Dokumentasi penggunaan perangkat IoT di Pengkok, Sragen, 5 November 2025. Foto: DRA/Komdigi.
JAKARTA, folitimes.id – Pemanfaatan Internet of Things atau IoT mulai menunjukkan dampak terukur pada sektor pertanian. Petani yang menggunakan sensor tanah di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, mampu menekan penggunaan pupuk dari sekitar 1.600 kilogram menjadi 750 kilogram per hektare.
Penurunan tersebut mencapai sekitar 53 persen. Pemerintah melihat hasil itu sebagai contoh bahwa transformasi digital tidak harus berhenti pada layanan internet dan aplikasi, tetapi dapat masuk langsung ke proses produksi pangan.
Sensor Membaca Kondisi Tanah
IoT pertanian bekerja dengan mengumpulkan informasi dari lahan melalui perangkat sensor.
Data membantu petani memahami kondisi tanah sebelum menentukan kebutuhan pemupukan.
Pendekatan tersebut berbeda dengan pola pemberian pupuk menggunakan takaran yang sama tanpa membaca keadaan aktual lahan.
Petani dapat mengurangi input ketika tanah masih memiliki unsur yang cukup.
Sebaliknya, kebutuhan tambahan dapat diarahkan ke titik atau periode yang memang membutuhkan.
Efisiensi inilah yang berpotensi menekan biaya produksi sekaligus mengurangi penggunaan pupuk berlebihan.
Pemakaian Pupuk Turun Lebih dari Separuh
Data pemerintah menunjukkan perubahan yang cukup besar.
Sebelum menggunakan teknologi, kebutuhan pupuk berada di kisaran 1.600 kilogram per hektare. Setelah sensor tanah dimanfaatkan, kebutuhannya turun menjadi sekitar 750 kilogram.
Selisihnya mencapai 850 kilogram per hektare.
Secara persentase, penurunan berada pada kisaran 53 persen.
Angka tersebut menjadi penting karena pupuk merupakan salah satu komponen biaya produksi petani.
Namun, hasil di satu lokasi tidak otomatis dapat digeneralisasi untuk seluruh Indonesia.
Jenis tanah, tanaman, pola irigasi dan kondisi iklim dapat menghasilkan kebutuhan pupuk yang berbeda.
Meutya Minta Teknologi Memberi Dampak Nyata
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menilai teknologi baru harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“IoT dan kecerdasan artifisial adalah teknologi baru yang harus kita manfaatkan agar memberikan dampak langsung terhadap produktivitas masyarakat,” kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta Pusat, Selasa, 6 Oktober 2026.
Meutya menambahkan penerapan teknologi perlu diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan, termasuk mendukung ketahanan pangan, ungkapnya.
Pendekatan tersebut menjadi penting karena keberhasilan digitalisasi tidak cukup diukur berdasarkan jumlah perangkat.
Pemerintah perlu menunjukkan perubahan produktivitas, biaya atau pendapatan pengguna.
Perikanan Ikut Menggunakan Teknologi
Pemanfaatan IoT tidak hanya berlangsung di lahan pertanian.
Teknologi juga masuk ke sektor budidaya ikan.
Pemerintah menyoroti penggunaan sistem digital yang membantu pembudidaya memantau kondisi kolam dan pemberian pakan.
Hasil yang disampaikan Komdigi menunjukkan pembudidaya nila mampu mencapai panen sekitar 40 ton.
Teknologi dapat membantu membaca parameter produksi lebih cepat dibanding pengamatan manual.
Namun, perangkat tidak menggantikan sepenuhnya pengetahuan petani dan pembudidaya.
Data tetap membutuhkan keputusan manusia untuk diterjemahkan menjadi tindakan produksi.
Biaya Perangkat Menjadi Tantangan
Keberhasilan percontohan belum otomatis membuat teknologi mudah diadopsi semua petani.
Harga perangkat menjadi salah satu persoalan.
Petani kecil perlu menghitung apakah penghematan pupuk mampu menutup biaya sensor, konektivitas, perawatan dan penggantian perangkat.
Ketersediaan jaringan juga menentukan.
IoT membutuhkan konektivitas untuk mengirim dan mengolah data. Wilayah dengan sinyal lemah dapat menghadapi hambatan yang berbeda dari daerah dekat pusat perkotaan.
Literasi digital menjadi tantangan berikutnya.
Perangkat yang canggih tidak memberikan manfaat apabila pengguna kesulitan membaca informasi yang dihasilkan.
Data Pertanian Menjadi Aset Baru
Digitalisasi juga menghasilkan data dalam jumlah besar.
Sensor dapat merekam kelembapan, kondisi tanah dan berbagai parameter lain secara terus-menerus.
Data tersebut memiliki nilai ekonomi.
Karena itu, pemerintah dan penyedia teknologi perlu menjelaskan siapa yang menyimpan data, siapa yang dapat mengaksesnya dan bagaimana data petani digunakan.
Perlindungan data tidak boleh muncul setelah teknologi telanjur digunakan secara luas.
Petani perlu mengetahui hak mereka terhadap informasi yang berasal dari lahan dan aktivitas produksi sendiri.
Perluasan Harus Berbasis Hasil
Penurunan penggunaan pupuk sebesar 53 persen memberikan sinyal positif.
Namun, perluasan program membutuhkan evaluasi lebih luas.
Pemerintah perlu membandingkan produktivitas sebelum dan sesudah teknologi digunakan, bukan hanya jumlah pupuk.
Jika pupuk berkurang tetapi produksi ikut jatuh tajam, efisiensi menjadi semu.
Sebaliknya, jika penggunaan pupuk turun sementara produksi tetap atau meningkat, manfaat ekonominya menjadi jauh lebih kuat.
Karena itu, data panen, biaya dan pendapatan petani perlu mengikuti angka penghematan pupuk.
Transformasi digital pertanian akan bernilai apabila teknologi membuat petani lebih produktif sekaligus meningkatkan keuntungan mereka.
