Angkutan Batu Bara Melintas Jalan Negara, Legalitas dan Jalur Hauling Dipertanyakan

PALANGKA RAYA, folitimes.id — Lalu-lintas truk pengangkut batu bara kembali menjadi sorotan di ruas jalan negara yang menghubungkan Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah. Kendaraan bertonase besar disebut masih melintasi jalur yang juga menjadi akses utama masyarakat. Aktivitas tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas pengangkutan, keselamatan pengguna jalan, kondisi infrastruktur, hingga efektivitas pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pertambangan.

Salah satu perusahaan yang ikut menjadi sorotan ialah PT Sumber Energi Alam Lestari atau PT SEAL. Persoalan tidak hanya berkaitan dengan lalu-lalang kendaraan pengangkut batu bara, tetapi juga menyentuh keberadaan jalan produksi atau jalan hauling yang menjadi bagian penting dalam sistem pengangkutan hasil tambang. Jika perusahaan memiliki jalan khusus, publik perlu mengetahui bagaimana jalur tersebut digunakan dan apakah kapasitasnya mampu menopang kegiatan produksi. Sebaliknya, jika pengangkutan tetap berlangsung melalui jalan negara, dasar penggunaan jalur tersebut perlu dijelaskan secara terbuka.

Truk Tambang Ramai Melintas di Jalan Publik

Ruas Tumbang Samba–Cempaga menjadi salah satu jalur yang mendapat perhatian. Jalan tersebut memiliki fungsi penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi antardaerah. Kehadiran kendaraan tambang dengan ukuran dan muatan besar tentu memiliki dampak berbeda dibanding kendaraan angkutan biasa, terutama ketika intensitas perjalanan berlangsung tinggi.

Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan pola pengangkutan batu bara di ruas tersebut. Penjelasan itu mencakup asal produksi, tujuan pengiriman, jumlah armada yang beroperasi, frekuensi perjalanan, serta dasar penggunaan jalan umum oleh kendaraan pengangkut hasil tambang. Data tersebut penting untuk memastikan apakah aktivitas yang terlihat di lapangan memang berkaitan dengan kegiatan PT SEAL dan sejauh mana intensitasnya.

Persoalan ini juga menyentuh keselamatan pengguna jalan. Kendaraan bertonase besar membutuhkan ruang gerak dan pengendalian berbeda dari kendaraan masyarakat pada umumnya. Ketika arus kendaraan tambang berlangsung berulang dalam jalur yang sama, pemerintah perlu memastikan kondisi jalan dan sistem lalu lintas mampu mengakomodasi aktivitas tersebut tanpa meningkatkan risiko bagi pengguna jalan.

Jalur Hauling PT SEAL Masih Dipertanyakan

Di titik inilah keberadaan jalan produksi PT SEAL menjadi pertanyaan penting. Publik perlu mengetahui apakah perusahaan memiliki jalan produksi atau jalan hauling khusus yang dapat menopang aktivitas pengangkutan batu bara dari wilayah operasional menuju titik tujuan.

Jika jalan tersebut tersedia, pemerintah perlu menjelaskan apakah jalur itu berfungsi dan menjadi jalur utama pengangkutan hasil tambang. Jika jalur khusus belum tersedia atau belum mampu menampung produksi, dasar penggunaan jalan negara juga perlu dijelaskan berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan terhadap persoalan ini seharusnya tidak berhenti pada keberadaan jalan. Pemerintah juga perlu melihat hubungan antara lokasi produksi, jalan tambang, titik pengumpulan, armada pengangkut, hingga tujuan pengiriman. Dari rangkaian tersebut dapat terlihat bagaimana sistem transportasi hasil tambang sebenarnya berjalan.

Jika realisasi di lapangan berbeda dengan rencana yang tercantum dalam dokumen perusahaan, kondisi tersebut tentu membutuhkan penjelasan. Sebaliknya, jika seluruh kegiatan telah sesuai ketentuan, pemerintah dan perusahaan memiliki dasar untuk menjelaskan mekanismenya kepada masyarakat.

Aturan Jalan Umum Menjadi Dasar Pengawasan

Persoalan angkutan batu bara juga berkaitan dengan ketentuan penggunaan jalan umum. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Perkebunan menjadi salah satu regulasi yang perlu diperiksa dalam konteks aktivitas tersebut.

Ketentuan mengenai karakteristik kendaraan dan batas muatan menjadi bagian penting ketika kendaraan hasil tambang menggunakan jalur yang juga digunakan masyarakat. Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya memastikan kendaraan dapat melintas. Pemerintah juga perlu memastikan kendaraan, muatan, jalur, serta tata cara pengangkutannya memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dari sisi pengawasan, publik juga perlu mengetahui instansi yang memiliki kewenangan terhadap masing-masing aspek. Pengawasan kegiatan pertambangan, kendaraan dan muatan, serta kondisi jalan dapat melibatkan kewenangan berbeda. Kejelasan pembagian tugas menjadi penting agar ketika muncul persoalan, tidak terjadi saling lempar tanggung jawab.

RKAB Terbit, Kesesuaian di Lapangan Perlu Diuji

Pertanyaan mengenai RKAB tidak dapat dilepaskan begitu saja dari persoalan kegiatan pertambangan. Namun, keberadaan RKAB juga tidak otomatis membuktikan bahwa setiap aktivitas pengangkutan di jalan umum telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan ruas tersebut.

Karena itu, yang perlu diuji ialah kesesuaian antara dokumen perencanaan perusahaan dengan kegiatan nyata di lapangan. Publik perlu mengetahui bagaimana pemerintah mengevaluasi rencana produksi, kesiapan infrastruktur pengangkutan, sistem mobilisasi hasil tambang, serta aspek keselamatan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Pertanyaan mengenai kesiapan jalan produksi juga menjadi relevan dalam konteks tersebut. Apakah perusahaan memiliki infrastruktur yang mendukung rencana produksinya, bagaimana sistem pengangkutan dirancang, serta bagaimana risiko terhadap pengguna jalan diperhitungkan menjadi bagian yang layak diperiksa melalui dokumen dan pemeriksaan lapangan.

Dengan demikian, persoalan RKAB tidak berhenti pada pertanyaan apakah dokumen tersebut ada atau tidak. Fokus investigasinya berada pada kesesuaian antara dokumen, pelaksanaan kegiatan, dan kewajiban perusahaan di lapangan.

Persoalan Angkutan Batu Bara Bukan Cerita Baru

Aktivitas angkutan batu bara di jalur Katingan menuju Kotim juga bukan persoalan yang baru muncul. Pada 2024, sejumlah elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga adat di Katingan pernah menyampaikan penolakan terhadap aktivitas angkutan batu bara yang melintasi jalan negara.

Pada saat itu, pembangunan jalan koridor atau jalur khusus menjadi salah satu tuntutan yang muncul. Catatan tersebut penting karena menunjukkan bahwa persoalan penggunaan jalan publik untuk aktivitas angkutan hasil tambang telah mendapat perhatian masyarakat sejak beberapa tahun lalu.

Ketika persoalan serupa kembali mencuat, pemerintah perlu melihatnya sebagai bahan evaluasi. Keluhan masyarakat tidak seharusnya hanya muncul sebagai catatan setiap kali terjadi peningkatan aktivitas angkutan. Harus ada ukuran yang jelas mengenai penyelesaian persoalan, termasuk perubahan sistem pengangkutan apabila memang terdapat masalah.

Kecelakaan Menambah Sorotan Keselamatan

Aspek keselamatan semakin mendapat perhatian setelah pada Mei 2026 sebuah truk pengangkut batu bara yang dikaitkan dengan PT SEAL diberitakan mengalami kecelakaan di wilayah Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah.

Satu kecelakaan tentu tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran dalam sistem pengangkutan perusahaan. Namun, peristiwa tersebut tetap perlu menjadi bahan evaluasi karena kendaraan tambang beroperasi pada ruang jalan yang sama dengan masyarakat.

Pemerintah perlu melihat penyebab kecelakaan secara objektif, termasuk kondisi kendaraan, kondisi jalan, muatan, kecepatan, pola operasional, serta sistem keselamatan yang diterapkan. Hasil pemeriksaan akan membantu menentukan apakah kecelakaan tersebut merupakan peristiwa tunggal atau menunjukkan persoalan yang membutuhkan pembenahan lebih luas.

Hasil Inspeksi Pemerintah Jadi Kunci

Pemerintah Kabupaten Katingan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disebut telah melakukan inspeksi terpadu terhadap wilayah operasional PT SEAL pada 26 Agustus 2026. Pemeriksaan tersebut menjadi momentum penting karena pemerintah memiliki kesempatan untuk melihat langsung kondisi kegiatan dan fasilitas perusahaan.

Kini perhatian publik tertuju pada hasil pemeriksaan tersebut. Apa yang ditemukan tim di lapangan, bagaimana kondisi jalan produksi, bagaimana sistem pengangkutan berjalan, apakah kendaraan yang beroperasi memenuhi ketentuan, serta apakah terdapat temuan administratif maupun teknis menjadi informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat.

Inspeksi tidak seharusnya berhenti pada kehadiran petugas di lokasi. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya. Jika pemerintah menemukan persoalan, bentuk teguran, rekomendasi, atau tindakan yang diberikan perlu dijelaskan. Jika seluruh kegiatan dinyatakan sesuai, dasar penilaiannya juga perlu disampaikan secara terbuka.

Keterbukaan tersebut penting untuk menghindari ruang spekulasi. Publik tidak cukup hanya mengetahui bahwa pemerintah telah melakukan pemeriksaan. Mereka juga berhak mengetahui apa yang diperiksa, apa yang ditemukan, dan tindakan apa yang muncul setelah pemeriksaan tersebut.

PT SEAL dan Pemerintah Perlu Buka Penjelasan

PT SEAL memiliki ruang penting untuk memberikan penjelasan mengenai sistem pengangkutan yang dijalankan. Perusahaan perlu menerangkan keberadaan jalan hauling khusus, penggunaan jalan negara oleh armada pengangkut, dasar penggunaan jalur tersebut, jumlah kendaraan yang beroperasi, serta langkah perusahaan dalam menjaga keselamatan pengguna jalan.

Penjelasan juga diperlukan mengenai hasil inspeksi pemerintah pada 26 Agustus 2026. Jika terdapat rekomendasi atau koreksi, masyarakat perlu mengetahui tindak lanjut perusahaan. Jika perusahaan menilai kegiatan pengangkutan telah memenuhi seluruh ketentuan, dasar dan dokumen yang mendukung penilaian tersebut juga dapat dijelaskan.

Pemerintah pada sisi lain perlu menerangkan kewenangan masing-masing instansi dalam mengawasi kegiatan tersebut. Publik perlu mengetahui siapa yang mengawasi kegiatan pertambangan, siapa yang mengawasi kendaraan dan muatan, siapa yang bertanggung jawab terhadap ruas jalan, serta bagaimana koordinasi dilakukan ketika aktivitas pertambangan bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Kejelasan tersebut penting agar persoalan tidak berakhir pada saling lempar tanggung jawab. Masyarakat perlu mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas setiap aspek persoalan dan langkah yang akan diambil jika ditemukan ketidaksesuaian.

Jalan Negara Bukan Jalur Hauling Tanpa Kepastian

Jalan negara memiliki fungsi publik. Masyarakat menggunakannya untuk bekerja, berdagang, bersekolah, mengangkut hasil pertanian, serta menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Ketika kendaraan industri dengan muatan besar menggunakan jalur yang sama, keselamatan masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama.

Aktivitas investasi tidak harus dihentikan hanya karena muncul persoalan angkutan. Namun, kegiatan industri harus berjalan dalam koridor hukum dan tidak memindahkan seluruh risiko operasional kepada masyarakat. Debu, gangguan lalu lintas, potensi kecelakaan, serta tekanan terhadap kondisi jalan membutuhkan pengawasan yang jelas.

Perusahaan memiliki tanggung jawab menjalankan kegiatan sesuai ketentuan. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab memastikan aturan berjalan di lapangan. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan ketika kegiatan pertambangan bersinggungan dengan infrastruktur yang digunakan masyarakat.

Kini publik menunggu kejelasan dari pemerintah dan PT SEAL. Jika seluruh kegiatan pengangkutan telah memenuhi ketentuan, dasar legalitasnya perlu dijelaskan. Jika perusahaan memiliki jalan hauling, fungsi dan penggunaannya perlu diterangkan. Jika terdapat penggunaan jalan negara, mekanisme serta dasar hukumnya harus terang. Jika inspeksi menemukan pelanggaran, tindak lanjutnya juga perlu diketahui masyarakat.

Pada akhirnya, persoalan di ruas Katingan–Kotim bukan hanya mengenai keberadaan truk batu bara. Persoalan yang lebih besar menyangkut kepastian hukum, keselamatan pengguna jalan, kondisi infrastruktur publik, transparansi kegiatan pertambangan, serta efektivitas pengawasan negara.

Masyarakat Katingan dan Kotim tidak sedang meminta investasi dihentikan. Yang dituntut ialah kepastian bahwa kegiatan ekonomi berjalan dalam koridor hukum dan tidak menjadikan masyarakat sebagai pihak yang menanggung risiko operasional.

Jangan sampai pemerintah baru mengambil tindakan setelah jalan mengalami kerusakan serius atau kecelakaan kembali terjadi. Selama aktivitas pertambangan masih berlangsung, pengawasan harus berjalan, dokumen harus dapat diuji, dan tanggung jawab harus jelas.

Sebab jalan negara dibangun untuk kepentingan publik. Ketika aktivitas industri masuk ke ruang tersebut, kepastian aturan bukan lagi sekadar persoalan administratif. Itu menyangkut keselamatan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.