PALANGKA RAYA, folitimes.id — Kelangkaan LPG 3 kilogram mulai menekan warga Palangka Raya. Dalam hampir sepekan terakhir, warga harus mendatangi sejumlah pangkalan dan pengecer untuk mencari tabung gas subsidi tersebut.
Namun, upaya itu kerap berakhir tanpa hasil. Sejumlah pangkalan menyebut stok kosong. Pengecer juga tidak lagi memiliki barang. Kondisi ini membuat warga kecil paling dulu merasakan tekanan.
LPG 3 kilogram selama ini menjadi kebutuhan utama rumah tangga berpenghasilan rendah. Ketika pasokan menghilang, warga tidak hanya menghadapi kesulitan memasak. Mereka juga harus menanggung risiko harga yang lebih mahal jika menemukan stok di luar pangkalan resmi.
Pangkalan Kosong, Warga Keliling Cari Gas
Sejumlah warga mengaku telah mencari LPG 3 kilogram ke beberapa titik. Mereka mendatangi pangkalan dan pengecer sejak pagi, tetapi tetap tidak menemukan stok.
Seorang warga Imah menyebut dirinya sudah berkeliling untuk mencari gas subsidi tersebut. Namun, ia tidak mendapat kepastian dari penjual.
“Saya sudah mencari keliling, tidak ada lagi yang menjual gas LPG 3 kilogram,” ucap warga tersebut, Rabu, 1 Juli 2026.
Kondisi serupa juga muncul di salah satu pangkalan kawasan Jalan S. Parman. Saat dimintai keterangan soal ketersediaan LPG 3 kilogram, pihak pangkalan menyebut pasokan tidak masuk selama sekitar satu pekan.
Pengakuan itu memperkuat tanda tanya publik. Jika pasokan berhenti di banyak titik, pemerintah dan Pertamina perlu menjelaskan penyebabnya secara terbuka.
Pertanyaan Mengarah ke Distribusi
Kelangkaan ini tidak hanya memunculkan keresahan. Warga mulai mempertanyakan jalur distribusi gas subsidi.
Ada dua kemungkinan yang kini menjadi sorotan. Pertama, distribusi dari pemasok memang mengalami kendala. Kedua, stok masuk ke lapangan, tetapi penyaluran tidak menyentuh kelompok yang berhak.
Pertanyaan kedua tidak boleh berhenti sebagai spekulasi. Pemerintah daerah, Pertamina, dan instansi pengawas perlu turun langsung memeriksa rantai distribusi dari agen, pangkalan, hingga pengecer.
Di lapangan, warga juga menyoroti dugaan penggunaan LPG 3 kilogram oleh pelaku usaha yang tidak masuk sasaran subsidi. Dugaan itu perlu diuji melalui pengawasan resmi. Tanpa pemeriksaan terbuka, masyarakat kecil akan terus menanggung beban dari distribusi yang tidak jelas.
Subsidi Rentan Bocor Jika Pengawasan Lemah
LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi. Negara menyiapkan subsidi agar rumah tangga kurang mampu dan usaha mikro tetap bisa mengakses energi dengan harga terjangkau.
Karena itu, penyaluran harus tepat sasaran. Jika pelaku usaha berskala besar memakai LPG subsidi, maka warga kecil akan kehilangan haknya.
Masalah ini tidak bisa hanya dipandang sebagai kekosongan barang di pangkalan. Kelangkaan gas melon perlu dibaca sebagai sinyal adanya titik rawan dalam sistem distribusi.
Pemerintah daerah harus memastikan kuota, jadwal pasokan, dan daftar penerima berjalan sesuai ketentuan. Pertamina juga perlu membuka penjelasan teknis mengenai alur distribusi di Palangka Raya.
Transparansi menjadi kunci. Tanpa data terbuka, warga hanya akan menerima jawaban kosong dari pangkalan, sementara kebutuhan dapur tetap mendesak setiap hari.
Operasi Pasar Belum Jawab Semua Keluhan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pemerintah Kota Palangka Raya telah menggelar operasi pasar murah. Namun, warga di sejumlah kawasan masih mengaku sulit mencari LPG 3 kilogram.
Salah satu wilayah yang masih mendapat sorotan yakni kawasan Flamboyan. Warga di wilayah tersebut mengeluhkan ketersediaan gas subsidi yang belum stabil hingga berita ini disusun.
Kondisi ini menunjukkan operasi pasar belum sepenuhnya menjawab keresahan. Pemerintah perlu memastikan pasokan tidak hanya hadir dalam agenda tertentu, tetapi juga tersedia secara rutin di pangkalan resmi.
Operasi pasar dapat meredam kepanikan sesaat. Namun, kebijakan itu tidak cukup jika akar masalah distribusi tidak terbuka.
Wali Kota Janji Telusuri Keluhan
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin sebelumnya menegaskan pemerintah daerah akan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait LPG 3 kilogram. Ia juga menyoroti harga jual yang melampaui Harga Eceran Tertinggi di tingkat pangkalan.
“Kalau memang nanti ada laporan atau keluhan terkait elpiji yang langka dan harganya mahal, tentu akan kami tindak lanjuti. Nanti saya akan mencari tahu penyebabnya dan bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan,” ujar Fairid, Selasa, 23 Juni 2026 lalu.
Meski begitu, Fairid menyebut pemerintah belum menerima laporan resmi dari organisasi perangkat daerah terkait soal kelangkaan tersebut.
Pernyataan itu kini perlu diuji dengan kondisi terbaru di lapangan. Warga sudah mengeluh. Pangkalan mengaku kosong. Pasokan belum memberi kepastian. Pemerintah tidak bisa menunggu laporan formal terlalu lama ketika kebutuhan dasar masyarakat terganggu.
Publik Butuh Penjelasan, Bukan Spekulasi
Kelangkaan LPG 3 kilogram di Palangka Raya menuntut respons cepat. Pemerintah daerah perlu menjelaskan tiga hal utama kepada publik, yakni kondisi pasokan, mekanisme distribusi, dan langkah pengawasan terhadap pengguna yang tidak berhak.
Jika pasokan memang terganggu, pemerintah dan Pertamina harus membuka penyebabnya. Jika distribusi bocor, aparat harus menindak pelaku yang mengambil jatah subsidi masyarakat kecil.
Warga tidak hanya membutuhkan operasi pasar. Mereka membutuhkan kepastian bahwa LPG 3 kilogram tersedia di pangkalan resmi dengan harga sesuai aturan.
Di tengah tekanan ekonomi, gas subsidi bukan sekadar komoditas energi. Bagi ribuan keluarga, LPG 3 kilogram menentukan keberlangsungan dapur setiap hari.
Karena itu, kelangkaan ini harus menjadi alarm bagi pemerintah. Distribusi LPG subsidi wajib kembali tertib, terbuka, dan berpihak kepada kelompok yang memang berhak menerima subsidi negara.
