PALANGKA RAYA, folitimes.id – Polda Kalimantan Tengah menangani 29 perkara korupsi sepanjang 2025 hingga semester pertama 2026. Seluruh perkara tersebut menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp31,5 miliar.
Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menyampaikan data itu di Palangka Raya pada Jumat, 10 Juli 2026 lalu. Menurutnya perkara tersebut telah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus bersama polres jajaran di lingkungan kepolisian daerah Kalimantan Tengah. seperti di kutip dari sumber berita media Antara Kalteng.
Jumlah perkara dan nilai kerugian itu menunjukkan persoalan serius. Namun, angka tersebut belum menjelaskan gambaran korupsi secara menyeluruh.
Publik belum mendapatkan rincian mengenai asal perkara, instansi terkait, jenis proyek, maupun jumlah tersangka. Tahap penanganan setiap kasus juga belum terurai dalam publikasi awal.
Puluhan Perkara dalam Waktu 18 Bulan
Polda Kalteng menghitung 29 perkara tersebut selama sekitar 18 bulan. Periode itu mencakup seluruh 2025 dan enam bulan pertama 2026.
Namun, informasi awal belum membagi jumlah perkara berdasarkan tahun. Publik belum mengetahui berapa kasus yang muncul pada 2025 dan berapa perkara yang masuk pada 2026.
Pembagian tersebut penting untuk membaca kecenderungan. Data itu dapat menunjukkan apakah perkara korupsi bertambah, menurun, atau tidak mengalami perubahan berarti.
Informasi awal juga belum menjelaskan pembagian penanganan kasus. Polda Kalteng belum memerinci perkara yang berada di tingkat provinsi dan kasus yang ditangani polres.
Ketiadaan rincian membuat masyarakat sulit menilai daerah paling rawan. Pemerintah pun kehilangan kesempatan untuk mengenali sektor yang membutuhkan pengawasan lebih ketat.
Kerugian Negara Melampaui Rp31,5 Miliar
Nilai kerugian negara dari 29 perkara itu mencapai lebih dari Rp31,5 miliar. Jika dihitung secara sederhana, rata-ratanya melampaui Rp1 miliar untuk setiap perkara.
Namun, perhitungan tersebut tidak menggambarkan nilai kerugian sebenarnya pada masing-masing kasus. Satu perkara dapat menyumbang kerugian jauh lebih besar daripada kasus lainnya.
Karena itu, setiap perkara membutuhkan penjelasan tersendiri. Publik perlu mengetahui jenis kegiatan, nilai anggaran, modus pelanggaran, dan besarnya kerugian.
Informasi awal juga belum menyebut lembaga yang menghitung kerugian tersebut. Penjelasan mengenai dasar penghitungan penting untuk menjaga kepastian hukum.
Perhitungan kerugian negara dapat melibatkan lembaga audit yang berwenang. Nilainya juga dapat berubah selama penyidikan, penuntutan, atau persidangan.
Polda Kalteng perlu menjelaskan apakah angka Rp31,5 miliar sudah final. Jika belum, kepolisian perlu menyampaikan status penghitungannya kepada publik.
Kapolda Tegaskan Komitmen Pemberantasan Korupsi
Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menyatakan penanganan perkara tersebut mendukung pemerintahan yang bersih.
“Upaya tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” kata Iwan, dikutip dari Antara News Kalteng.
Menurut Iwan, penegakan hukum tidak hanya bertujuan menyelamatkan keuangan negara. Pemberantasan korupsi juga harus memastikan pembangunan berjalan efektif dan memberi manfaat kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut menempatkan pemulihan kerugian sebagai bagian penting dalam penanganan perkara. Penetapan tersangka belum cukup jika negara gagal mengambil kembali aset yang hilang.
Masyarakat perlu mengetahui jumlah uang dan aset yang telah diamankan. Nilai kerugian yang berhasil kembali kepada negara juga perlu dijelaskan.
Nama Proyek dan Instansi Belum Terurai
Publikasi awal belum mencantumkan daftar proyek yang tersangkut dalam 29 perkara tersebut. Nama instansi serta kabupaten atau kota asal kasus juga belum tersedia.
Karena itu, masyarakat belum dapat melihat sektor yang paling rentan. Perkara dapat berkaitan dengan infrastruktur, pengadaan barang, dana desa, perkebunan, pendidikan, atau kesehatan.
Setiap sektor memiliki pola dan celah penyimpangan yang berbeda. Pemerintah membutuhkan peta tersebut untuk memperbaiki tata kelola anggaran.
Polda Kalteng dapat membuka informasi dasar tanpa mengganggu penyidikan. Kepolisian setidaknya dapat menyampaikan daerah, jenis proyek, nilai kerugian, dan tahap penanganan.
Identitas pihak tertentu tetap dapat dibatasi jika penyidikan belum memungkinkan keterbukaan. Namun, seluruh informasi dasar tidak seharusnya berhenti pada satu angka gabungan.
Status Perkara Menentukan Hasil Penindakan
Jumlah perkara belum otomatis menunjukkan seluruh kasus telah selesai. Setiap kasus dapat berada pada tahap hukum yang berbeda.
Sebagian perkara mungkin masih menjalani penyelidikan. Kasus lain dapat memasuki penyidikan, pelimpahan kepada jaksa, persidangan, atau pelaksanaan putusan.
Polda Kalteng perlu menjelaskan pembagian tersebut. Informasi itu akan menunjukkan kecepatan dan hasil penanganan perkara.
Publik juga perlu mengetahui jumlah tersangka yang sudah ditetapkan. Keterangan mengenai pejabat, kontraktor, atau pihak perusahaan harus mengikuti bukti serta proses hukum.
Asas praduga tidak bersalah tetap harus dijaga. Namun, prinsip itu tidak menghapus kewajiban lembaga penegak hukum untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Uang Negara Harus Kembali
Kerugian Rp31,5 miliar bukan sekadar angka dalam laporan penegakan hukum. Uang tersebut berasal dari sumber daya publik yang seharusnya membiayai pelayanan masyarakat.
Dana sebesar itu dapat mendukung pembangunan jalan, sekolah, layanan kesehatan, air bersih, atau program pengentasan kemiskinan. Ketika anggaran bocor, masyarakat kehilangan manfaatnya.
Karena itu, penanganan korupsi harus mengejar lebih dari hukuman penjara. Aparat juga harus melacak aliran uang, menyita aset, dan mengembalikan kerugian kepada negara.
Nilai pemulihan aset menjadi ukuran penting. Tanpa pemulihan, negara tetap menanggung kerugian meskipun pelaku menerima hukuman.
Polda Kalteng perlu mengungkap jumlah aset yang sudah disita. Kepolisian juga perlu menjelaskan perkara yang telah menghasilkan pengembalian kerugian.
Transparansi Menjadi Ujian Berikutnya
Polda Kalteng telah membuka angka awal mengenai penanganan korupsi selama 2025 hingga pertengahan 2026. Data tersebut menjadi pintu masuk bagi pengawasan publik.
Langkah berikutnya harus mengarah pada keterbukaan yang lebih terukur. Daftar perkara, wilayah, proyek, tersangka, tahapan hukum, dan pemulihan aset perlu tersedia.
Pemerintah daerah juga harus memperbaiki sistem pada instansi yang tersangkut perkara. Penindakan tanpa perbaikan hanya membuka peluang terjadinya kasus serupa.
Folitimes.id membuka ruang hak jawab kepada Polda Kalteng, pemerintah daerah, instansi, perusahaan, serta pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Hingga naskah ini disusun, publikasi awal belum memuat rincian 29 perkara secara lengkap. Pertanyaan utamanya bukan lagi sekadar berapa uang negara yang hilang.
Publik perlu mengetahui sumber kerugian, perkembangan setiap kasus, dan jumlah dana yang berhasil kembali. Dari sanalah masyarakat dapat mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi di Kalimantan Tengah.
Sumber berita : dikutip dari Keterangan Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan yang diberitakan ANTARA News Kalteng pada 10 Juli 2026
