El Niño Bertahan, BMKG Peringatkan Ancaman Kekeringan Berkepanjangan

Ilustrasi AI: lahan pertanian dan sumber air menghadapi kekeringan.

JAKARTA, folitimes.id – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan fenomena El Niño masih berlangsung hingga awal 2027. Kondisi tersebut memperbesar kebutuhan antisipasi kekeringan, kebakaran hutan, dan gangguan pasokan air.

Namun, BMKG menjelaskan bahwa dampak El Niño tidak selalu sama pada setiap wilayah. Masuknya musim hujan dapat mengurangi pengaruh kekeringan meskipun fenomena tersebut masih berlangsung.

Peringatan ini menjadi penting ketika sejumlah wilayah Indonesia masih menghadapi karhutla. Pemerintah perlu menghubungkan prakiraan iklim dengan kesiapan penanganan bencana.

El Niño Diperkirakan Berlangsung Hingga 2027

Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fachry Ridjab, menjelaskan perkembangan fenomena El Niño kepada wartawan pada Rabu, 14 Oktober 2026.

"Walaupun El Nino akan bertahan sampai awal 2027, tapi dengan masuknya Indonesia ke musim hujan, maka dampak El Nino akan berkurang," kata Fachry.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan El Niño tidak otomatis membuat seluruh Indonesia mengalami kekeringan terus-menerus.

Fachry menegaskan bahwa musim hujan dan El Niño merupakan fenomena berbeda yang saling memengaruhi. Karena itu, masyarakat tetap dapat mengalami hujan meskipun El Niño belum berakhir.

BMKG Catat Intensitas Sangat Kuat

Analisis BMKG pada dasarian pertama Oktober 2026 menunjukkan indeks ENSO tiga bulanan mencapai +3,08. Angka tersebut menunjukkan El Niño dengan intensitas sangat kuat.

Anomali suhu muka laut di wilayah Niño 3.4 juga mencapai +3,33 derajat Celsius pada pengamatan dasarian. Kondisi ini memperlihatkan penguatan fenomena iklim di Samudra Pasifik tropis.

Namun, indeks ENSO bukan ukuran langsung tingkat kekeringan di setiap kabupaten. Kondisi hujan lokal juga dipengaruhi dinamika atmosfer dan faktor regional.

Karena itu, pemerintah daerah perlu membaca prakiraan wilayah secara khusus. Menggunakan satu indikator global untuk seluruh daerah dapat menghasilkan penilaian risiko yang keliru.

Kalimantan Tengah Masuk Peringatan Kekeringan

BMKG memasukkan sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah dalam peringatan dini kekeringan meteorologis. Peringatan tersebut berlaku untuk dasarian kedua Oktober 2026.

Sebagian wilayah masuk kategori waspada. Sejumlah wilayah lainnya juga tercantum dalam kategori awas berdasarkan hasil analisis BMKG.

Peringatan ini membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Terutama pada kawasan gambut yang menghadapi risiko kebakaran saat kondisi lingkungan mengering.

Namun, kategori peringatan tidak berarti seluruh wilayah provinsi memiliki tingkat bahaya yang sama. Pemerintah harus memeriksa peta risiko hingga tingkat kabupaten dan kecamatan.

Curah Hujan Awal Oktober Masih Rendah

Analisis BMKG memperlihatkan dominasi curah hujan rendah selama dasarian pertama Oktober. Secara nasional, 83,85 persen hasil analisis wilayah berada pada kategori curah hujan rendah.

BMKG juga mencatat 87,72 persen wilayah analisis mengalami sifat hujan bawah normal. Angka tersebut menunjukkan keterbatasan hujan dibandingkan kondisi klimatologis yang menjadi acuan.

Situasi ini dapat meningkatkan kebutuhan pengawasan kebakaran dan ketersediaan air. Namun, data nasional tersebut tidak boleh langsung dianggap mewakili setiap lokasi.

Pemerintah daerah perlu menggunakan data stasiun dan prakiraan setempat. Langkah tersebut penting untuk menentukan wilayah prioritas.

Musim Hujan Diperkirakan Datang Lebih Lambat

BMKG memperkirakan awal musim hujan pada sebagian besar wilayah Indonesia mengalami kemunduran. Berdasarkan pembagian zona musim, 529 zona atau 61,08 persen luas daratan Indonesia masuk kategori awal musim hujan lebih lambat dari normal.

Sebagian besar wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November hingga Desember 2026. Namun, waktu awal musim hujan berbeda antardaerah.

BMKG juga memperkirakan sebagian besar wilayah mengalami musim hujan yang lebih pendek dari normal. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pengelolaan air dan perencanaan pertanian.

Karena itu, pemerintah perlu memperbarui strategi berdasarkan kalender musim. Kebijakan pertanian dan penanganan kebakaran tidak dapat mengandalkan pola cuaca tahun sebelumnya.

Karhutla Membutuhkan Pencegahan Lebih Awal

El Niño dapat memperbesar risiko kekeringan di wilayah yang mengalami penurunan curah hujan. Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus bagi daerah dengan lahan gambut luas.

Ketika gambut mengering, kebakaran dapat menjalar ke lapisan bawah permukaan. Situasi ini sering menyulitkan petugas yang hanya mengandalkan penyiraman permukaan.

Pencegahan perlu mencakup pengawasan tinggi muka air gambut, kesiapan sumber air, dan patroli titik rawan. Pemerintah juga harus memastikan dukungan personel sebelum api meluas.

Langkah tersebut lebih penting daripada hanya meningkatkan operasi pemadaman setelah kebakaran membesar.

Modifikasi Cuaca Bukan Satu-Satunya Jawaban

BMKG sebelumnya menjelaskan penguatan operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari mitigasi kekeringan dan karhutla. Namun, keberhasilan operasi bergantung pada kondisi atmosfer yang mendukung.

Teknologi tersebut tidak dapat menghasilkan hujan tanpa kondisi awan yang sesuai. Karena itu, operasi modifikasi cuaca perlu berjalan bersama penanganan darat.

Pemerintah harus memperkuat perlindungan gambut dan memastikan sarana pemadaman tersedia. Langkah tersebut membutuhkan koordinasi antarlembaga serta pemerintah daerah.

Pemerintah Harus Menyiapkan Antisipasi Jangka Panjang

Prakiraan El Niño hingga awal 2027 memberi waktu bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapan. Namun, waktu tersebut hanya bermanfaat apabila peringatan berubah menjadi tindakan.

Kesiapan sumber air, perlindungan pertanian, dan pengawasan kawasan rawan kebakaran perlu menjadi prioritas. Pemerintah daerah juga harus menyampaikan informasi risiko secara terbuka kepada masyarakat.

El Niño merupakan fenomena alam yang tidak dapat dicegah pemerintah. Namun, besarnya kerugian akibat kekeringan dan kebakaran tetap dipengaruhi kualitas pencegahan.

Karena itu, keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari jumlah operasi pemadaman. Ukuran yang lebih penting ialah kemampuan mencegah kebakaran meluas dan melindungi masyarakat sebelum krisis terjadi.

Sumber rujukan: Keterangan resmi pemerintah.