Ilustrasi AI: pelayanan kesehatan bagi warga terdampak kabut asap.
PALANGKA RAYA, folitimes.id – Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah kini merambah persoalan kesehatan masyarakat. Pemerintah mencatat 5.031 kasus baru infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada minggu pertama Oktober 2026.
Laporan BPB-PK Kalimantan Tengah yang terbit Senin (12/10/2026) juga mencantumkan 1.127 kasus diare. Temuan tersebut muncul ketika kabut asap akibat kebakaran lahan masih mengganggu sejumlah wilayah.
Kondisi ini menuntut perhatian lebih besar terhadap perlindungan kesehatan warga. Namun, data agregat tersebut belum menunjukkan berapa kasus ISPA yang secara langsung berkaitan dengan paparan asap.
Ribuan Kasus ISPA Menjadi Peringatan Serius
Jumlah 5.031 kasus baru ISPA memperlihatkan besarnya kebutuhan pelayanan kesehatan selama periode pemantauan. Penyakit tersebut dapat menyerang berbagai kelompok usia, terutama ketika kualitas udara memburuk.
Paparan partikel halus dari asap kebakaran dapat mengiritasi saluran pernapasan. Anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan membutuhkan perlindungan lebih ketat.
Meski demikian, tidak seluruh kasus ISPA otomatis berasal dari karhutla. Pemerintah perlu menyajikan data epidemiologi dan kualitas udara untuk memperjelas hubungan antara paparan asap dan peningkatan kasus.
Sebanyak 169 Rumah Oksigen Disiagakan
Pemerintah daerah bersama Satuan Tugas Karhutla menyiagakan 169 lokasi rumah oksigen. Fasilitas tersebut bertujuan membantu masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan selama bencana kabut asap.
Keberadaan rumah oksigen menjadi salah satu bentuk respons darurat. Namun, laporan tersebut belum merinci kapasitas layanan, persebaran fasilitas, maupun jumlah warga yang telah memperoleh bantuan.
Informasi itu penting untuk menilai pemerataan pelayanan. Wilayah dengan paparan asap berat membutuhkan akses bantuan yang mudah dan cepat.
Rumah oksigen juga tidak menggantikan pemeriksaan medis. Warga dengan sesak napas berat atau gejala memburuk tetap memerlukan penanganan tenaga kesehatan.
Kebakaran Lahan Masih Menambah Risiko
BPB-PK Kalteng mencatat 62 kejadian karhutla dalam 24 jam hingga Minggu (11/10/2026) pukul 18.00 WIB. Kebakaran tersebut menghanguskan 64,82 hektare lahan.
Pemantauan satelit juga menemukan 3.908 titik panas di berbagai wilayah. Angka tersebut menunjukkan banyaknya indikasi anomali suhu yang membutuhkan perhatian dan verifikasi.
Selama kebakaran terus berlangsung, risiko paparan asap tetap menjadi persoalan. Arah angin, kondisi atmosfer, dan intensitas kebakaran dapat memengaruhi penyebaran polutan.
Pemerintah Kerahkan Ribuan Petugas
Kepala Pelaksana BPB-PK Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib, menyampaikan langkah penanganan melalui keterangan resmi yang terbit di Palangka Raya, Senin (12/10/2026).
"Kami menyiagakan 12.717 personel gabungan serta mengoptimalkan operasional helikopter dan pesawat patroli untuk melakukan intervensi cepat di lapangan," tegas Ahmad Toyib.
Pemerintah juga mengoperasikan tujuh helikopter pemadam serta satu pesawat patroli. Dukungan tersebut bertujuan mempercepat respons terhadap kebakaran di berbagai lokasi.
Namun, pengendalian kebakaran dan perlindungan kesehatan harus berjalan bersamaan. Pemadaman api saja belum cukup ketika masyarakat masih menghadapi paparan asap.
Data Kualitas Udara Perlu Lebih Terbuka
Masyarakat membutuhkan informasi kualitas udara yang akurat untuk menentukan aktivitas harian. Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU dapat menjadi acuan dalam menilai tingkat risiko.
Informasi tersebut sebaiknya tersedia secara berkala dan mudah diakses. Sekolah, tempat kerja, serta fasilitas kesehatan memerlukan data untuk mengambil langkah perlindungan.
Pemerintah juga perlu menjelaskan perbedaan antara jumlah kasus penyakit dan dampak yang telah terbukti berasal dari asap. Transparansi data mencegah kesimpulan yang keliru sekaligus memperkuat kewaspadaan masyarakat.
Perlindungan Kelompok Rentan Harus Diutamakan
Anak-anak dan lansia termasuk kelompok yang membutuhkan perhatian khusus saat kualitas udara memburuk. Aktivitas luar ruangan perlu mengikuti kondisi polusi dan anjuran otoritas kesehatan.
Penggunaan masker dengan kemampuan filtrasi partikel yang sesuai dapat membantu mengurangi paparan. Warga juga perlu mengurangi masuknya asap ke ruang dalam apabila kondisi memungkinkan.
Pemerintah harus memastikan layanan kesehatan tetap menjangkau masyarakat di wilayah terdampak. Ketersediaan tenaga medis, obat, dan informasi risiko menjadi bagian penting dari respons bencana.
Krisis Kesehatan Tidak Bisa Menunggu Api Padam
Bencana karhutla membawa konsekuensi yang lebih luas daripada kerusakan lingkungan. Gangguan pernapasan, terganggunya kegiatan sekolah, dan pembatasan aktivitas menjadi persoalan nyata bagi masyarakat.
Data 5.031 kasus ISPA perlu menjadi dasar untuk memperkuat kewaspadaan kesehatan. Pemerintah juga harus memperjelas perkembangan kasus dan kapasitas layanan pada setiap daerah.
Keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari jumlah helikopter atau personel pemadam. Keselamatan warga dan pemulihan kualitas udara harus menjadi ukuran utama penanganan bencana.
