Dokumentasi pelayanan kesehatan pada publikasi penanganan dampak karhutla. Foto: Kementerian Kesehatan. Foto konteks pelayanan, bukan dokumentasi seluruh 477 fasilitas.
- Kalteng Mendapat Alokasi Terbesar
- ISPA Kumulatif Mencapai 314.124 Kasus
- Tidak Semua ISPA Otomatis Akibat Asap
- Ribuan Fasilitas Kesehatan Disiapkan
- Jutaan Masker Telah Dikirim
- Lebih dari 2.600 Tenaga Kesehatan Bergerak
- Anak dan Lansia Membutuhkan Perlindungan
- Rumah Oksigen Bukan Pengganti Pengendalian Asap
- Pemerintah Perlu Membuka Lokasi Pelayanan
JAKARTA, folitimes.id – Kementerian Kesehatan menyiapkan 477 rumah oksigen untuk menghadapi dampak kesehatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Fasilitas tersebut tersebar di puskesmas, rumah sakit, dan lokasi pelayanan lainnya.
Langkah itu muncul ketika laporan pemantauan mencatat 314.124 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif di tujuh provinsi terdampak.
Namun, besarnya jumlah fasilitas belum otomatis menjamin seluruh warga dapat memperoleh pelayanan tepat waktu.
Kalteng Mendapat Alokasi Terbesar
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, menjelaskan perkembangan layanan kesehatan di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Menurut Kemenkes, sebanyak 295 rumah oksigen berada di Kalimantan Tengah.
Jumlah tersebut menjadi alokasi terbesar dalam rincian yang disampaikan pemerintah.
Kalimantan Selatan memperoleh 127 fasilitas, sedangkan Kalimantan Barat memiliki 35 fasilitas.
Kementerian juga menyebut lokasi lain di Sumatera dan Kalimantan.
Namun, terdapat ketidaksesuaian penulisan nama provinsi dalam rincian yang beredar.
Kalimantan Selatan muncul dua kali dengan jumlah berbeda, yaitu 127 dan delapan fasilitas.
Karena itu, pembagian lengkap per provinsi membutuhkan klarifikasi sebelum redaksi menerbitkan tabel resmi.
ISPA Kumulatif Mencapai 314.124 Kasus
Kementerian Kesehatan merujuk data pemantauan Public Health Emergency Operations Centre (PHEOC).
Data tersebut mencakup tujuh provinsi dan 65 kabupaten atau kota terdampak karhutla.
Jumlah kasus ISPA kumulatif mencapai 314.124.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 70.890 kasus tercatat pada kelompok usia nol hingga lima tahun.
Pada 20 Oktober 2026, sistem pemantauan mencatat 3.269 kasus ISPA.
Angka harian dan kumulatif tersebut memiliki periode penghitungan berbeda.
Karena itu, jumlah 314.124 tidak boleh ditulis sebagai kasus baru dalam satu hari.
Tidak Semua ISPA Otomatis Akibat Asap
Kabut asap dapat mengganggu saluran pernapasan dan memperburuk kondisi kesehatan.
Namun, ISPA memiliki berbagai penyebab, termasuk infeksi virus dan bakteri.
Data pemantauan pada wilayah terdampak karhutla tidak otomatis membuktikan seluruh kasus muncul akibat paparan asap.
Penilaian hubungan sebab-akibat membutuhkan pemeriksaan medis dan kajian epidemiologis.
Perbedaan tersebut penting untuk menjaga ketepatan informasi kesehatan.
Meski demikian, tingginya angka ISPA tetap menunjukkan besarnya kebutuhan pelayanan di wilayah terdampak.
Ribuan Fasilitas Kesehatan Disiapkan
Kementerian Kesehatan memperkuat kesiapan 1.691 puskesmas dan 360 rumah sakit.
Pemerintah juga menyediakan layanan kesehatan gratis untuk penyakit yang berkaitan dengan dampak karhutla.
Pelayanan mencakup gangguan pernapasan dan sejumlah keluhan kesehatan lainnya.
Kemenkes mendistribusikan obat-obatan serta perlengkapan kesehatan.
Jumlah obat dan logistik kesehatan yang dilaporkan mencapai 578.878 unit sesuai kategori distribusi pemerintah.
Namun, rincian satuan setiap jenis logistik perlu diperiksa sebelum dibandingkan dengan kebutuhan pasien.
Jutaan Masker Telah Dikirim
Kemenkes menyampaikan bahwa sekitar 3,7 juta masker telah dikirim ke wilayah terdampak.
Distribusi mencakup masker N95 dan masker bedah.
Pemerintah juga mengirimkan alat konsentrator oksigen serta alat pelindung diri.
Aji Muhawarman menjelaskan perkembangan pengiriman tersebut dalam keterangannya pada Rabu (21/10/2026).
“Sudah terkirim ~3,7 juta masker N95 dan masker bedah,” kata Aji Muhawarman, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, di Jakarta.
Jumlah masker yang terkirim belum otomatis menggambarkan jumlah masyarakat yang telah menerima perlindungan.
Pemerintah masih perlu menjelaskan distribusi hingga tingkat kabupaten dan kelompok sasaran.
Lebih dari 2.600 Tenaga Kesehatan Bergerak
Kementerian Kesehatan mengerahkan lebih dari 2.600 sumber daya manusia kesehatan.
Personel tersebut mencakup dokter, perawat, epidemiolog, dan tenaga kesehatan lainnya.
Mobilisasi bertujuan memperkuat pelayanan di wilayah terdampak.
Namun, distribusi personel perlu menyesuaikan tingkat kebutuhan masing-masing daerah.
Wilayah dengan akses terbatas dapat menghadapi tantangan berbeda dari kawasan perkotaan.
Karena itu, jumlah tenaga kesehatan secara nasional belum cukup untuk menilai pemerataan pelayanan.
Anak dan Lansia Membutuhkan Perlindungan
Kementerian Kesehatan memberi perhatian kepada anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia.
Kelompok tersebut dapat menghadapi risiko lebih tinggi ketika kualitas udara memburuk.
Pemerintah bersama tenaga kesehatan dan organisasi masyarakat juga menyiapkan pelayanan penjangkauan.
Salah satu langkahnya melalui kegiatan posyandu yang mendatangi rumah warga.
Pendekatan tersebut membantu mengurangi kebutuhan perjalanan bagi kelompok rentan.
Namun, pemerintah tetap perlu memastikan tenaga dan fasilitas tersedia sesuai kebutuhan medis.
Rumah Oksigen Bukan Pengganti Pengendalian Asap
Rumah oksigen dapat membantu pelayanan pasien yang membutuhkan dukungan pernapasan.
Namun, pemberian oksigen harus mengikuti penilaian dan pengawasan tenaga kesehatan.
Fasilitas tersebut tidak menggantikan kebutuhan penanganan medis yang sesuai dengan kondisi pasien.
Di sisi lain, pelayanan kesehatan tidak dapat menghilangkan sumber pencemaran udara.
Pemerintah tetap harus memperkuat pemadaman, pencegahan kebakaran, dan pemantauan kualitas udara.
Tanpa pengendalian sumber asap, masyarakat masih menghadapi risiko paparan berulang.
Pemerintah Perlu Membuka Lokasi Pelayanan
Ketersediaan 477 rumah oksigen menjadi langkah penting dalam penanganan darurat kesehatan.
Namun, masyarakat membutuhkan informasi yang lebih praktis.
Pemerintah perlu menyediakan daftar lokasi, jam pelayanan, dan mekanisme akses setiap fasilitas.
Informasi tersebut harus mudah ditemukan oleh warga yang mengalami gangguan kesehatan.
Kemenkes juga perlu menjelaskan pembagian fasilitas yang belum konsisten dalam laporan publik.
Transparansi akan membantu masyarakat memperoleh layanan sekaligus menilai pemerataan penanganan karhutla.
Sumber rujukan: Keterangan resmi pemerintah.
