Partisipasi Siswa PJJ Palangka Raya Menurun, Disdik Evaluasi

Ilustrasi AI: pendampingan belajar dari rumah saat kabut asap; bukan siswa atau rumah tertentu.

PALANGKA RAYA, folitimes.id – Kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat kabut asap di Kota Palangka Raya menghadapi persoalan baru. Dinas Pendidikan menemukan penurunan partisipasi siswa selama kegiatan belajar dari rumah.

Temuan tersebut mendorong pemerintah meminta seluruh kepala sekolah menengah pertama (SMP) negeri dan swasta mengevaluasi pelaksanaan PJJ.

Langkah ini memperlihatkan tantangan pendidikan di tengah karhutla. Pemerintah harus melindungi kesehatan siswa tanpa membiarkan kualitas pembelajaran terus menurun.

Kehadiran Siswa Selama PJJ Menurun

Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, M. Aswan, mengungkapkan penurunan partisipasi siswa berdasarkan hasil pemantauan.

Ia menyampaikan keterangan di Palangka Raya, Kamis (22/10/2026).

“Berdasarkan hasil monitoring kami, tingkat kehadiran siswa dalam mengikuti PJJ mengalami penurunan,” kata M. Aswan, Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdik Palangka Raya.

Temuan tersebut menjadi perhatian karena kehadiran siswa merupakan salah satu indikator keberlangsungan kegiatan belajar.

Namun, Dinas Pendidikan belum menyampaikan persentase penurunan kehadiran secara terbuka dalam laporan yang tersedia.

Tanpa angka pembanding, publik belum dapat mengetahui seberapa besar penurunan partisipasi pada setiap sekolah.

Sekolah Diminta Mengidentifikasi Hambatan

Dinas Pendidikan membahas evaluasi PJJ dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP se-Kota Palangka Raya.

Pertemuan berlangsung di SMP Negeri 7 Palangka Raya, Rabu (21/10/2026).

Aswan meminta sekolah menelusuri penyebab siswa tidak mengikuti kegiatan pembelajaran secara optimal.

Beberapa faktor menjadi perhatian, termasuk keterbatasan jaringan internet dan perangkat belajar.

Beban tugas yang terlalu banyak juga dapat memengaruhi keterlibatan siswa.

Selain itu, kejenuhan akibat pembelajaran daring berkepanjangan berpotensi menurunkan motivasi belajar.

Namun, faktor tersebut masih berupa kemungkinan yang perlu diuji melalui evaluasi setiap sekolah.

Kabut Asap Memaksa Perubahan Pola Belajar

Pemerintah Kota Palangka Raya telah beberapa kali menerapkan PJJ selama September dan Oktober 2026.

Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi risiko paparan polusi udara terhadap peserta didik.

Pada 19–21 Oktober, Dinas Pendidikan kembali memperpanjang pembelajaran dari rumah.

Keputusan itu mengikuti pemantauan kualitas udara yang menunjukkan kondisi berbahaya.

Pemerintah menggunakan hasil pengukuran Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sebagai salah satu dasar kebijakan.

Namun, perlindungan kesehatan harus berjalan bersama upaya menjaga keberlangsungan pendidikan.

Akses Internet Tidak Merata

Pembelajaran daring membutuhkan perangkat, jaringan internet, dan dukungan keluarga.

Tidak semua siswa memiliki kondisi rumah tangga yang sama.

Sebagian siswa mungkin dapat mengikuti pertemuan video secara rutin.

Sebagian lainnya berpotensi menghadapi keterbatasan kuota, jaringan, atau perangkat yang harus digunakan bersama anggota keluarga.

Karena itu, sekolah perlu memetakan hambatan secara individual.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan metode pembelajaran yang tidak sepenuhnya bergantung pada koneksi internet.

Materi cetak dan penugasan yang proporsional dapat menjadi alternatif sesuai kebutuhan.

Beban Tugas Berpotensi Memperburuk Kejenuhan

PJJ tidak selalu berjalan efektif apabila sekolah hanya memindahkan seluruh tugas kelas ke rumah.

Siswa membutuhkan penjelasan materi, umpan balik, dan kesempatan berinteraksi dengan guru.

Penugasan berlebihan dapat meningkatkan kejenuhan tanpa menjamin pemahaman.

Karena itu, evaluasi perlu mengukur kualitas proses belajar, bukan hanya jumlah tugas yang selesai.

Sekolah juga harus memperhatikan kondisi psikologis siswa selama pembatasan aktivitas akibat kabut asap.

Guru dan Orang Tua Menghadapi Tantangan

Guru harus menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan peserta didik.

Pada saat yang sama, orang tua memiliki peran penting dalam mendampingi kegiatan belajar dari rumah.

Namun, tidak semua orang tua dapat memberikan pendampingan penuh.

Sebagian harus bekerja atau memiliki keterbatasan perangkat dan waktu.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi kesempatan belajar anak.

Dinas Pendidikan perlu memastikan kebijakan PJJ tidak memperbesar kesenjangan antara siswa yang memiliki dukungan memadai dan siswa yang menghadapi keterbatasan.

Evaluasi Harus Menghasilkan Perubahan

Permintaan evaluasi menjadi langkah awal untuk memperbaiki pelaksanaan PJJ.

Namun, sekolah membutuhkan tindak lanjut yang terukur.

Dinas Pendidikan perlu mengumpulkan data kehadiran, hambatan perangkat, akses internet, dan capaian pembelajaran.

Hasilnya dapat menjadi dasar penyesuaian metode belajar.

Pemerintah juga perlu menjelaskan mekanisme bantuan bagi siswa yang paling terdampak.

Tanpa langkah tersebut, evaluasi berisiko berhenti sebagai kegiatan administratif.

Keselamatan dan Hak Belajar Harus Berjalan Bersama

Karhutla menghadirkan pilihan sulit bagi dunia pendidikan di Palangka Raya.

Belajar di sekolah dapat meningkatkan risiko paparan asap ketika kualitas udara memburuk.

Namun, belajar dari rumah juga menghadirkan persoalan akses dan partisipasi.

Pemerintah harus menjaga kedua kepentingan tersebut secara bersamaan.

Keputusan mengenai kelanjutan PJJ perlu mengikuti perkembangan kualitas udara dan hasil evaluasi pendidikan.

Dengan demikian, perlindungan kesehatan tidak harus mengorbankan hak siswa memperoleh pembelajaran yang layak.