JAKARTA, folitimes.id/ – Pemerintah Presiden Prabowo Subianto mencatat realisasi investasi sebesar Rp3.923,2 triliun selama dua tahun pertama masa pemerintahan. Angka tersebut mencerminkan besarnya aliran modal ke Indonesia sejak Oktober 2024 hingga September 2026.
- Investasi Serap 5,48 Juta Tenaga Kerja
- Luar Jawa Menguasai Lebih Separuh Investasi
- Modal Dalam Negeri Ungguli Investasi Asing
- Hilirisasi Menjadi Pertaruhan Ekonomi
- Danantara Targetkan Penyederhanaan 700 Perusahaan
- Target Laba Rp334 Triliun Masih Berupa Proyeksi
- Kalimantan Perlu Mendapat Manfaat Lebih Besar
- Pemerataan Menjadi Ukuran Keberhasilan
Namun, besarnya investasi belum otomatis menunjukkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah masih perlu membuktikan kontribusi modal tersebut terhadap pekerjaan, pendapatan, dan perkembangan ekonomi daerah.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan capaian itu dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Sekretariat Negara kembali memublikasikan laporan tersebut pada Jumat (23/10/2026).
“Mulai bulan Oktober 2024 sampai dengan September 2026, total investasi yang sudah masuk sebesar hampir Rp4.000 triliun Bapak Presiden, atau Rp3.923,2 triliun,” kata Rosan dalam sidang kabinet tersebut.
Investasi Serap 5,48 Juta Tenaga Kerja
Rosan melaporkan realisasi investasi selama dua tahun menghasilkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.485.944 orang.
Angka ini menunjukkan besarnya kontribusi kegiatan investasi terhadap penciptaan kesempatan kerja menurut laporan pemerintah.
Namun, jumlah tersebut belum menjelaskan kualitas pekerjaan yang tersedia.
Pemerintah perlu menunjukkan sebaran tenaga kerja berdasarkan sektor, wilayah, tingkat upah, dan keberlanjutan pekerjaan.
Informasi itu penting untuk menilai apakah pertumbuhan investasi benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Luar Jawa Menguasai Lebih Separuh Investasi
Pemerintah mencatat investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen dari total nasional.
Sementara itu, Pulau Jawa memperoleh Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah luar Jawa menerima porsi investasi sedikit lebih besar.
Namun, pemerataan antarwilayah tidak cukup hanya dilihat dari pembagian Jawa dan luar Jawa.
Kesenjangan investasi antarkabupaten dan antarprovinsi masih perlu mendapat perhatian.
Pemerintah juga perlu menjelaskan wilayah mana yang menerima modal terbesar dan sektor yang memperoleh manfaat.
Modal Dalam Negeri Ungguli Investasi Asing
Berdasarkan asal modal, penanaman modal dalam negeri mencapai Rp1.998,7 triliun atau 50,9 persen.
Penanaman modal asing tercatat Rp1.924,5 triliun atau 49,1 persen.
Perbedaan tersebut menunjukkan kontribusi modal domestik sedikit lebih tinggi daripada modal asing.
Namun, komposisi asal modal belum cukup untuk menilai dampak investasi terhadap industri nasional.
Pemerintah perlu mengukur keterlibatan perusahaan lokal, transfer teknologi, dan penguatan rantai pasok domestik.
Tanpa pengukuran tersebut, besarnya investasi berisiko menjadi angka pertumbuhan yang sulit dirasakan masyarakat.
Hilirisasi Menjadi Pertaruhan Ekonomi
Pemerintah menempatkan hilirisasi dan industrialisasi sebagai strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.
Investasi pada sektor pengolahan berpotensi membuka pekerjaan dan memperluas kegiatan ekonomi.
Namun, manfaatnya bergantung pada kemampuan industri menyerap tenaga kerja serta melibatkan usaha lokal.
Pengawasan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam pembangunan industri.
Pertumbuhan investasi tidak boleh mengabaikan biaya sosial dan ekologis yang muncul di sekitar kawasan proyek.
Danantara Targetkan Penyederhanaan 700 Perusahaan
Selain investasi, Rosan melaporkan perkembangan penataan perusahaan di bawah Danantara.
Sebanyak 364 perusahaan telah menjalani proses penyederhanaan struktur.
Pemerintah menargetkan proses tersebut mencakup 700 perusahaan hingga akhir Desember 2026.
Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pemanfaatan aset.
Namun, efektivitas penyederhanaan perlu dinilai melalui laporan keuangan dan hasil operasional yang dapat diperiksa.
Target Laba Rp334 Triliun Masih Berupa Proyeksi
Rosan juga menyampaikan proyeksi profitabilitas perusahaan mencapai Rp334 triliun pada akhir 2026.
Angka tersebut merupakan perkiraan, bukan realisasi laba akhir tahun yang telah diaudit.
Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan dasar proyeksi dan perkembangan pencapaiannya.
Transparansi menjadi penting mengingat pengelolaan aset negara berkaitan langsung dengan kepentingan publik.
Kalimantan Perlu Mendapat Manfaat Lebih Besar
Besarnya investasi di luar Jawa membuka peluang bagi daerah, termasuk Kalimantan Tengah.
Namun, angka nasional belum menunjukkan nilai investasi khusus yang masuk ke Kalimantan Tengah selama periode tersebut.
Pemerintah daerah perlu membuka data proyek, penyerapan tenaga kerja lokal, dan kontribusi investasi terhadap pendapatan masyarakat.
Informasi itu dapat membantu publik menilai manfaat ekonomi secara lebih objektif.
Pemerataan Menjadi Ukuran Keberhasilan
Capaian investasi hampir Rp4.000 triliun merupakan indikator penting aktivitas ekonomi nasional.
Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya bergantung pada besarnya modal yang masuk.
Pemerintah juga harus menunjukkan kualitas pekerjaan, pemerataan kesempatan usaha, serta dampak investasi terhadap pendapatan masyarakat.
Tanpa keterbukaan mengenai manfaat ekonomi di tingkat daerah, angka investasi yang besar belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mengenai siapa yang paling menikmati hasil pembangunan.
