JAKARTA, folitimes.id — Jejak digital Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra soal kenaikan harga bahan bakar minyak kembali menjadi sorotan publik. Unggahan lama akun Facebook resmi Gerindra pada 30 Maret 2015 kini ramai dibahas warganet setelah harga BBM nonsubsidi, terutama Pertamax, mengalami kenaikan tajam pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sorotan publik muncul karena unggahan tersebut berisi kritik Gerindra terhadap kebijakan kenaikan BBM pada masa pemerintahan sebelumnya. Saat itu, Gerindra menyatakan menolak apabila pemerintah membiarkan harga BBM tidak stabil karena dinilai dapat berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan menekan daya beli masyarakat.
Dalam unggahan lama itu, Gerindra menulis bahwa partai bersama Prabowo Subianto akan terus memperjuangkan aspirasi rakyat. Narasi tersebut kini kembali dipertanyakan publik karena situasi serupa terjadi saat Prabowo, Ketua Umum Gerindra, menjabat sebagai Presiden RI.
Unggahan itu juga memuat pernyataan Kardaya Warnika, yang saat itu disebut sebagai Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra. Pernyataan tersebut menekankan agar pemerintah mempertimbangkan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan BBM.
“Pemerintah mesti sadar bahwa beberapa kebijakan itu harus mempertimbangkan kepentingan rakyat. Jangan buat rakyat menderita,” demikian kutipan pernyataan dalam unggahan lama Gerindra tersebut.
Kini, pernyataan itu kembali ramai dibahas setelah harga Pertamax disebut naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, Pertamax Green disebut naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Kenaikan tersebut langsung memicu perdebatan di ruang publik, terutama karena terjadi pada periode pemerintahan yang dipimpin tokoh utama Gerindra.
Bagi sebagian warganet, persoalan ini bukan hanya tentang naik atau turunnya harga BBM. Lebih jauh, publik menyoroti konsistensi sikap politik sebuah partai ketika berada di luar pemerintahan dan ketika berada dalam lingkar kekuasaan.
Dulu, Gerindra mengkritik kenaikan BBM dengan alasan perlindungan terhadap rakyat. Kini, ketika harga BBM nonsubsidi naik pada masa pemerintahan Prabowo, unggahan lama itu kembali digunakan warganet sebagai alat pembanding sikap politik.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa jejak digital partai politik dapat menjadi arsip publik yang sewaktu-waktu kembali diuji. Pernyataan yang pernah disampaikan saat berada di posisi oposisi dapat menjadi bahan kontrol ketika partai tersebut berada di pemerintahan.
Di sisi lain, kenaikan BBM nonsubsidi memiliki dampak yang tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan teknis harga. Meski BBM subsidi seperti Pertalite tidak mengalami perubahan, kenaikan harga Pertamax tetap berpotensi menambah tekanan psikologis terhadap masyarakat, terutama kelas menengah pengguna kendaraan pribadi.
Kenaikan BBM nonsubsidi juga kerap dikhawatirkan berdampak tidak langsung terhadap biaya transportasi, distribusi barang, dan persepsi publik terhadap kenaikan harga kebutuhan harian. Dalam situasi ekonomi yang sensitif, perubahan harga energi dapat dengan cepat berubah menjadi isu politik.
Pemerintah dan Pertamina selama ini menyebut penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan melalui evaluasi formula harga yang telah ditetapkan. Penyesuaian tersebut disebut berkaitan dengan harga minyak, nilai tukar, biaya distribusi, serta keberlanjutan pasokan energi.
Namun, penjelasan teknis itu belum sepenuhnya meredam kritik. Warganet justru menautkan kembali kebijakan harga saat ini dengan pernyataan lama Gerindra yang pada 2015 mengingatkan bahwa kenaikan BBM dapat berdampak pada penderitaan rakyat.
Perdebatan ini akhirnya melebar dari isu ekonomi menjadi isu konsistensi politik. Publik mempertanyakan apakah kritik terhadap kenaikan BBM tetap berlaku ketika partai pengkritik telah menjadi bagian utama dari kekuasaan.
Dalam konteks demokrasi, kemunculan kembali unggahan lama tersebut menunjukkan bagaimana media sosial menjadi ruang arsip politik yang sulit dihapus. Janji, kritik, dan pernyataan partai politik dapat kembali muncul ketika kondisi pemerintahan berubah.
