PALANGKA RAYA, folitimes.id/ – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah mulai mengancam mata pencaharian petani. Kabut asap tebal mengganggu aktivitas pertanian di Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya.
Sejumlah petani mengeluhkan kondisi tanaman yang tidak memperoleh sinar matahari secara optimal. Mereka khawatir gangguan tersebut menurunkan hasil panen dan mengancam pendapatan keluarga.
Persoalan ini menambah daftar dampak ekonomi karhutla. Selama ini, perhatian publik lebih banyak tertuju pada pemadaman api dan gangguan kesehatan.
Padahal, petani juga menghadapi risiko kehilangan sumber penghasilan akibat krisis lingkungan yang berkepanjangan.
Keluhan Petani Sampai ke DPRD
Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mengungkapkan adanya keluhan petani di Kecamatan Rakumpit.
“Saya mendapatkan aspirasi dari warga, khususnya para petani di Kecamatan Rakumpit, yang mengalami gagal panen akibat kabut asap dampak dari karhutla,” kata Hatir Sata Tarigan di Palangka Raya, Jumat (23/10/2026), sebagaimana diberitakan ANTARA Kalteng.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak berhenti pada pencemaran udara.
Gangguan terhadap pertanian dapat memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang mengandalkan hasil kebun.
Meski demikian, jumlah petani terdampak dan luas lahan yang mengalami kerugian belum tersedia dalam laporan tersebut.
Kabut Asap Menghambat Sinar Matahari
Kabut asap pekat dapat mengurangi intensitas cahaya matahari yang mencapai permukaan tanaman.
Cahaya memiliki peran penting dalam proses fotosintesis. Ketika intensitasnya berkurang, pertumbuhan sejumlah jenis tanaman berpotensi terganggu.
Hatir menjelaskan bahwa kondisi tersebut menjadi salah satu keluhan petani Rakumpit.
Namun, hubungan antara asap dan kegagalan panen tetap memerlukan pemeriksaan lapangan.
Jenis tanaman, kondisi tanah, ketersediaan air, dan serangan hama juga dapat memengaruhi hasil pertanian.
Karena itu, pemerintah perlu melakukan penilaian teknis sebelum menentukan besarnya kerugian.
Pendapatan Keluarga Petani Terancam
Sebagian masyarakat Rakumpit menggantungkan kebutuhan sehari-hari pada sektor pertanian.
Gangguan produksi dapat menurunkan pendapatan, terutama ketika petani tidak memiliki sumber penghasilan alternatif.
Risiko tersebut semakin besar apabila tanaman mengalami kerusakan menjelang masa panen.
Petani juga berpotensi menghadapi beban biaya tambahan untuk memulihkan lahan atau menanam kembali.
Namun, belum tersedia data terverifikasi mengenai nilai kerugian ekonomi akibat gangguan asap di Rakumpit.
Kondisi ini menuntut pemerintah segera melakukan pendataan agar kebijakan bantuan memiliki dasar yang jelas.
DPRD Desak Langkah Konkret Pemerintah
Hatir meminta Pemerintah Kota Palangka Raya mengambil langkah nyata untuk membantu masyarakat terdampak.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman kebakaran.
Pemerintah juga perlu memperhatikan kerugian ekonomi yang muncul akibat kabut asap.
Langkah tersebut dapat mencakup pendataan lahan, pemeriksaan kondisi tanaman, serta penilaian kebutuhan bantuan bagi petani.
Meski demikian, jenis bantuan dan mekanisme penyalurannya harus mengacu pada hasil verifikasi pemerintah.
Tanpa pendataan yang akurat, program bantuan berisiko tidak menjangkau petani yang benar-benar membutuhkan.
Luas Kebakaran Kalteng Terus Bertambah
Ancaman terhadap sektor pertanian berlangsung ketika kebakaran masih terjadi di berbagai wilayah Kalimantan Tengah.
Data Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalteng mencatat 6.901 kejadian hingga 22 Oktober 2026.
Luas lahan terbakar secara akumulatif mencapai 19.967,87 hektare.
Pada 22 Oktober, petugas juga mencatat 65 kejadian baru dengan luas kebakaran 187,18 hektare.
Data tersebut menggambarkan besarnya tantangan pengendalian karhutla di tingkat provinsi.
Namun, angka kebakaran provinsi tidak dapat langsung menjadi ukuran kerusakan pertanian di Rakumpit.
Pemerintah tetap memerlukan data khusus mengenai lokasi kebun, jenis tanaman, dan hasil panen petani.
Kerugian Pertanian Perlu Pendataan Terbuka
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan dampak ekonomi karhutla tidak luput dari perhatian.
Dinas terkait perlu mengidentifikasi jumlah petani yang mengalami gangguan produksi.
Pendataan juga harus membedakan tanaman yang mengalami penurunan pertumbuhan, penurunan hasil, dan gagal panen.
Perbedaan tersebut penting untuk menentukan bentuk bantuan yang sesuai.
Selain itu, pemerintah perlu menjelaskan apakah terdapat program pemulihan pertanian bagi warga terdampak.
Keterbukaan data dapat membantu masyarakat mengawasi ketepatan sasaran bantuan.
Pemulihan Ekonomi Tidak Boleh Terlambat
Penanganan kebakaran membutuhkan operasi pemadaman dan pengawasan lapangan. Namun, pemulihan ekonomi masyarakat juga memerlukan perhatian sejak awal.
Petani yang kehilangan hasil produksi berpotensi menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga.
Jika gangguan berlangsung lama, dampaknya dapat menjalar pada kegiatan perdagangan hasil pertanian dan perekonomian setempat.
Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah pemulihan berdasarkan hasil pemeriksaan kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Petani Menunggu Kepastian Perlindungan
Keluhan petani Rakumpit menjadi pengingat bahwa krisis karhutla memiliki dampak yang lebih luas daripada kebakaran lahan.
Pemerintah tidak cukup hanya menghitung titik panas, luas kebakaran, dan jumlah personel pemadam.
Kerugian masyarakat juga perlu masuk dalam evaluasi penanganan bencana.
Hingga laporan ini disusun, belum terdapat rincian resmi mengenai total kerugian petani Rakumpit maupun program kompensasi khusus bagi mereka.
Tanpa pendataan dan langkah pemulihan yang jelas, petani berisiko menanggung sendiri kerugian ekonomi akibat krisis asap yang terus berlangsung.
