PANGKALAN BUN, folitimes.id — Peredaran narkoba di Kalimantan Tengah kembali menjadi sorotan setelah Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kotawaringin Barat bersama manajemen PT Aji Jaya Plantation atau PT AJP menggelar sidak dan tes urine mendadak terhadap karyawan perkebunan sawit, pada Senin (15/6/2026).
Pemeriksaan dilakukan di wilayah kebun APN 1 dan APN 2 sejak pukul 12.00 WIB. Kegiatan ini menyasar ratusan pekerja sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerja perkebunan.
Sidak tersebut tidak berdiri sendiri. Di tingkat provinsi, isu narkoba sedang menjadi perhatian serius karena peredarannya dinilai telah menyentuh banyak lapisan masyarakat. sehingga pencegahan tidak lagi bisa hanya dibebankan kepada BNN, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Direktur Utama PT AJP melalui Senior Legal Counsel, M.H. Roy Sidabutar, mengatakan perusahaan tidak ingin area kerja perkebunan menjadi ruang longgar bagi penyalahgunaan narkotika.
“Kami menutup ruang bagi penyalahguna narkoba di lingkungan kerja. Pemeriksaan mendadak ini adalah komitmen perusahaan untuk membersihkan area perkebunan dari peredaran gelap narkotika secara total,” kata Roy di lokasi pemeriksaan.
Langkah ini menjadi penting karena kawasan perkebunan memiliki karakter kerja yang khas. Aktivitas pekerja tersebar di area luas, sebagian tinggal di mess, dan mobilitas keluar masuk orang maupun barang relatif tinggi. Dalam konteks pengawasan narkoba, kondisi semacam ini membutuhkan sistem kontrol yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga pengawasan lapangan secara berkala.
BNN Provinsi Kalimantan Tengah dalam dokumen perencanaan kerjanya juga menggambarkan persoalan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kalteng sebagai situasi yang mengkhawatirkan dan telah merambah hingga pelosok desa. Artinya, peta kerawanan tidak lagi terbatas pada pusat kota, tetapi berpotensi bergerak ke kawasan ekonomi seperti perkebunan, pertambangan, pelabuhan kecil, jalur logistik, dan permukiman pekerja.
Dalam sidak di kebun PT AJP, proses pengambilan sampel urine dikawal Tim Pengamanan Khusus atau Pamsus bersama petugas keamanan internal perusahaan. Pengawasan dilakukan untuk mencegah kemungkinan manipulasi sampel.
Petugas BNNK yang berada di lokasi langsung melakukan pemeriksaan awal terhadap sampel yang dikumpulkan. Pemeriksaan mendadak dipilih agar hasil pengawasan lebih objektif dan tidak memberi ruang persiapan bagi pihak yang berupaya menghindari tes.
Namun, hingga berita ini disusun, belum ada keterangan rinci mengenai jumlah pasti karyawan yang mengikuti tes maupun apakah terdapat sampel yang dinyatakan reaktif. Informasi hasil pemeriksaan menjadi penting untuk memastikan apakah sidak tersebut hanya bersifat pencegahan atau berlanjut pada penanganan kasus.
Isu narkoba di kawasan perkebunan menjadi sensitif karena menyangkut keselamatan kerja dan stabilitas operasional. Pekerja yang berada di bawah pengaruh narkotika berpotensi membahayakan diri sendiri, rekan kerja, dan aktivitas produksi, terutama di area yang menggunakan alat berat, kendaraan operasional, serta pekerjaan lapangan berisiko.
Di sisi lain, perusahaan juga dituntut tidak sekadar melakukan razia sesaat. Pengawasan harus disertai edukasi, mekanisme pelaporan internal, perlindungan pekerja dari jaringan peredaran, serta tindak lanjut yang jelas jika ditemukan hasil positif.
Kepala BNNP Kalteng Brigadir Jenderal Polisi Mada Roostanto dalam kunjungan kerja ke Kotawaringin Barat, beberapa waktulalu juga pernah menekankan pentingnya rencana aksi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau P4GN. Hal itu menunjukkan Kotawaringin Barat termasuk wilayah yang memiliki posisi strategis dalam agenda pencegahan narkoba di tingkat provinsi.
Sidak di PT AJP seharusnya tidak berhenti sebagai kegiatan internal perusahaan. Pemerintah provinsi, BNNP, BNNK, kepolisian, pemerintah kabupaten, dan pelaku usaha perlu membuka pendekatan yang lebih terukur melalui pemetaan wilayah rawan.
Peta rawan itu penting untuk melihat pola peredaran, jalur masuk, titik transaksi, kawasan pekerja berisiko, hingga wilayah dengan pengawasan lemah. Tanpa peta risiko yang terbuka bagi pemangku kepentingan, pencegahan hanya akan bersifat reaktif.
Kawasan perkebunan, pertambangan, pelabuhan sungai, jalur antarkabupaten, dan mess pekerja perlu masuk dalam skema pengawasan terpadu. Bukan untuk memberi stigma kepada pekerja, tetapi untuk memastikan ruang ekonomi produktif tidak dimanfaatkan jaringan narkotika.
Roy Sidabutar menyebut sinergi dengan BNNK akan dilanjutkan secara berkala. Menurutnya, perusahaan berkomitmen menjaga lingkungan kerja tetap bebas dari narkoba.
Melalui kegiatan ini, PT AJP berharap seluruh pekerja memahami bahwa penyalahgunaan narkotika bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga ancaman terhadap keselamatan kerja, disiplin, dan keberlangsungan operasional perusahaan.
Meski begitu, publik tetap membutuhkan transparansi. Hasil tes urine, pola pembinaan, dan langkah lanjutan bila ditemukan pelanggaran harus dijelaskan secara proporsional. Dengan begitu, agenda pemberantasan narkoba di perkebunan tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menjadi bagian dari sistem pencegahan yang benar-benar berjalan.
