PALANGKA RAYA, folitimes.id — Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai dibaca sebagai sinyal tekanan baru bagi pelaku usaha kecil. Dampaknya tidak berhenti di SPBU, tetapi berpotensi menjalar ke ongkos distribusi, belanja bahan baku, mobilitas karyawan, hingga layanan antar produk.
Pemilik bisnis food and beverage Along Space asal Kalimantan Tengah, Muhammad Asary, menilai pelaku UMKM berada dalam posisi paling rentan ketika biaya energi naik. Menurutnya, usaha kecil tidak selalu memiliki ruang untuk langsung menyesuaikan harga jual.
“Bagi UMKM, kenaikan BBM itu bukan sekadar angka di SPBU. Dampaknya bisa masuk ke biaya antar barang, belanja bahan baku, distribusi produk, sampai ongkos operasional harian,” kata Asary, Rabu (10/6/2026).
Bagi sektor F&B, kenaikan biaya transportasi bisa menjadi pemicu efek berantai. Bahan baku yang dikirim dari pemasok, kebutuhan operasional harian, hingga mobilitas pekerja ikut berpotensi terdorong naik. Di sisi lain, pelaku usaha tetap harus menjaga harga agar tidak ditinggalkan konsumen.
Asary menyebut dilema itu kerap membuat UMKM terjepit. Jika harga produk dinaikkan, daya beli pembeli bisa melemah. Namun jika harga dipertahankan, margin keuntungan akan makin tipis.
“Kalau harga dinaikkan, pembeli bisa berkurang. Kalau tidak dinaikkan, keuntungan makin kecil. Jadi pelaku usaha kecil berada dalam posisi yang sangat sulit,” ujarnya.
Kenaikan Pertamax juga dinilai dapat menekan usaha yang hidup dari perputaran harian, seperti kuliner, perdagangan kecil, jasa antar, dan usaha rumahan. Bagi kelompok usaha ini, kenaikan kecil pada biaya transportasi dapat langsung mengganggu modal kerja.
“UMKM itu banyak yang hidup dari perputaran harian. Ketika biaya transportasi naik sedikit saja, dampaknya bisa terasa ke modal kerja. Apalagi kalau bahan baku juga ikut naik karena biaya distribusi meningkat,” kata Asary.
Ia menilai pemerintah perlu melihat kenaikan harga energi secara lebih luas. Kebijakan BBM nonsubsidi memang tidak langsung menyasar seluruh masyarakat, tetapi efek psikologis dan rantai biaya di pasar tetap bisa dirasakan pelaku usaha kecil.
Menurut Asary, langkah mitigasi perlu disiapkan agar kenaikan Pertamax tidak menjalar menjadi tekanan harga baru. Pemerintah dinilai perlu menjaga stabilitas harga bahan pokok, menekan biaya logistik, serta memperkuat akses pembiayaan murah bagi UMKM.
“Pemerintah perlu hadir bukan hanya menjelaskan alasan kenaikan, tetapi juga menyiapkan bantalan. UMKM butuh kepastian harga bahan baku, akses modal yang ringan, dan biaya logistik yang tidak semakin berat,” ujarnya.
Asary mengingatkan, ketahanan ekonomi tidak hanya diukur dari stabilitas fiskal, tetapi juga dari kemampuan usaha kecil bertahan di tengah kenaikan biaya hidup dan biaya produksi. Jika UMKM melemah, dampaknya bisa merembet ke pekerja, pemasok, dan konsumsi rumah tangga.
“UMKM tidak anti terhadap penyesuaian kebijakan, tetapi pemerintah harus memastikan dampaknya tidak membuat usaha kecil semakin terjepit,” tutupnya.
