PALANGKA RAYA, folitimes.id/ – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengerahkan 16.387 personel gabungan untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, kebakaran masih terjadi dan terus menambah luas lahan yang hangus.
- Sebanyak 16.387 Personel Gabungan Terlibat
- Kepala BPB-PK Tekankan Kerja Sama Masyarakat
- Luas Lahan Terbakar Hampir 20 Ribu Hektare
- Dalam Sehari Tercatat 65 Kebakaran
- Pemadaman Darat dan Udara Terus Berlangsung
- Pemerintah Siapkan Perlindungan Kesehatan
- Pendidikan dan Ekonomi Ikut Terdampak
- Keberhasilan Pemadaman Perlu Ukuran Terbuka
Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalteng mencatat 6.901 kejadian hingga 22 Oktober 2026. Api telah menghanguskan 19.967,87 hektare lahan secara kumulatif.
Besarnya kekuatan penanganan belum otomatis menjamin seluruh kebakaran dapat segera berhenti. Pemerintah masih menghadapi tantangan pemadaman, pencegahan, dan perlindungan masyarakat.
Sebanyak 16.387 Personel Gabungan Terlibat
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Kalteng melaporkan pengerahan 16.387 personel gabungan.
Personel tersebut berasal dari TNI, Polri, BPBD, relawan, dan sejumlah instansi terkait.
Pemerintah menempatkan kekuatan gabungan di berbagai kawasan rawan kebakaran.
Namun, angka tersebut tidak menjelaskan jumlah petugas yang bekerja secara bersamaan pada setiap lokasi.
Data mengenai distribusi personel, jadwal operasi, dan kebutuhan peralatan masih penting untuk menilai efektivitas penanganan.
Kepala BPB-PK Tekankan Kerja Sama Masyarakat
Kepala Pelaksana BPB-PK Kalteng, Ahmad Toyib, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mencegah kebakaran.
"Sinergi antara petugas dan seluruh lapisan masyarakat dalam mengatasi ancaman karhutla ini sangat penting," kata Ahmad Toyib dalam keterangannya di Palangka Raya yang diberitakan ANTARA, Jumat (23/10/2026).
Menurut Toyib, masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga lahan agar tidak terjadi kebakaran baru.
BPB-PK juga berupaya memperkuat koordinasi operasi darat dan udara.
Namun, pemerintah perlu memastikan kerja sama tersebut menghasilkan penurunan kejadian kebakaran secara nyata.
Luas Lahan Terbakar Hampir 20 Ribu Hektare
Data Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalteng menunjukkan luas kebakaran mencapai 19.967,87 hektare.
Angka tersebut merupakan akumulasi hingga 22 Oktober 2026.
Dengan total 6.901 kejadian, kebakaran telah menjadi persoalan besar yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
Namun, luas lahan terbakar tidak dapat langsung dianggap sebagai luas kerusakan permanen.
Pemerintah masih perlu melakukan penilaian kondisi ekosistem dan kebutuhan pemulihan setelah kebakaran berhenti.
Dalam Sehari Tercatat 65 Kebakaran
Pada 22 Oktober 2026, petugas mencatat 65 kejadian karhutla.
Luas lahan yang terbakar pada hari tersebut mencapai 187,18 hektare.
Pemantauan juga mencatat 12.211 titik panas.
Namun, titik panas satelit tidak selalu sama dengan jumlah kebakaran yang telah terkonfirmasi.
Satu kebakaran dapat menghasilkan lebih dari satu titik panas. Sebaliknya, sebagian anomali panas masih memerlukan pemeriksaan lapangan.
Perbedaan tersebut penting agar publik tidak keliru menafsirkan data pemantauan.
Pemadaman Darat dan Udara Terus Berlangsung
Pemerintah menyatakan akan terus memperkuat koordinasi operasi pemadaman darat dan udara.
Petugas menghadapi berbagai kondisi lapangan, termasuk kawasan yang sulit dijangkau.
Pada lahan gambut, api dapat bertahan di bawah permukaan meskipun kobaran di atas tanah mulai berkurang.
Kondisi tersebut menuntut pembasahan menyeluruh dan pemeriksaan ulang lokasi.
Namun, laporan jumlah personel belum memberikan gambaran lengkap mengenai keberhasilan pemadaman.
Publik membutuhkan informasi mengenai luas lahan yang telah aman dan lokasi yang masih memiliki bara aktif.
Pemerintah Siapkan Perlindungan Kesehatan
Kabut asap akibat karhutla mengancam kesehatan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalteng melaporkan sejumlah langkah penanganan dampak.
Langkah tersebut meliputi penguatan layanan kesehatan, penyediaan rumah oksigen, pembagian masker, dan multivitamin.
Pemerintah juga menyalurkan air bersih serta bantuan pangan kepada masyarakat terdampak.
Namun, keberhasilan perlindungan kesehatan perlu mengacu pada jangkauan layanan dan perkembangan kondisi pasien.
Pendidikan dan Ekonomi Ikut Terdampak
Krisis karhutla turut mengganggu kegiatan pendidikan.
Pemerintah menerapkan pembelajaran jarak jauh pada wilayah yang menghadapi risiko paparan asap.
Langkah tersebut bertujuan mengurangi aktivitas luar ruangan ketika kualitas udara memburuk.
Namun, pembelajaran jarak jauh juga menghadirkan tantangan bagi keluarga yang memiliki keterbatasan perangkat dan akses internet.
Di sektor ekonomi, kabut asap dapat mengganggu transportasi, perdagangan, dan pertanian.
Karena itu, penanganan bencana harus memperhatikan kerugian masyarakat di luar lokasi kebakaran.
Keberhasilan Pemadaman Perlu Ukuran Terbuka
Pengerahan 16.387 personel menunjukkan besarnya upaya pemerintah menghadapi karhutla.
Namun, jumlah petugas bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.
Pemerintah perlu menunjukkan perkembangan jumlah kejadian, luas kebakaran baru, serta penurunan titik panas secara berkala.
Data kualitas udara dan pemulihan kegiatan masyarakat juga perlu tersedia.
Informasi yang terbuka memungkinkan publik menilai efektivitas penanganan secara objektif.
Ketika hampir 20 ribu hektare lahan telah terbakar, pemerintah menghadapi ujian besar. Keberhasilan operasi tidak cukup terlihat dari jumlah personel, tetapi harus terbukti melalui berkurangnya kebakaran dan pulihnya kehidupan masyarakat.
