Ilustrasi AI: konsultasi pengusaha terkait hambatan usaha.
- Penyelesaian Aduan Mencapai 71 Persen
- Investasi Rp625 Triliun Menjadi Taruhan
- Pemerintah Soroti Regulasi yang Menghambat
- Hambatan Perizinan Belum Sepenuhnya Hilang
- Pemeriksaan Kode Barang Menjadi Strategi Baru
- Akses Pasar Internasional Turut Menjadi Perhatian
- Keberhasilan Harus Terlihat pada Lapangan Kerja
JAKARTA, folitimes.id – Pemerintah mengklaim telah menyelesaikan 135 dari 190 aduan hambatan usaha hingga 22 September 2026. Namun, masih terdapat 55 aduan yang belum tuntas, sehingga efektivitas reformasi birokrasi kembali menjadi perhatian.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menyampaikan perkembangan tersebut dalam Rapat Kerja Nasional III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Dari 135 aduan yang telah selesai, sebanyak 129 aduan berkaitan dengan investasi senilai lebih dari Rp625 triliun. Pemerintah memperkirakan potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 31.000 orang.
Penyelesaian Aduan Mencapai 71 Persen
Berdasarkan angka pemerintah, tingkat penyelesaian mencapai sekitar 71,1 persen dari seluruh aduan. Sisanya, sekitar 28,9 persen, masih membutuhkan penanganan.
Perhitungan tersebut menunjukkan sebagian besar laporan telah memperoleh penyelesaian administratif. Namun, angka itu belum menjelaskan apakah seluruh kegiatan usaha yang bersangkutan sudah kembali berjalan normal.
Pemerintah perlu membedakan penyelesaian pengaduan dari realisasi investasi. Keputusan administratif belum tentu langsung menghasilkan pembangunan fasilitas produksi atau pembukaan lapangan kerja.
Investasi Rp625 Triliun Menjadi Taruhan
Pemerintah menyebut 129 aduan yang telah selesai mencakup investasi lebih dari Rp625 triliun. Nilai tersebut memperlihatkan besarnya kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan hambatan regulasi.
Namun, angka investasi itu tidak boleh langsung dianggap sebagai tambahan investasi baru. Pemerintah belum merinci berapa nilai yang telah terealisasi setelah hambatan terselesaikan.
Hal serupa berlaku untuk potensi 31.000 tenaga kerja. Angka tersebut merupakan perkiraan kesempatan kerja, bukan jumlah pekerja yang sudah memperoleh pekerjaan.
Kejelasan kategori data penting untuk menilai manfaat nyata kebijakan. Tanpa pemisahan tersebut, keberhasilan administratif berisiko terlihat lebih besar daripada dampak ekonominya.
Pemerintah Soroti Regulasi yang Menghambat
Dradjad Hari Wibowo menjelaskan strategi pemerintah dalam Rakernas III HIPPI di Jakarta, Senin (12/10/2026).
"Jadi debottlenecking, di mana ada deregulasi dan debirokratisasi, itu akan menjadi salah satu kunci bagi kita untuk bisa mendorong pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi kita," ujar Dradjad.
Pemerintah menggunakan mekanisme penyelesaian hambatan usaha atau debottlenecking untuk mempertemukan persoalan pelaku usaha dengan instansi terkait.
Mekanisme tersebut mencakup pembahasan aturan yang tumpang tindih dan kendala perizinan. Menteri Keuangan bersama Satgas P3M-PPE memimpin forum penyelesaian aduan.
Hambatan Perizinan Belum Sepenuhnya Hilang
Masih adanya 55 aduan memperlihatkan pekerjaan pemerintah belum selesai. Kendala investasi dapat berkaitan dengan izin, perpajakan, kepabeanan, tata ruang, logistik, maupun energi.
Pemerintah sebelumnya telah memperkuat sistem Online Single Submission melalui perizinan berusaha berbasis risiko. Namun, penerapan sistem digital tidak otomatis menghapus persoalan koordinasi antarlembaga.
Pelaku usaha membutuhkan kepastian mengenai syarat, waktu, dan biaya perizinan. Ketidakjelasan prosedur dapat meningkatkan beban investasi.
Pemerintah juga perlu mengungkap kategori hambatan yang paling sering muncul. Data tersebut dapat membantu menentukan prioritas perbaikan regulasi.
Pemeriksaan Kode Barang Menjadi Strategi Baru
Dradjad menyampaikan rencana pemerintah memeriksa hambatan pada setiap kode Harmonized System atau HS. Kode tersebut menjadi dasar pengelompokan barang dalam perdagangan internasional.
Langkah ini bertujuan menemukan kendala regulasi yang menghambat kegiatan produksi dan perdagangan. Pemerintah kemudian dapat memperbaiki aturan maupun proses birokrasi terkait.
Namun, pemeriksaan kode barang memerlukan koordinasi lintas kementerian. Kebijakan perdagangan, industri, dan kepabeanan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.
Efektivitas strategi tersebut akan terlihat apabila waktu pengurusan dan biaya kepatuhan pelaku usaha benar-benar menurun.
Akses Pasar Internasional Turut Menjadi Perhatian
Pemerintah juga menyoroti pentingnya perluasan akses pasar ekspor. Kerja sama perdagangan dengan Uni Eropa dan Kanada menjadi bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi.
Akses pasar yang lebih luas dapat membuka peluang bagi industri nasional. Namun, peluang tersebut tetap bergantung pada kemampuan perusahaan memenuhi standar dan meningkatkan daya saing.
Perjanjian perdagangan juga tidak otomatis menjamin peningkatan ekspor. Pemerintah harus memastikan pelaku usaha mampu memanfaatkan fasilitas yang tersedia.
Keberhasilan Harus Terlihat pada Lapangan Kerja
Penyelesaian 135 aduan menjadi perkembangan penting dalam upaya memperbaiki iklim investasi. Namun, keberhasilan kebijakan tidak berhenti pada jumlah berkas yang dinyatakan selesai.
Pemerintah perlu mengukur berapa investasi yang benar-benar berjalan, berapa perusahaan kembali berproduksi, dan berapa pekerja memperoleh pekerjaan.
Dengan 55 aduan yang masih tersisa, reformasi birokrasi menghadapi ujian lanjutan. Kepastian usaha harus menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur, bukan hanya peningkatan statistik penyelesaian laporan.
Sumber rujukan: Keterangan resmi pemerintah.
