JAKARTA, folitimes.id — Ketidakpastian global kembali menjadi perhatian setelah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti tekanan besar yang dihadapi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Tekanan itu tidak hanya menyangkut pasar keuangan, tetapi juga kemampuan fiskal negara dalam membiayai kebutuhan publik. Dalam situasi global yang tidak menentu, pemerintah dituntut menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, subsidi, dan pembiayaan pembangunan.
SBY menyebut banyak negara berkembang kini menghadapi tekanan keuangan publik yang semakin besar. Anggaran yang semestinya dapat digunakan untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transisi energi, dan adaptasi iklim, ikut terbebani oleh kebutuhan pembayaran utang dan pembiayaan baru.
“Kita juga melihat tekanan yang semakin besar terhadap keuangan publik. Banyak negara berkembang menghabiskan lebih banyak anggaran untuk pembayaran utang, sementara kebutuhan pembiayaan untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transisi energi, dan adaptasi iklim terus meningkat,” kata SBY dalam acara International Conference di Perbanas Institute, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Juni 2026.
Menurut SBY, negara berkembang tidak bisa hanya meniru strategi pembangunan negara maju. Setiap negara perlu merancang strategi sendiri sesuai karakter, kemampuan, dan kebutuhan domestiknya.
Pernyataan itu relevan dengan kondisi ekonomi global yang masih dibayangi perlambatan. Bank Indonesia sebelumnya menyebut pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diperkirakan melambat dari 3,3 persen pada 2025 menjadi 3,2 persen. Perlambatan itu dipengaruhi dampak tarif resiprokal Amerika Serikat serta tensi geopolitik yang masih berlanjut.
Dalam konteks Indonesia, tekanan global dapat merambat ke APBN melalui banyak jalur. Gejolak harga energi dapat meningkatkan beban subsidi dan kompensasi. Pelemahan perdagangan dunia dapat menekan ekspor. Sementara ketidakpastian pasar keuangan dapat memengaruhi nilai tukar, biaya pembiayaan, dan kepercayaan investor.
Pemerintah sendiri telah menempatkan APBN sebagai instrumen penting untuk meredam tekanan eksternal. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah menyebut peran APBN menjadi strategis di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan disrupsi perdagangan internasional.
Namun, ruang fiskal tidak selalu leluasa. Ketika kebutuhan belanja meningkat sementara penerimaan negara menghadapi tekanan, pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas. Kondisi itu dapat berdampak pada subsidi, bantuan sosial, program pembangunan, hingga dana transfer ke daerah.
Bagi daerah, tekanan fiskal nasional perlu diantisipasi sejak dini. Jika APBN mengalami penyesuaian, daerah bisa terdampak melalui perubahan alokasi belanja pusat, proyek infrastruktur, maupun transfer ke daerah yang selama ini menjadi salah satu penopang pembangunan.
Di wilayah seperti Kalimantan Tengah, dampak global juga dapat terasa dari sisi komoditas. Pelemahan perdagangan dunia berpotensi memengaruhi harga dan permintaan terhadap komoditas utama seperti sawit, batu bara, dan hasil perkebunan. Jika harga komoditas melemah, penerimaan daerah dan aktivitas ekonomi masyarakat ikut berisiko tertekan.
Selain itu, gejolak harga energi dan pangan dapat berdampak langsung pada biaya logistik dan harga kebutuhan pokok. Daerah dengan jarak distribusi panjang akan lebih sensitif terhadap kenaikan biaya transportasi, terutama jika harga BBM, tarif angkutan, atau biaya produksi ikut terdorong naik.
Karena itu, ketidakpastian global tidak boleh dilihat sebagai isu jauh dari kehidupan masyarakat. Perang, tensi geopolitik, tarif dagang, hingga pelemahan ekonomi dunia pada akhirnya dapat masuk ke dapur rumah tangga melalui harga beras, minyak goreng, BBM, listrik, dan biaya transportasi.
Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Stabilisasi harga pangan, perlindungan sosial yang tepat sasaran, pengendalian inflasi daerah, serta efisiensi belanja menjadi langkah penting agar tekanan global tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat.
Dalam situasi seperti ini, APBN bukan hanya dokumen anggaran negara. APBN menjadi alat untuk menjaga ketahanan ekonomi, melindungi kelompok rentan, dan memastikan pembangunan tetap berjalan meski dunia sedang berada dalam tekanan.
Tantangan terbesar pemerintah adalah menjaga keseimbangan. Negara harus tetap mendorong pertumbuhan, tetapi tidak boleh mengabaikan disiplin fiskal. Pemerintah juga harus menjaga ruang subsidi dan perlindungan sosial, tanpa membuat beban anggaran semakin berat di masa depan.
Ketidakpastian global pada akhirnya menjadi ujian bagi arah kebijakan ekonomi Indonesia. Jika dikelola dengan hati-hati, tekanan itu dapat diredam. Namun jika respons fiskal tidak tepat, dampaknya dapat menjalar ke daerah, dunia usaha, dan daya beli masyarakat.
