Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan keterangan pers mengenai sanksi perusahaan terkait karhutla, 21 Oktober 2026. Foto: Kementerian Kehutanan.
PALANGKA RAYA, folitimes.id – Kementerian Kehutanan mengumumkan pembekuan izin enam perusahaan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Pemerintah juga memerintahkan pemulihan ekosistem pada areal yang menjadi objek sanksi.
Kebijakan tersebut menambah daftar perusahaan yang menghadapi tindakan administratif akibat karhutla. Namun, sanksi pembekuan izin tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana.
Enam Perusahaan Masuk Daftar Sanksi
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan sanksi tersebut menjelang Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Pengumuman itu tercantum dalam siaran pers resmi Kementerian Kehutanan Nomor SP.631/HKLN/10/2026.
“Pada hari ini, kami umumkan kembali pembekuan disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan terhadap enam perusahaan,” kata Raja Juli Antoni.
Keenam perusahaan memiliki wilayah kegiatan di sejumlah kabupaten Kalimantan Tengah.
Kementerian menyebut Gunung Mas, Kapuas, dan Barito Utara sebagai lokasi perusahaan dalam pengumuman tersebut.
Daftar Perusahaan yang Mendapat Sanksi
Berdasarkan siaran pers Kementerian Kehutanan, perusahaan yang masuk daftar terbaru adalah sebagai berikut.
| Perusahaan | Lokasi menurut pengumuman |
|---|---|
| PT Hasil Kalimantan Jaya | Gunung Mas |
| PT Taiyoung Enggreen | Gunung Mas |
| PT Hutan Produksi Lestari | Kapuas |
| PT Ramang Agro Lestari | Belum dirinci dalam siaran pers |
| PT Puspa Warna Cemerlang | Belum dirinci dalam siaran pers |
| PT Sinergi Hutan Sejati | Barito Utara |
Kementerian Kehutanan menyebut enam nama tersebut secara resmi.
Namun, siaran pers tidak merinci kabupaten untuk dua perusahaan dalam daftar. Karena itu, lokasi PT Ramang Agro Lestari dan PT Puspa Warna Cemerlang memerlukan konfirmasi tambahan.
Ketepatan lokasi penting untuk menelusuri dampak kebakaran, wilayah konsesi, dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Sanksi Tidak Berhenti pada Pembekuan
Pembekuan izin membatasi kegiatan perusahaan sesuai ketentuan dalam keputusan sanksi.
Namun, pemerintah juga menuntut pemulihan ekosistem pada areal yang terdampak.
Kewajiban tersebut menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Pemulihan lingkungan tidak otomatis selesai ketika api padam.
Lahan yang terbakar dapat membutuhkan perbaikan kondisi vegetasi, tata air, dan fungsi ekologis.
Karena itu, keberhasilan penegakan hukum harus mencakup pemeriksaan hasil pemulihan.
Pemerintah perlu menjelaskan target, jadwal, dan indikator pemulihan untuk setiap perusahaan.
Total Sanksi Menjangkau 32 Perusahaan
Dengan pengumuman terbaru, Kementerian Kehutanan menyatakan telah mengambil tindakan administratif terhadap 32 perusahaan.
Kementerian menyebut total cakupan konsesi mencapai 1.931.115 hektare.
Angka tersebut merupakan luas konsesi, bukan luas lahan yang seluruhnya terbakar.
Perbedaan itu penting agar publik tidak salah memahami skala kerusakan.
Dalam laporan penegakan hukum pada 19 Oktober 2026, Kementerian Kehutanan juga menyampaikan data areal terbakar yang terkait dengan penanganan administratif.
Luas areal terbakar dalam laporan tersebut mencapai 12.926,74 hektare.
Namun, kedua angka memiliki definisi berbeda dan tidak boleh digunakan secara bergantian.
Proses Pidana Tetap Terbuka
Kementerian Kehutanan tidak menutup kemungkinan menempuh jalur pidana apabila penyidik menemukan bukti yang memenuhi unsur hukum.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa sanksi administratif dan pidana dapat berjalan melalui mekanisme masing-masing.
Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar masyarakat kecil.
Pemerintah juga harus memeriksa tanggung jawab korporasi sesuai bukti.
Dalam keterangannya, Raja Juli Antoni menambahkan bahwa penanganan dapat berlanjut ke proses pidana apabila terdapat dasar hukum yang memadai.
Namun, belum ada dasar untuk menyatakan seluruh enam perusahaan tersebut telah berstatus tersangka pidana.
Pemulihan Harus Memiliki Tenggat Jelas
Paksaan pemulihan ekosistem memerlukan pengawasan berkelanjutan.
Kementerian Kehutanan perlu menjelaskan kapan perusahaan harus memulai pemulihan dan bagaimana petugas akan memeriksa hasilnya.
Informasi tersebut penting bagi masyarakat yang tinggal di sekitar konsesi.
Masyarakat juga perlu mengetahui apakah pemerintah telah mengidentifikasi dampak terhadap sumber air, lahan pertanian, dan kesehatan lingkungan.
Tanpa pengawasan yang terbuka, kewajiban pemulihan berisiko hanya menjadi ketentuan administratif.
Pengawasan Kalteng Menjadi Ujian
Pengumuman enam perusahaan di Kalimantan Tengah menunjukkan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pengendalian kebakaran pada areal konsesi.
Namun, publik membutuhkan lebih dari daftar nama perusahaan.
Pemerintah perlu membuka perkembangan pelaksanaan sanksi, hasil pemeriksaan lapangan, dan kemajuan pemulihan.
Perusahaan yang menerima sanksi juga memiliki hak memberikan penjelasan sesuai ketentuan hukum.
Pada akhirnya, keberhasilan penindakan harus terlihat dari berkurangnya kebakaran berulang dan pulihnya fungsi lingkungan.
Sumber rujukan: Keterangan resmi pemerintah.
Baca juga: Polisi proses puluhan kasus karhutla, korporasi disorot.
