Ilustrasi AI bentang hutan dan perkebunan. Gambar bukan dokumentasi peristiwa sebenarnya.
PALANGKA RAYA, folitimes.id – Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mulai memunculkan kekhawatiran terhadap ketahanan ekonomi masyarakat. DPRD Kalimantan Tengah mengingatkan pemerintah agar tidak hanya memusatkan perhatian pada pemadaman dan kabut asap.
Gangguan mata pencaharian dapat memperbesar tekanan terhadap pendapatan keluarga. Risiko tersebut semakin serius apabila kebakaran turut mengganggu pertanian, perkebunan, dan kegiatan usaha masyarakat.
DPRD Soroti Ancaman Terhadap Pendapatan Warga
Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapanno Mandouw, meminta pemerintah mengantisipasi dampak ekonomi karhutla.
Dalam keterangannya yang dipublikasikan di Palangka Raya, Kamis (8/10/2026), Hero menyoroti potensi terganggunya pekerjaan masyarakat.
Kekhawatiran itu terutama berkaitan dengan warga yang menggantungkan penghasilan pada aktivitas ekonomi harian.
Ketika kegiatan usaha terganggu, pendapatan rumah tangga dapat ikut menurun. Namun, besarnya kerugian belum dapat dihitung tanpa data lapangan.
Pertanian dan Perkebunan Menghadapi Risiko Berlapis
Karhutla dapat memengaruhi kegiatan pertanian melalui kerusakan lahan, gangguan pekerjaan, dan hambatan distribusi.
Petani juga menghadapi risiko tambahan apabila kebakaran berlangsung bersamaan dengan kekeringan.
Hero menyoroti kemungkinan gagal panen yang dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.
Namun, kekhawatiran tersebut belum membuktikan bahwa gagal panen telah terjadi secara luas. Pemerintah masih perlu mengumumkan data luas tanaman terdampak dan hasil panen aktual.
Kemiskinan Tidak Bisa Disimpulkan dari Kabut Asap
Peringatan DPRD mengenai risiko peningkatan kemiskinan perlu mendapat perhatian.
Akan tetapi, perubahan angka kemiskinan tidak dapat disimpulkan hanya dari keberadaan kabut asap atau jumlah titik kebakaran.
Badan Pusat Statistik mengukur kemiskinan menggunakan metodologi dan periode pendataan tertentu. Perubahan tingkat kemiskinan memerlukan bukti statistik yang sesuai.
Karena itu, pernyataan mengenai kemungkinan kenaikan kemiskinan harus dibedakan dari data kemiskinan yang sudah terjadi.
Kerugian Usaha Kecil Perlu Masuk Pendataan
Pelaku usaha kecil dapat menghadapi hambatan ketika kondisi udara memburuk.
Aktivitas perdagangan, transportasi, dan pekerjaan luar ruangan berpotensi mengalami gangguan. Namun, tingkat dampaknya dapat berbeda menurut lokasi dan jenis usaha.
Pemerintah daerah perlu mendata usaha yang benar-benar kehilangan pendapatan akibat karhutla.
Pendataan tersebut dapat membantu menentukan kebutuhan bantuan dan pemulihan ekonomi secara lebih tepat.
Bantuan Sosial Belum Menjawab Semua Persoalan
Bantuan pangan dan layanan kesehatan membantu warga menghadapi dampak langsung bencana.
Namun, keluarga yang kehilangan pendapatan juga membutuhkan kepastian mengenai kelangsungan pekerjaan.
Program pemulihan dapat mempertimbangkan kebutuhan petani, pekerja harian, dan pelaku usaha kecil. Bentuk intervensinya harus mengikuti hasil pendataan, bukan perkiraan semata.
Pemerintah Perlu Mengukur Dampak Ekonomi
Penanganan karhutla membutuhkan ukuran keberhasilan yang lebih luas daripada jumlah personel dan titik api.
Pemerintah perlu mencatat lahan produktif terdampak, gangguan usaha, serta perubahan pendapatan masyarakat.
Data tersebut dapat membantu menjelaskan hubungan antara kebakaran dan kondisi ekonomi daerah.
Tanpa pengukuran yang terbuka, risiko kemiskinan hanya akan menjadi peringatan berulang tanpa dasar evaluasi yang memadai.
