ada bias, tidak ada diskriminasi,” kata Nezar.

Nezar menambahkan pemerintah menggarisbawahi pentingnya mengadopsi nilai nasional, termasuk Pancasila, dalam pengembangan AI, ungkapnya.

Persoalan nilai menjadi relevan karena model AI mempelajari pola dari data.

Data yang tidak seimbang dapat menghasilkan keluaran yang mengandung bias.

Perpres Masih Dalam Proses Harmonisasi

Pemerintah belum menyelesaikan rancangan Perpres Peta Jalan Nasional AI.

Pembahasan berlangsung lintas kementerian karena cakupan teknologi sangat luas.

Rancangan juga diproses di Sekretariat Negara untuk harmonisasi dengan Kementerian Hukum.

Tahap ini penting dicatat.

Publik tidak boleh membaca peta jalan sebagai aturan yang sudah berlaku penuh.

Detail dapat berubah selama proses pembahasan.

Pemerintah berharap regulasi dapat segera ditetapkan Presiden, tetapi belum memberikan kepastian tanggal penetapan dalam keterangan tersebut.

Pengawasan Manusia Tetap Menjadi Kunci

AI menawarkan efisiensi, tetapi tidak menghapus tanggung jawab manusia.

Semakin besar dampak sebuah keputusan, semakin kuat kebutuhan pengawasan.

Dokter tetap bertanggung jawab terhadap pelayanan pasien.

Lembaga pendidikan tetap bertanggung jawab terhadap proses belajar.

Institusi keuangan tetap bertanggung jawab terhadap keputusan yang berdampak pada nasabah.

Panduan sektoral dapat memperjelas batas penggunaan teknologi.

Namun, efektivitasnya akan ditentukan oleh mekanisme pengawasan dan sanksi setelah aturan diterapkan.

Pemerintah kini memiliki pekerjaan besar. Regulasi harus cukup kuat melindungi masyarakat tanpa menghentikan inovasi yang bermanfaat.