BATANG, folitimes.id – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara SPPG Batang Bawang Bawang setelah gangguan kesehatan penerima MBG pada 23 September 2026. Laporan hingga 24 September pukul 03.00 WIB mencatat 219 orang terdampak, terdiri atas 132 pasien rawat inap dan 87 rawat jalan.
BGN juga mencopot kepala SPPG dan memeriksa proses penyediaan makanan bersama instansi terkait. Data pasien tersebut merupakan pembaruan pada waktu yang disebutkan, bukan laporan kondisi seluruh pasien pada 27 September 2026.
Temuan Awal Belum Menetapkan Penyebab
Pemeriksaan awal menyoroti waktu pengolahan telur dan kebersihan sejumlah bagian dapur. Namun, BGN belum menetapkan temuan itu sebagai penyebab akhir gangguan kesehatan dan masih menelusuri rantai pengolahan serta distribusi.
“Kami tidak ingin berspekulasi mengenai penyebab kejadian sebelum seluruh pemeriksaan selesai,” kata Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana. Keterangan 24 September belum memuat hasil laboratorium maupun tanggapan pengelola SPPG.
Sanksi Sementara Berbeda dari Penutupan Permanen
Kasus Batang berlangsung ketika BGN juga memperketat tindakan terhadap dapur lain. Pada 23 September 2026, lembaga itu mengumumkan penghentian permanen empat SPPG di Karo, Blora, Bantul, dan Jayapura setelah mengevaluasi kepatuhan operasional serta keamanan pangan.
BGN menyebut total 10.112 penerima manfaat dari empat dapur tersebut akan beralih ke SPPG terdekat yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi dan kapasitas memadai. Rencana pengalihan itu bertujuan menjaga kelangsungan layanan setelah penghentian operasional.
Menurut Ketut, keputusan permanen mempertimbangkan riwayat kejadian, rekam kepatuhan, dan kemampuan dapur melakukan perbaikan mendasar. BGN menempatkan penghentian permanen sebagai langkah terakhir ketika perbaikan tidak memenuhi ketentuan dalam waktu yang tersedia.
Kebijakan terhadap empat SPPG tersebut bukan keputusan penutupan permanen untuk dapur Batang. Keterangan mengenai Batang masih menyebut penghentian sementara dalam kategori berat, sehingga pembaca perlu membedakan lokasi, keputusan, dan tahapan pemeriksaannya.
Sekolah Memegang Peran Pengawasan
Sebelum kejadian Batang, Kepala BGN, Sudaryono, pada 15 September 2026 meminta sekolah menghentikan pembagian makanan yang tidak memiliki label waktu. Ia menekankan informasi jam yang spesifik agar sekolah dapat memeriksa batas konsumsi pada setiap wadah.
Arahan tersebut tidak menempatkan guru sebagai penguji laboratorium keamanan makanan. Sudaryono menjelaskan peran guru dalam kegiatan makan bersama murid sekaligus pemeriksaan kondisi hidangan, label, dan batas waktu sebelum konsumsi.
BGN meminta sekolah menghentikan pembagian apabila kondisi makanan menimbulkan kekhawatiran keamanan. Ketentuan itu merupakan arahan umum program dan tidak membuktikan bahwa ketiadaan label menjadi penyebab insiden Batang.
Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono meminta sekolah menyampaikan masalah layanan kepada BGN. Pemerintah menempatkan umpan balik guru sebagai salah satu jalur pengawasan terhadap pelaksanaan standar dapur dan penyediaan menu.
Saluran Keluhan Masih Berkembang
BGN juga menyiapkan aplikasi penilaian layanan yang memungkinkan kepala sekolah memberikan bintang serta catatan kepada SPPG. Penjelasan pada 15 September 2026 menyebut kualitas menu dan ketepatan pengiriman sebagai contoh aspek yang dapat sekolah nilai.
Sudaryono meminta sekolah tidak berhenti pada teguran apabila dapur belum memperbaiki persoalan. Sekolah dapat meneruskan laporan melalui saluran yang BGN sediakan, sementara lembaga itu menyatakan akan menindaklanjuti masalah standar layanan dan keamanan pangan.
Rencana aplikasi tersebut belum sama dengan laporan bahwa sistem sudah beroperasi penuh di semua sekolah. Pada perkara Batang, hasil pemeriksaan tetap menjadi dasar penentuan penyebab serta tindakan lanjutan terhadap layanan SPPG.
