Ilustrasi AI: pengelolaan sarana dan anggaran pendidikan.
- DPR Nilai Pembenahan Pendidikan Berjalan
- Revitalisasi Sekolah Menjadi Perhatian
- Digitalisasi Pendidikan Membutuhkan Pemerataan
- Kesejahteraan Guru Masih Menjadi Agenda
- Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Disorot
- Birokrasi Keuangan Berpotensi Menghambat
- Pengawasan DPR Perlu Menilai Hasil
- Pendidikan Membutuhkan Hasil yang Terukur
JAKARTA, folitimes.id – Komisi X DPR RI menyoroti pelaksanaan kebijakan pendidikan menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. DPR menilai pemerintah menunjukkan perhatian terhadap perbaikan sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan kesejahteraan guru.
Namun, perhatian pemerintah belum cukup menjamin seluruh program berjalan efektif. Hambatan birokrasi anggaran berpotensi mengganggu pelaksanaan kebijakan pendidikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan evaluasi tersebut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
DPR Nilai Pembenahan Pendidikan Berjalan
Lalu Hadrian menilai pemerintah menunjukkan komitmen memperbaiki sektor pendidikan nasional.
"Selama dua tahun Pak Presiden cukup memberikan perhatian dan sangat serius membenahi pendidikan kita," kata Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Penilaian tersebut mencakup sejumlah program pemerintah. Namun, komitmen politik tetap membutuhkan pelaksanaan yang konsisten.
Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan menghasilkan perubahan nyata pada fasilitas dan kualitas pembelajaran.
Revitalisasi Sekolah Menjadi Perhatian
DPR menyoroti program perbaikan bangunan sekolah yang telah mengalami kerusakan selama bertahun-tahun.
Revitalisasi diperlukan agar siswa dan guru memiliki lingkungan belajar yang aman. Kondisi ruang kelas juga memengaruhi kenyamanan kegiatan pendidikan.
Namun, pembangunan fisik harus mengikuti kebutuhan sekolah. Pemerintah perlu memastikan perbaikan menjangkau daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas.
Evaluasi juga harus memperhatikan mutu bangunan dan keberlanjutan pemeliharaan.
Digitalisasi Pendidikan Membutuhkan Pemerataan
Pemerintah menjalankan digitalisasi pendidikan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan teknologi.
Namun, penggunaan perangkat digital membutuhkan kesiapan sekolah dan guru. Akses internet serta ketersediaan listrik juga menjadi kebutuhan dasar.
Sekolah di wilayah terpencil dapat menghadapi tantangan berbeda dengan sekolah perkotaan.
Karena itu, pemerintah harus memastikan program digitalisasi tidak memperlebar kesenjangan pendidikan.
Kesejahteraan Guru Masih Menjadi Agenda
Komisi X turut menyoroti perhatian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan dan kejelasan status kepegawaian guru.
Persoalan tersebut penting karena guru memiliki peran langsung dalam kualitas pembelajaran.
Namun, kebijakan kesejahteraan perlu menghasilkan kepastian bagi tenaga pendidik. Pemerintah harus memastikan prosedur administrasi dan pembayaran berjalan sesuai ketentuan.
Peningkatan kesejahteraan juga perlu berjalan bersama penguatan kompetensi guru.
Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Disorot
Pemerintah mengembangkan Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan anak dari keluarga prasejahtera.
Sementara itu, Sekolah Garuda diarahkan bagi siswa yang memiliki potensi akademik tinggi. Program tersebut bertujuan mendukung pengembangan sumber daya manusia.
Kedua program memiliki sasaran berbeda. Pemerintah perlu menjaga agar perluasan program khusus tidak mengurangi perhatian terhadap sekolah reguler.
Evaluasi harus mencakup akses penerimaan, kualitas pendidikan, dan keberlanjutan pembiayaan.
Birokrasi Keuangan Berpotensi Menghambat
Lalu Hadrian menekankan pentingnya koordinasi kementerian dalam menjalankan program pendidikan.
Ia meminta kementerian yang membidangi pendidikan mampu menerjemahkan kebijakan Presiden menjadi kegiatan nyata.
Kementerian Keuangan juga perlu memastikan dukungan pembiayaan berjalan sesuai kebutuhan dan ketentuan.
"Jangan sampai nanti Presiden sudah mengajukan program yang begitu baik, terkendala lagi-lagi terkait dengan birokrasi keuangan. Ini yang tidak kita inginkan," tegas Lalu Hadrian.
Peringatan tersebut memperlihatkan adanya risiko pada tahap pelaksanaan. Namun, DPR belum menyebut dalam pernyataan ini bahwa seluruh program menghadapi hambatan anggaran.
Pengawasan DPR Perlu Menilai Hasil
Komisi X memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional.
Pengawasan perlu menjangkau capaian revitalisasi, efektivitas digitalisasi, dan dampak program terhadap siswa.
Pemerintah juga harus menyediakan data yang dapat diperiksa publik. Informasi mengenai realisasi anggaran dan hasil program penting untuk menjaga akuntabilitas.
Tanpa ukuran keberhasilan yang jelas, masyarakat sulit membedakan antara rencana, pelaksanaan, dan capaian nyata.
Pendidikan Membutuhkan Hasil yang Terukur
Menjelang dua tahun pemerintahan, perhatian terhadap pendidikan menjadi bagian penting dari evaluasi kebijakan nasional.
Namun, keberhasilan tidak cukup hanya melalui banyaknya program baru. Pemerintah perlu membuktikan peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan akses, dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Peringatan DPR mengenai birokrasi anggaran menjadi persoalan yang harus pemerintah antisipasi. Kebijakan pendidikan baru memberikan manfaat apabila dukungan anggaran dan pelaksanaan benar-benar menjangkau sekolah serta siswa.
