SEMARANG, folitimes.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaporkan 3.676 siswa masuk melalui Sekolah Kemitraan pada tahun ajaran 2026/2027. Keterangan pada 26 September 2026 menyebut keterlibatan 139 sekolah swasta dengan kapasitas program sebanyak 5.004 kursi.
Program itu melibatkan 56 SMA dan 83 SMK dengan pembiayaan dari APBD bagi siswa keluarga kurang mampu. Pemerintah memanfaatkan sekolah swasta ketika kapasitas SMA, SMK, dan SLB negeri sekitar 231.724 kursi, dibandingkan perkiraan 567.500 lulusan SMP sederajat.
Daya Tampung dan Cakupan Program
Angka pemerintah menempatkan daya tampung negeri sekitar 40,83 persen dari jumlah lulusan. Selisih tersebut tidak otomatis berarti seluruh siswa lainnya putus sekolah, karena tersedia jalur pendidikan lain di luar kapasitas sekolah negeri tersebut.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan rencana perluasan program saat menghadiri acara penghargaan di Semarang pada 25 September 2026. Namun, keterangan terbaru belum menyebut tambahan sekolah, kursi, atau anggaran untuk perluasan berikutnya.
Bantuan Menjawab Beban Keluarga
Pengalaman penerima manfaat memberi konteks mengenai kebutuhan program tersebut. Dalam publikasi pemerintah pada 8 Juni 2026, Ayu Prameswari, siswi SMA Mardisiswa Banyumanik, menjelaskan kesulitan ekonomi keluarganya yang sempat menghambat rencana melanjutkan sekolah.
Kepala SMA Mardisiswa Banyumanik, Marwulandari Sayekti, menyebut dukungan pemerintah membantu sekolah membebaskan sejumlah biaya penerima manfaat. Komponen itu mencakup SPP, uang gedung, dan dukungan buku sesuai penggunaan dana program.
“Dengan adanya program ini, anak-anak yang tadinya hampir putus sekolah, akhirnya bisa tetap belajar sampai sekarang,” kata Kepala SMA Laboratorium UPGRIS, Nor Khoiriyah. Pernyataan tersebut merujuk pengalaman sekolah yang termuat dalam publikasi Juni, bukan wawancara baru pada September.
Vanesha Angelina dan Maulida Dewi Novi Yanti, siswa SMA Laboratorium UPGRIS, juga menyampaikan manfaat pembiayaan bagi keluarga. Keterangan mereka menunjukkan pengalaman individu, sehingga tidak dapat menggantikan pengukuran menyeluruh tentang dampak program terhadap angka putus sekolah.
Pemisahan antara cerita penerima dan ukuran hasil program tetap penting. Pengalaman siswa menjelaskan bagaimana bantuan bekerja dalam keluarga, sedangkan penilaian cakupan dan keberlanjutan memerlukan catatan penerima serta perkembangan pendidikan mereka dari waktu ke waktu.
Dukungan Melampaui Biaya Masuk
Saat berkunjung ke SMK Mitra Karya Mandiri, Kabupaten Brebes, pada 7 Mei 2026, Ahmad Luthfi menjelaskan cakupan dukungan program. Ia menyebut kebutuhan pakaian, sepatu, buku, dan praktik kerja lapangan sebagai bagian pembiayaan bagi siswa yang mengikuti skema tersebut.
“Mereka kita biayai. Mulai pakaian, sepatu, buku, PKL, dan sebagainya,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Penjelasan itu menempatkan bantuan pada kebutuhan belajar yang berlanjut setelah siswa berhasil masuk sekolah.
Dalam kunjungan tersebut, Luthfi menyampaikan bahwa pemerintah merintis program sejak 2025 dan melanjutkannya pada 2026. Sasaran program mencakup anak dari keluarga miskin ekstrem serta kurang mampu melalui kerja sama dengan sekolah swasta.
Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai salah satu jalan meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pernyataan tujuan tersebut belum sama dengan hasil pengukuran perubahan penghasilan keluarga setelah siswa mengikuti pendidikan.
Luthfi juga meminta siswa menjaga kepercayaan diri, memiliki cita-cita, dan belajar dengan tekun. Cakupan kebutuhan belajar dalam penjelasan Mei memberi konteks bagi rencana perluasan yang ia sampaikan kembali pada September.
