PALANGKA RAYA, folitimes.id/ – Krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah kembali memicu aksi massa. Dua kelompok masyarakat mendatangi Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (23/10/2026), dengan pandangan berbeda terhadap langkah pemerintah.
Gerakan Aliansi Rakyat Dayak (Garda) untuk Huma Betang menyampaikan dukungan terhadap pemerintah. Sementara itu, Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan mendesak penanganan lebih tegas, termasuk penetapan karhutla sebagai bencana nasional.
Perbedaan sikap tersebut memperlihatkan persoalan penting dalam penanganan bencana. Pemerintah tidak hanya menghadapi kebakaran dan kabut asap, tetapi juga tuntutan keterbukaan serta pertanggungjawaban kebijakan.
Dua Kelompok Datang dari Arah Berbeda
Massa Garda untuk Huma Betang menggelar aksi di pintu keluar Kantor Gubernur Kalteng, Jalan G. Obos, Palangka Raya. Mereka menyampaikan dukungan terhadap upaya pemerintah mengendalikan kebakaran.
Pada waktu hampir bersamaan, Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan berkumpul di pintu masuk kantor gubernur, Jalan RTA Milono. Kelompok ini menyampaikan tuntutan agar pemerintah meningkatkan penanganan darurat.
Kedua kelompok menyuarakan persoalan yang sama, yakni karhutla. Namun, mereka memiliki penilaian berbeda terhadap respons pemerintah.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penanganan asap kini menjadi perhatian publik yang semakin luas.
Massa Menuntut Bertemu Langsung dengan Gubernur
Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan meminta pemerintah mendorong penetapan karhutla sebagai bencana nasional.
Sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Kalteng menemui peserta aksi. Mereka mencakup unsur Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan perangkat daerah lainnya.
Namun, massa tetap meminta pertemuan langsung dengan gubernur.
Situasi sempat memanas ketika terjadi aksi saling dorong antara sebagian peserta demonstrasi dan petugas keamanan. Meski demikian, kedua aksi berlangsung relatif kondusif hingga berakhir.
Belum ada informasi terverifikasi mengenai keputusan gubernur untuk menerima atau menolak seluruh tuntutan massa.
Ribuan Kebakaran Menjadi Latar Belakang Protes
Aksi masyarakat berlangsung ketika kebakaran masih melanda sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.
Berdasarkan laporan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalteng, akumulasi kejadian hingga 22 Oktober 2026 mencapai 6.901 peristiwa.
Api telah menghanguskan sekitar 19.967,87 hektare lahan. Pada 22 Oktober saja, petugas mencatat 65 kejadian dengan luas kebakaran 187,18 hektare.
Data tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla belum selesai. Pemerintah masih menghadapi risiko munculnya titik api baru dan kebakaran berulang.
Pemerintah Kerahkan Ribuan Personel
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Kalteng menyatakan telah mengerahkan 16.387 personel gabungan.
Personel tersebut berasal dari TNI, Polri, BPBD, relawan, dan sejumlah instansi terkait.
Kepala Pelaksana BPB-PK Kalteng, Ahmad Toyib, menekankan pentingnya kerja sama dalam menghadapi kebakaran.
“Sinergi antara petugas dan seluruh lapisan masyarakat dalam mengatasi ancaman karhutla ini sangat penting,” kata Ahmad Toyib dalam keterangan di Palangka Raya yang diberitakan ANTARA, Jumat (23/10/2026).
Namun, pengerahan personel bukan satu-satunya ukuran keberhasilan penanganan bencana.
Publik juga membutuhkan informasi mengenai penurunan luas kebakaran, pemulihan kualitas udara, dan perlindungan kesehatan warga.
Status Bencana Nasional Menjadi Perdebatan
Desakan penetapan bencana nasional membuka pertanyaan mengenai kecukupan penanganan pada tingkat daerah.
Penetapan status bencana nasional tidak hanya bergantung pada besarnya kebakaran. Pemerintah juga perlu menilai dampak, kapasitas penanganan, serta ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, tuntutan massa memerlukan jawaban yang menjelaskan dasar kebijakan pemerintah.
Penjelasan tersebut penting agar masyarakat memahami langkah darurat yang sedang berlangsung dan dukungan tambahan yang mungkin diperlukan.
Dampak Asap Melampaui Persoalan Pemadaman
Kabut asap telah mengganggu kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah daerah menjalankan sejumlah langkah mitigasi, termasuk layanan kesehatan, pembagian masker, penyediaan rumah oksigen, dan pembelajaran jarak jauh.
Namun, berbagai langkah tersebut belum otomatis menghentikan dampak kebakaran terhadap kehidupan masyarakat.
Warga tetap membutuhkan kepastian mengenai perlindungan kesehatan, bantuan ekonomi, dan pemulihan aktivitas sehari-hari.
Akuntabilitas Pemerintah Menjadi Ujian
Dua aksi massa pada hari yang sama menunjukkan besarnya perhatian masyarakat terhadap krisis karhutla.
Dukungan terhadap pemerintah dan kritik terhadap kebijakannya merupakan bagian dari pengawasan publik.
Persoalan utama kini terletak pada kemampuan pemerintah menunjukkan hasil penanganan secara terukur.
Tanpa informasi yang terbuka mengenai perkembangan kebakaran dan pemulihan dampaknya, perdebatan berpotensi terus berlangsung.
Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin kuat, pemerintah perlu membuktikan bahwa pengerahan ribuan personel benar-benar menghasilkan perbaikan kondisi di lapangan.
