Dokumentasi kegiatan fasilitasi sertifikasi halal UMKM Gunung Mas, 13 Juni 2026. Sumber: MMC Kabupaten Gunung Mas. Gambar konteks pemberdayaan UMKM, bukan kegiatan literasi ekonomi 22 Oktober.
KUALA KURUN, folitimes.id – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, mendorong perempuan meningkatkan kemampuan mengelola usaha di tengah perkembangan ekonomi digital. Program literasi ekonomi menjadi salah satu langkah untuk memperkuat keterampilan dan daya saing pelaku usaha perempuan.
Namun, kegiatan sosialisasi belum cukup untuk membuktikan keberhasilan pemberdayaan ekonomi. Pemerintah perlu mengukur apakah peserta mampu mengembangkan usaha, menjangkau pembeli baru, dan meningkatkan pendapatan setelah mengikuti program.
Pemerintah Dorong Perempuan Mengembangkan Usaha
Di Kuala Kurun, pemerintah kabupaten menggelar kegiatan sosialisasi literasi ekonomi bagi perempuan di Kuala Kurun.
Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Ruby Haris, membuka kegiatan tersebut pada Kamis (22/10/2026).
Ruby menekankan pentingnya kemampuan perempuan dalam membangun usaha yang produktif dan berkelanjutan.
Perkembangan teknologi membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperluas pemasaran.
Namun, peluang tersebut membutuhkan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan, produk, dan perilaku konsumen.
Pemerintah berharap perempuan tidak hanya berani memulai usaha, tetapi juga mampu mempertahankan kegiatan ekonomi dalam jangka panjang.
Literasi Ekonomi Harus Menjangkau Kebutuhan Nyata
Literasi ekonomi tidak cukup hanya memperkenalkan konsep kewirausahaan.
Pelaku usaha membutuhkan keterampilan menghitung biaya produksi, menentukan harga, dan memisahkan keuangan pribadi dari keuangan usaha.
Kesalahan pengelolaan keuangan dapat menyulitkan pelaku usaha mengetahui keuntungan sebenarnya.
Selain itu, pengembangan usaha membutuhkan pencatatan transaksi yang teratur.
Untuk itu, pemerintah perlu memastikan materi pelatihan sesuai dengan kondisi peserta.
Pelaku usaha pemula memiliki kebutuhan berbeda dari pengusaha yang sudah menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran.
Pasar Digital Membuka Peluang Baru
Perkembangan teknologi memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memasarkan produk tanpa hanya mengandalkan pembeli di sekitar tempat usaha.
Media sosial dan layanan perdagangan elektronik dapat memperluas jangkauan pemasaran.
Namun, penggunaan platform digital juga menghadirkan biaya dan persaingan baru.
Pelaku usaha perlu memahami ongkos pengiriman, biaya layanan, keamanan transaksi, dan pelayanan konsumen.
Karena itu, pelatihan pemasaran digital harus mencakup kemampuan menghitung keuntungan setelah seluruh biaya.
Peningkatan jumlah pesanan belum tentu menghasilkan peningkatan laba apabila biaya operasional ikut bertambah.
Perempuan Menghadapi Tantangan Berlapis
Pengembangan usaha perempuan berkaitan dengan kesempatan memperoleh modal, keterampilan, dan akses pasar.
Namun, kondisi setiap pelaku usaha tidak selalu sama.
Sebagian perempuan harus membagi waktu antara kegiatan usaha dan tanggung jawab rumah tangga.
Kelompok lainnya menghadapi keterbatasan perangkat atau jaringan internet.
Sebelum menyusun program, pemerintah perlu memetakan hambatan tersebut sebelum merancang program lanjutan.
Tanpa pendataan, pelatihan berisiko tidak menjangkau kelompok yang paling membutuhkan dukungan.
Akses Modal Tidak Boleh Diabaikan
Pengetahuan kewirausahaan membantu pelaku usaha mengambil keputusan.
Namun, kemampuan mengembangkan usaha juga bergantung pada akses pembiayaan yang sesuai.
Pemerintah dapat memperkuat pendampingan mengenai pilihan pembiayaan legal dan pengelolaan pinjaman.
Pelaku usaha perlu memahami kewajiban pembayaran serta risiko penggunaan modal.
Program pemberdayaan juga harus mencegah peserta terjebak pembiayaan dengan biaya yang tidak sebanding dengan kemampuan usaha.
Karena itu, literasi keuangan menjadi bagian penting dalam perlindungan pelaku UMKM.
Pemerintah Perlu Mengukur Hasil Pelatihan
Kegiatan sosialisasi menjadi langkah awal peningkatan pengetahuan.
Namun, keberhasilannya memerlukan indikator yang dapat diperiksa.
Dalam evaluasi, pemerintah perlu mencatat jumlah peserta, jenis usaha, dan kebutuhan pendampingan.
Evaluasi dapat mencakup jumlah usaha yang bertahan, perubahan omzet, dan kemampuan menjangkau pasar baru.
Namun, perubahan omzet harus dibandingkan dengan biaya agar pemerintah tidak keliru menilai pertumbuhan usaha.
Pendampingan setelah pelatihan juga penting untuk membantu peserta menerapkan pengetahuan.
Pemberdayaan Bukan Sekadar Kegiatan Seremonial
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas memiliki peluang memperkuat ekonomi keluarga melalui pemberdayaan perempuan.
Namun, hasil program harus terlihat dalam kegiatan ekonomi masyarakat.
Pelatihan perlu terhubung dengan akses pasar, pembiayaan, dan pendampingan yang berkelanjutan.
Pemerintah juga harus membuka hasil evaluasi agar masyarakat dapat menilai manfaat penggunaan anggaran.
Dengan demikian, literasi ekonomi tidak berhenti sebagai kegiatan sosialisasi, tetapi menjadi langkah nyata memperkuat kemandirian usaha perempuan.
