OPINI, folitimes.id — Pernikahan bagi sebagian Generasi Z tidak lagi sekadar urusan cinta, restu keluarga, dan keberanian membangun rumah tangga. Di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat, menikah berubah menjadi keputusan besar yang penuh perhitungan.
Pertanyaannya, apakah Generasi Z benar-benar anti-pernikahan? Atau mereka sebenarnya sedang bersikap realistis menghadapi biaya hidup yang terus naik, pekerjaan yang tidak selalu pasti, harga rumah yang makin jauh dari jangkauan, serta risiko rumah tangga yang kerap muncul di ruang digital?
Fenomena ini tidak bisa dibaca secara sederhana. Penurunan angka pernikahan bukan hanya soal anak muda yang menunda menikah karena ingin bebas. Di balik keputusan itu, ada kecemasan ekonomi, perubahan cara pandang terhadap keluarga, dan krisis kepercayaan terhadap institusi pernikahan.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah pernikahan di Indonesia mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir. Pada 2014, jumlah pernikahan tercatat sekitar 2,1 juta. Namun pada 2024, angkanya turun menjadi sekitar 1,47 juta. Penurunan ini memberi sinyal bahwa keluarga sebagai unit sosial dan ekonomi terkecil sedang menghadapi perubahan besar.
Di ruang digital, kegelisahan itu menemukan bahasanya sendiri. Narasi “marriage is scary” atau pernikahan itu menakutkan ramai muncul di media sosial, terutama TikTok. Bagi sebagian anak muda, kalimat itu bukan sekadar tren. Ia menjadi cermin dari rasa takut terhadap kegagalan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, hingga tekanan finansial setelah menikah.
Dalam riset mandiri yang saya lakukan terhadap 61 responden berusia 17–25 tahun, pola itu terlihat cukup jelas. Banyak anak muda tidak menolak pernikahan sebagai nilai. Namun mereka takut masuk ke dalam rumah tangga tanpa kesiapan ekonomi dan mental yang kuat.
Bagi mereka, pernikahan bukan lagi hanya dipandang sebagai “pembuka rezeki”. Pernikahan justru dianggap sebagai keputusan berisiko jika dilakukan tanpa perencanaan. Cinta tetap penting, tetapi cinta saja tidak cukup untuk membayar cicilan rumah, biaya hidup, kebutuhan anak, dan tekanan sosial yang datang setelah menikah.
Di sinilah letak perubahan besarnya. Generasi Z tumbuh dalam situasi ekonomi yang tidak selalu ramah bagi anak muda. Biaya hidup meningkat, lapangan kerja tetap semakin kompetitif, sementara standar sosial tentang kemapanan tetap tinggi. Anak muda dituntut sudah stabil sebelum menikah, tetapi jalan menuju stabilitas itu semakin sempit.
Bagi laki-laki, tekanan itu sering muncul dalam bentuk tuntutan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Sementara bagi perempuan, semakin banyak yang memilih menyelesaikan pendidikan, membangun karier, dan mencapai kemandirian finansial sebelum menikah. Keputusan itu bukan semata penolakan terhadap keluarga, tetapi bentuk perlindungan diri dari ketergantungan ekonomi.
Perubahan ini juga membuat pesta pernikahan tidak lagi menjadi prioritas utama bagi sebagian pasangan muda. Dana yang dulu mungkin dipakai untuk resepsi besar kini mulai dialihkan untuk pendidikan, tabungan, investasi, atau uang muka rumah. Pilihan ini menunjukkan bahwa anak muda sedang menata ulang makna kemapanan.
Masalahnya, penundaan pernikahan tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi. Dalam skala lebih luas, tren ini dapat memengaruhi struktur demografi Indonesia. Ketika pernikahan menurun, angka kelahiran juga berpotensi ikut turun. Jika berlangsung dalam jangka panjang, Indonesia bisa menghadapi tantangan serius berupa penduduk menua dan berkurangnya jumlah penduduk usia produktif.
Kondisi tersebut menjadi alarm bagi visi Indonesia Emas 2045. Negara yang ingin menjadi maju membutuhkan sumber daya manusia yang kuat, produktif, dan berkelanjutan. Namun jika regenerasi keluarga melemah, beban ekonomi masa depan bisa menjadi semakin berat.
Penduduk usia produktif akan menanggung beban lebih besar untuk membiayai kelompok nonproduktif, termasuk lansia. Pemerintah juga harus menyiapkan anggaran lebih besar untuk kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan kelompok rentan. Tanpa perencanaan yang matang, bonus demografi bisa berubah menjadi beban demografi.
Karena itu, persoalan ini tidak bisa dijawab hanya dengan nasihat moral agar anak muda segera menikah. Pemerintah perlu melihat akar masalahnya. Anak muda bukan hanya butuh dorongan menikah, tetapi membutuhkan ekosistem yang membuat pernikahan dan pembentukan keluarga terasa mungkin untuk dijalani.
Akses hunian bagi pasangan muda harus diperbaiki. Lapangan kerja layak perlu diperluas. Biaya pengasuhan anak harus lebih terjangkau. Perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga juga harus diperkuat agar ketakutan anak muda terhadap pernikahan tidak terus tumbuh dari pengalaman buruk yang mereka lihat di sekitar maupun di media sosial.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu mengubah cara memandang keputusan menikah. Menunda menikah tidak selalu berarti menolak nilai keluarga. Dalam banyak kasus, itu justru bentuk kehati-hatian agar rumah tangga tidak dibangun di atas fondasi yang rapuh.
Generasi Z sedang mengirim pesan penting: mereka tidak ingin menikah hanya karena tuntutan usia, tekanan keluarga, atau standar sosial. Mereka ingin menikah ketika merasa mampu membangun rumah tangga yang sehat, aman, dan berdaya secara ekonomi.
Cinta tetap menjadi bagian penting dari pernikahan. Namun dalam realitas hari ini, cinta harus berjalan bersama kesiapan finansial, kematangan mental, perlindungan hukum, dan dukungan sosial yang memadai.
Jika negara ingin menjaga masa depan keluarga Indonesia, maka yang dibutuhkan bukan sekadar ajakan menikah. Yang lebih penting adalah memastikan anak muda memiliki alasan untuk percaya bahwa membangun keluarga masih mungkin dilakukan tanpa harus mengorbankan masa depan mereka sendiri.
Oleh: Rizka Assyira
Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya
