JAKARTA, folitimes.id – Presiden Prabowo Subianto mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional ketika program Makan Bergizi Gratis membutuhkan pengawasan semakin ketat. Pergantian itu menyelesaikan kekosongan jabatan, tetapi belum menjawab persoalan transparansi program.
Presiden melantik Sudaryono sebagai Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026. Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2026 menjadi dasar pengangkatan tersebut.
Sudaryono menggantikan Nanik Sudaryati Deyang. Nanik sebelumnya mengajukan pengunduran diri karena ingin berfokus menangani kondisi kesehatannya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menerima permohonan tersebut. Presiden kemudian segera menentukan pengganti agar kegiatan BGN tetap berjalan.
“BGN adalah sebuah institusi yang jenis pekerjaannya tidak bisa ditunda,” kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, di Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.
Pergantian Cepat, Tanggung Jawab Membesar
Kecepatan pemerintah mengisi posisi Kepala BGN menunjukkan besarnya peran lembaga tersebut. BGN mengendalikan program yang menyangkut anggaran negara, rantai pasok pangan, dan kesehatan jutaan penerima.
Pemerintah memilih Sudaryono karena menilai ia memahami perumusan awal MBG. Pengalamannya sebagai Wakil Menteri Pertanian juga menjadi pertimbangan.
Hubungan BGN dan sektor pertanian memang sulit dipisahkan. Program MBG memerlukan beras, telur, ikan, daging, sayuran, buah, susu, dan bahan lain dalam jumlah besar.
Kebutuhan itu membuka peluang bagi petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM. Namun, belanja besar juga membuka risiko pengondisian pemasok, permainan harga, serta dominasi perusahaan tertentu.
BGN Harus Membuka Data
Sudaryono menyatakan akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas MBG. Pernyataan tersebut harus segera berubah menjadi sistem informasi yang dapat diuji masyarakat.
BGN perlu membuka jumlah penerima, lokasi dapur, nilai belanja, daftar mitra, standar harga, dan hasil pengawasan. Lembaga itu juga harus memublikasikan penanganan keluhan serta kejadian keamanan pangan.
Transparansi tidak cukup melalui angka total porsi makanan. Publik memerlukan rincian untuk mengetahui siapa yang menerima manfaat dan ke mana uang negara mengalir.
Pemerintah daerah juga membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas. Ketidakjelasan kewenangan dapat memperlambat penanganan makanan terlambat, penerima terlewat, atau dugaan keracunan.
Keamanan Pangan Tidak Boleh Kalah
BGN menghadapi tekanan untuk memperluas program. Namun, percepatan tidak boleh mengorbankan kebersihan dapur dan kualitas bahan.
Setiap pengelola perlu mengikuti standar penyimpanan, pengolahan, pengiriman, serta pengendalian suhu makanan. BGN harus memiliki prosedur pemeriksaan dan penghentian sementara ketika menemukan pelanggaran.
Wilayah seperti Kalimantan Tengah membutuhkan pendekatan berbeda. Jarak antardesa, jalur sungai, dan keterbatasan jalan membuat biaya distribusi lebih tinggi.
Model yang berhasil di kota besar belum tentu cocok untuk pedalaman. Meski demikian, perbedaan wilayah tidak boleh menjadi alasan menurunkan standar gizi dan keamanan.
Pelantikan Sudaryono menutup kekosongan jabatan. Namun, ujian utama baru dimulai ketika BGN harus membuktikan bahwa anggaran berubah menjadi makanan aman, tepat sasaran, dan bebas kepentingan tersembunyi.
