JAKARTA, folitimes.id — Presiden Prabowo Subianto menyoroti kejanggalan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia mempertanyakan mengapa ekonomi disebut tumbuh sekitar lima persen setiap tahun, tetapi sebagian masyarakat masih bergulat dengan kemiskinan dan kesulitan ekonomi.
Pernyataan itu menggeser perdebatan ekonomi dari sekadar angka makro ke persoalan yang lebih mendasar: siapa yang benar-benar menikmati pertumbuhan.
Prabowo menyampaikan kritik tersebut dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa, 23 Juni 2026.
Ia menyebut Indonesia selama beberapa tahun terakhir mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen per tahun. Secara hitungan kasar, pertumbuhan itu seharusnya membuat perekonomian nasional jauh lebih besar.
Namun, Prabowo mempertanyakan dampaknya terhadap masyarakat bawah. Ia menilai pertumbuhan ekonomi kehilangan makna apabila angka tersebut tidak mengurangi kemiskinan dan tidak memperbaiki kehidupan rakyat.
Pernyataan itu penting karena menyentuh persoalan klasik dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Negara bisa mencatat pertumbuhan positif, tetapi masyarakat belum tentu merasakan kesejahteraan secara merata.
Angka Tumbuh, Rakyat Belum Tentu Sejahtera
Pertumbuhan ekonomi sering menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah. Ketika Produk Domestik Bruto meningkat, pemerintah biasanya menyebut ekonomi bergerak positif.
Namun, angka pertumbuhan tidak selalu menjelaskan kualitas hidup masyarakat. PDB bisa naik karena investasi besar, ekspor komoditas, konsumsi kelompok menengah atas, atau aktivitas sektor padat modal.
Masalah muncul ketika pertumbuhan itu tidak menyerap banyak tenaga kerja. Dalam kondisi seperti ini, ekonomi terlihat bergerak, tetapi manfaatnya tidak turun secara luas kepada masyarakat.
Fenomena tersebut dikenal sebagai jobless growth. Ekonomi tumbuh, tetapi lapangan kerja tidak bertambah secara seimbang.
Dalam artikel opini berjudul “Jobless Growth”, Dinda Ayuni, mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya, menilai pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dibaca dari angka.
“Pertumbuhan ekonomi sering dipandang sebagai tanda keberhasilan sebuah negara. Ketika angka Produk Domestik Bruto atau PDB meningkat, optimisme publik terhadap masa depan ekonomi biasanya ikut menguat. Namun, angka pertumbuhan tidak selalu sejalan dengan kenyataan di pasar kerja,” tulis Dinda Ayuni.
Ia juga menegaskan bahwa jobless growth menunjukkan kondisi ketika ekonomi tetap bergerak, tetapi tidak memberi dampak yang cukup terhadap pembukaan lapangan kerja.
“Fenomena ini dikenal sebagai jobless growth, yakni kondisi ketika ekonomi tetap tumbuh, tetapi tidak diikuti peningkatan lapangan kerja secara memadai,” tulisnya.
Kutipan itu relevan dengan kritik Prabowo. Keduanya bertemu pada satu titik: pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terlihat kuat dalam statistik, tetapi harus terasa dalam pekerjaan, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Jobless Growth Jadi Sinyal Bahaya
Jobless growth menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya angka. Pemerintah perlu melihat apakah pertumbuhan itu membuka pekerjaan baru, menaikkan upah, memperkuat daya beli, dan menurunkan ketimpangan.
Di Indonesia, persoalan ini terasa dekat dengan generasi muda. Setiap tahun, lulusan baru masuk ke pasar kerja. Namun, kesempatan kerja tidak selalu tumbuh secepat jumlah pencari kerja.
Akibatnya, pengangguran terdidik terus menjadi masalah. Banyak anak muda memiliki ijazah, tetapi sulit mendapat pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan keahliannya.
Masalah itu tidak hanya terjadi karena jumlah lowongan terbatas. Dunia kerja juga berubah cepat, sementara pendidikan belum selalu mampu mengikuti kebutuhan industri.
Perusahaan membutuhkan keterampilan digital, kemampuan teknis, komunikasi, analisis data, dan adaptasi. Banyak lulusan masih membawa bekal akademik, tetapi belum cukup siap menghadapi kebutuhan praktis di lapangan.
Dinda Ayuni juga menyoroti persoalan ketidaksesuaian keterampilan atau skill mismatch. Menurutnya, dunia kerja bergerak cepat, sementara dunia pendidikan belum selalu mampu mengikuti perubahan tersebut.
“Banyak lulusan masuk ke pasar kerja dengan bekal akademik, tetapi belum memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan perusahaan,” tulis Dinda.
Pertumbuhan Padat Modal Tidak Banyak Menyerap Pekerja
Salah satu penyebab utama jobless growth adalah perubahan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kini banyak bertumpu pada sektor padat modal, seperti pertambangan, industri besar, jasa modern, dan teknologi.
Sektor-sektor itu mampu menghasilkan nilai ekonomi tinggi. Namun, sektor tersebut tidak selalu membutuhkan banyak tenaga kerja.
Mesin, otomatisasi, kecerdasan buatan, dan sistem digital membuat perusahaan bisa menaikkan produksi tanpa menambah banyak pekerja.
Berbeda dengan sektor padat karya, seperti pertanian, industri pengolahan ringan, UMKM, ekonomi kreatif, dan jasa berbasis komunitas. Sektor ini lebih dekat dengan masyarakat dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Jika kebijakan ekonomi terlalu condong ke sektor padat modal, pertumbuhan akan terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki modal, teknologi, dan akses bisnis. Sementara kelompok pekerja, lulusan baru, pelaku usaha kecil, dan masyarakat berpenghasilan rendah tetap tertinggal.
Dinda menilai sektor padat modal dapat menghasilkan nilai ekonomi tinggi, tetapi tidak selalu berbanding lurus dengan penciptaan kerja. Ia menyebut mesin, sistem digital, dan otomatisasi membuat produksi berjalan lebih efisien tanpa harus menambah banyak pekerja.
Kemiskinan Bukan Sekadar Data
Kritik Prabowo juga membuka ruang untuk melihat kemiskinan secara lebih luas. Kemiskinan tidak hanya soal jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan.
Kemiskinan juga menyangkut kerentanan. Banyak keluarga mungkin tidak masuk kategori miskin secara statistik, tetapi sangat rentan jatuh miskin ketika harga pangan naik, pekerjaan hilang, atau pendapatan menurun.
Kelompok seperti ini sering luput dari perdebatan angka makro. Mereka tidak selalu terlihat dalam laporan pertumbuhan, tetapi merasakan langsung tekanan ekonomi.
Karena itu, pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak berhenti pada angka lima persen. Pemerintah perlu menjawab apakah pertumbuhan itu benar-benar memperluas pekerjaan, menurunkan beban hidup, dan memperkuat pendapatan rumah tangga.
Daya Beli Jadi Ujian Nyata
Daya beli masyarakat menjadi salah satu indikator paling nyata untuk menguji kualitas pertumbuhan. Jika ekonomi tumbuh, tetapi pendapatan warga tidak naik, maka konsumsi masyarakat akan melemah.
Padahal, konsumsi rumah tangga selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi Indonesia. Ketika masyarakat menahan belanja, pelaku usaha kecil ikut merasakan dampaknya.
Warung, pasar tradisional, pedagang kecil, dan UMKM sangat bergantung pada perputaran uang masyarakat. Jika warga kehilangan pendapatan atau takut berbelanja, ekonomi bawah langsung tertekan.
Dalam situasi ini, pertumbuhan ekonomi bisa berjalan di tingkat atas, tetapi melambat di tingkat bawah. Inilah yang membuat sebagian masyarakat merasa tidak ikut menikmati pertumbuhan.
Ketimpangan Jadi Akar Persoalan
Pertumbuhan yang tidak merata berisiko memperlebar ketimpangan. Kelompok dengan modal besar bisa menikmati peluang baru dari investasi, digitalisasi, dan ekspansi bisnis.
Sebaliknya, masyarakat yang tidak memiliki akses modal, pendidikan berkualitas, jaringan usaha, dan keterampilan digital akan bergerak lebih lambat.
Ketimpangan ini membuat pertumbuhan ekonomi kehilangan daya pemerataannya. Ekonomi tumbuh, tetapi jarak antara kelompok atas dan bawah semakin terasa.
Pada titik ini, kritik terhadap pertumbuhan bukan berarti menolak angka ekonomi positif. Kritik itu justru mengingatkan bahwa pertumbuhan harus memiliki arah sosial.
Ekonomi tidak boleh hanya tumbuh di grafik. Ekonomi harus hadir dalam pekerjaan, upah, harga yang terjangkau, pendidikan yang relevan, dan kesempatan yang lebih adil.
Pemerintah Perlu Ubah Ukuran Keberhasilan
Pernyataan Prabowo seharusnya mendorong pemerintah memperluas ukuran keberhasilan ekonomi. Pertumbuhan PDB tetap penting, tetapi tidak cukup.
Pemerintah perlu menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai indikator utama. Setiap investasi harus dilihat dari dampaknya terhadap tenaga kerja, UMKM, rantai pasok lokal, dan pendapatan masyarakat.
Investasi di sektor padat karya perlu mendapat perhatian lebih besar. Pertanian modern, industri pengolahan, pangan, ekonomi kreatif, pariwisata lokal, dan UMKM bisa menjadi ruang besar untuk menyerap pekerja.
Pemerintah juga perlu memperkuat pelatihan kerja. Pendidikan vokasi, pelatihan digital, sertifikasi keterampilan, dan kemitraan dengan industri harus berjalan lebih agresif.
Tanpa itu, Indonesia akan terus menghadapi paradoks, ekonomi tumbuh, tetapi pencari kerja tetap kesulitan masuk pasar kerja.
UMKM Tidak Boleh Jadi Pelengkap
UMKM sering disebut sebagai tulang punggung ekonomi, tetapi dukungan terhadap sektor ini kerap belum sebanding dengan perannya.
Padahal, UMKM menyerap banyak tenaga kerja dan menjaga perputaran ekonomi masyarakat. Sektor ini juga lebih dekat dengan kehidupan warga sehari-hari.
Jika pemerintah ingin pertumbuhan lebih inklusif, UMKM harus naik kelas. Akses modal, pemasaran digital, pendampingan usaha, legalitas, pelatihan, dan perlindungan pasar perlu diperkuat.
Tanpa penguatan UMKM, pertumbuhan ekonomi akan mudah terkonsentrasi di sektor besar. Akibatnya, masyarakat kecil hanya menjadi penonton dari pertumbuhan yang berlangsung di luar jangkauan mereka.
Pertumbuhan Harus Terasa di Rumah Warga
Kritik Prabowo tentang anomali ekonomi memberi pesan jelas. Pertumbuhan tidak boleh berhenti sebagai angka dalam pidato, laporan, atau tabel statistik.
Pertumbuhan harus terasa di rumah warga. Anak muda harus mendapat kesempatan kerja. Petani dan pedagang kecil harus memperoleh pendapatan layak. Buruh harus merasakan upah yang cukup. Keluarga miskin harus punya jalan keluar dari tekanan ekonomi.
Jika semua itu tidak terjadi, maka pertumbuhan ekonomi hanya menjadi capaian administratif. Ia mungkin terlihat kuat di atas kertas, tetapi rapuh di kehidupan nyata.
Indonesia tidak hanya membutuhkan ekonomi yang tumbuh. Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang bekerja untuk rakyat.
