Palangka Raya, Folitimes.id- Tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG, fluktuasi harga minyak sawit mentah atau CPO, dan pergerakan harga batu bara mulai menjadi sinyal kewaspadaan bagi daerah berbasis komoditas seperti Kalimantan Tengah.
Kalteng selama ini dikenal sebagai salah satu daerah yang ekonominya banyak ditopang sektor perkebunan dan pertambangan. Karena itu, gejolak harga sawit dan batu bara tidak hanya berdampak pada perusahaan besar, tetapi juga berpotensi merembet ke pendapatan daerah, tenaga kerja, belanja masyarakat, hingga daya beli rumah tangga.
Pengamat ekonomi dari Universitas Palangka Raya, Suherman, menilai gejolak harga sawit dan batu bara sangat mungkin memengaruhi Pendapatan Asli Daerah atau PAD serta ruang fiskal Kalimantan Tengah.
“Gejolak harga sawit sekarang ini sangat bisa memengaruhi PAD dan ruang fiskal Kalteng. Jika harga sawit dan batu bara turun, dampaknya bukan hanya ke perusahaan saja, tetapi juga ke penerimaan daerah, aktivitas tenaga kerja, konsumsi rumah tangga, dan juga belanja masyarakat,” kata Suherman.
Menurut dia, ruang fiskal daerah dapat ikut tertekan karena struktur ekonomi Kalteng hingga kini masih bertumpu pada komoditas perkebunan dan pertambangan.
“Ruang fiskal daerah bisa ikut tertekan karena sampai saat ini ekonomi Kalteng itu masih sangat bergantung pada komoditas perkebunan dan pertambangan. Jadi kalau sektor itu mengalami fluktuasi ekstrem, dampaknya juga langsung terasa,” ujarnya.
Di pasar komoditas, harga CPO tercatat berada di level 4.486 ringgit Malaysia per ton pada 22 Mei 2026. Harga tersebut naik 0,63 persen secara harian, tetapi masih turun 2,03 persen dalam satu bulan terakhir. Dibandingkan posisi tertinggi 4.839 ringgit Malaysia per ton pada 2 April 2026, harga CPO turun sekitar 353 ringgit per ton atau sekitar 7,29 persen.
Penurunan itu menjadi penting bagi daerah penghasil sawit karena pelemahan CPO biasanya berpotensi menekan harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Jika harga TBS turun, dampaknya dapat langsung dirasakan petani sawit rakyat, buruh panen, sopir angkutan, pengepul, hingga usaha kecil di kawasan perkebunan.
Sementara itu, harga batu bara global diperdagangkan stabil di kisaran 132,05 dolar AS per ton pada 22 Mei 2026. Dalam satu bulan terakhir, harga batu bara masih naik 2,29 persen dan meningkat 31,52 persen secara tahunan. Meski demikian, sektor batu bara tetap rentan terhadap perubahan permintaan ekspor, kebijakan perdagangan, dan sentimen pasar.
Tekanan terhadap saham-saham sektor energi, bahan baku, dan kelapa sawit juga sempat terlihat ketika IHSG melemah. Laporan pasar menyebut IHSG turun mendekati 2 persen, dengan sektor energi dan bahan baku memimpin pelemahan, sementara saham-saham kelapa sawit ikut tertekan setelah muncul kekhawatiran terhadap arah kebijakan ekspor komoditas.
Bagi Suherman, gejolak tersebut perlu dibaca sebagai peringatan dini bagi pemerintah daerah. Ia menilai Pemprov Kalteng tidak cukup hanya merespons setelah harga komoditas jatuh, tetapi perlu memiliki sistem pemantauan ekonomi yang lebih cepat.
“Iya, tentunya Pemda Kalteng perlu membentuk sistem peringatan dini untuk masyarakat luas. Indikatornya bisa mencakup harga CPO, harga batu bara, nilai ekspor, serapan tenaga kerja, harga TBS, inflasi pangan, dan daya beli,” katanya.
Dengan sistem tersebut, kata Suherman, pemerintah dapat lebih cepat menyiapkan langkah intervensi. Misalnya, menjaga daya beli masyarakat, memantau harga TBS, memperkuat UMKM, mengantisipasi perlambatan tenaga kerja, serta menyiapkan kebijakan fiskal jika penerimaan daerah mulai tertekan.
“Dengan sistem ini, pemerintah tidak hanya reaktif ketika harga jatuh, tetapi bisa lebih cepat menyiapkan strategi intervensinya,” ujarnya.
Suherman menilai gejolak IHSG, CPO, dan batu bara saat ini bisa disebut sebagai alarm rawan bagi Kalteng. Meski belum berarti ekonomi daerah langsung masuk krisis, situasi tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap komoditas membuat Kalteng rentan terhadap perubahan kebijakan dan sentimen pasar.
“Adanya gejolak pada IHSG, CPO, dan batu bara bisa disebut alarm rawan bagi Kalteng. Bukan berarti ekonomi langsung krisis seketika, tapi ini sinyal bahwa ketergantungan pada komoditas membuat daerah rentan terhadap perubahan kebijakan dan sentimen pasar,” ucapnya.
Menurut dia, alarm tersebut harus dibaca sebagai peringatan agar pemerintah memperkuat hilirisasi dan diversifikasi sektor unggulan. Kalteng tidak boleh terus bergantung pada ekspor bahan mentah seperti sawit dan batu bara.
“Alarm ini harus dibaca sebagai peringatan untuk memperkuat program hilirisasi dan juga diversifikasi sektor unggulan agar tidak hanya bergantung pada sektor itu-itu saja,” katanya.
Suherman juga menilai bantalan ekonomi Kalteng belum bisa dikatakan kuat. Secara fundamental, Kalteng memang memiliki sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, UMKM, dan belanja pemerintah. Namun, diversifikasi ekonomi dinilai belum cukup dalam untuk menahan dampak jika ekspor komoditas melemah.
“Bantalan ekonomi Kalteng menurut saya belum bisa dikatakan kuat. Secara fundamental memang Kalteng punya sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, UMKM, dan belanja pemerintah, tetapi diversifikasi ekonomi belum cukup dalam,” ujarnya.
Ia mengatakan, jika ekspor komoditas melemah, dampaknya masih dapat terasa luas. Perusahaan bisa menekan belanja operasional, kontraktor lokal kehilangan pekerjaan, angkutan berkurang, tenaga kerja terdampak, dan konsumsi masyarakat ikut menurun.
Karena itu, Suherman mendorong Kalteng memperkuat hilirisasi industri sawit, pangan, pertanian, perikanan, UMKM, serta sektor jasa. Langkah ini dinilai penting agar daerah tidak terlalu bergantung pada ekspor komoditas mentah.
“Ke depannya Kalteng perlu memperkuat hilirisasi industri sawit, industri pangan, industri pertanian, industri perikanan, UMKM, dan sektor jasa agar tidak terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah seperti sekarang ini,” katanya.
Menurut Suherman, banyak potensi ekonomi daerah yang bisa hilang jika hilirisasi dan diversifikasi tidak segera digalakkan. Nilai tambah komoditas harus lebih banyak tinggal di daerah, bukan hanya keluar sebagai bahan mentah.
“Terlalu banyak potensi yang hilang kalau kita tidak segera menggalakkan hilirisasi dan diversifikasi sumber PAD,” ujarnya.
Gejolak pasar komoditas akhirnya memperlihatkan kerentanan ekonomi daerah penghasil sumber daya. Selama harga tinggi, aktivitas ekonomi bergerak. Namun ketika harga turun atau sentimen pasar berubah, dampaknya dapat cepat menyentuh penerimaan daerah, tenaga kerja, konsumsi, dan daya beli masyarakat.
Bagi Kalteng, tantangannya bukan sekadar menjaga ekspor tetap berjalan, tetapi memastikan ekonomi daerah memiliki penyangga yang cukup kuat. Hilirisasi, diversifikasi, perlindungan petani sawit, penguatan UMKM, dan pemantauan dini harga komoditas menjadi agenda mendesak agar daerah tidak terus bergantung pada naik turunnya pasar global.
— Tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG, fluktuasi harga minyak sawit mentah atau CPO, dan pergerakan harga batu bara mulai menjadi sinyal kewaspadaan bagi daerah berbasis komoditas seperti Kalimantan Tengah.
Kalteng selama ini dikenal sebagai salah satu daerah yang ekonominya banyak ditopang sektor perkebunan dan pertambangan. Karena itu, gejolak harga sawit dan batu bara tidak hanya berdampak pada perusahaan besar, tetapi juga berpotensi merembet ke pendapatan daerah, tenaga kerja, belanja masyarakat, hingga daya beli rumah tangga.
Pengamat ekonomi dari Universitas Palangka Raya, Suherman, menilai gejolak harga sawit dan batu bara sangat mungkin memengaruhi Pendapatan Asli Daerah atau PAD serta ruang fiskal Kalimantan Tengah.
“Gejolak harga sawit sekarang ini sangat bisa memengaruhi PAD dan ruang fiskal Kalteng. Jika harga sawit dan batu bara turun, dampaknya bukan hanya ke perusahaan saja, tetapi juga ke penerimaan daerah, aktivitas tenaga kerja, konsumsi rumah tangga, dan juga belanja masyarakat,” kata Suherman.
Menurut dia, ruang fiskal daerah dapat ikut tertekan karena struktur ekonomi Kalteng hingga kini masih bertumpu pada komoditas perkebunan dan pertambangan.
“Ruang fiskal daerah bisa ikut tertekan karena sampai saat ini ekonomi Kalteng itu masih sangat bergantung pada komoditas perkebunan dan pertambangan. Jadi kalau sektor itu mengalami fluktuasi ekstrem, dampaknya juga langsung terasa,” ujarnya.
Di pasar komoditas, harga CPO tercatat berada di level 4.486 ringgit Malaysia per ton pada 22 Mei 2026. Harga tersebut naik 0,63 persen secara harian, tetapi masih turun 2,03 persen dalam satu bulan terakhir. Dibandingkan posisi tertinggi 4.839 ringgit Malaysia per ton pada 2 April 2026, harga CPO turun sekitar 353 ringgit per ton atau sekitar 7,29 persen.
Penurunan itu menjadi penting bagi daerah penghasil sawit karena pelemahan CPO biasanya berpotensi menekan harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Jika harga TBS turun, dampaknya dapat langsung dirasakan petani sawit rakyat, buruh panen, sopir angkutan, pengepul, hingga usaha kecil di kawasan perkebunan.
Sementara itu, harga batu bara global diperdagangkan stabil di kisaran 132,05 dolar AS per ton pada 22 Mei 2026. Dalam satu bulan terakhir, harga batu bara masih naik 2,29 persen dan meningkat 31,52 persen secara tahunan. Meski demikian, sektor batu bara tetap rentan terhadap perubahan permintaan ekspor, kebijakan perdagangan, dan sentimen pasar.
Tekanan terhadap saham-saham sektor energi, bahan baku, dan kelapa sawit juga sempat terlihat ketika IHSG melemah. Laporan pasar menyebut IHSG turun mendekati 2 persen, dengan sektor energi dan bahan baku memimpin pelemahan, sementara saham-saham kelapa sawit ikut tertekan setelah muncul kekhawatiran terhadap arah kebijakan ekspor komoditas.
Bagi Suherman, gejolak tersebut perlu dibaca sebagai peringatan dini bagi pemerintah daerah. Ia menilai Pemprov Kalteng tidak cukup hanya merespons setelah harga komoditas jatuh, tetapi perlu memiliki sistem pemantauan ekonomi yang lebih cepat.
“Iya, tentunya Pemda Kalteng perlu membentuk sistem peringatan dini untuk masyarakat luas. Indikatornya bisa mencakup harga CPO, harga batu bara, nilai ekspor, serapan tenaga kerja, harga TBS, inflasi pangan, dan daya beli,” katanya.
Dengan sistem tersebut, kata Suherman, pemerintah dapat lebih cepat menyiapkan langkah intervensi. Misalnya, menjaga daya beli masyarakat, memantau harga TBS, memperkuat UMKM, mengantisipasi perlambatan tenaga kerja, serta menyiapkan kebijakan fiskal jika penerimaan daerah mulai tertekan.
“Dengan sistem ini, pemerintah tidak hanya reaktif ketika harga jatuh, tetapi bisa lebih cepat menyiapkan strategi intervensinya,” ujarnya.
Suherman menilai gejolak IHSG, CPO, dan batu bara saat ini bisa disebut sebagai alarm rawan bagi Kalteng. Meski belum berarti ekonomi daerah langsung masuk krisis, situasi tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap komoditas membuat Kalteng rentan terhadap perubahan kebijakan dan sentimen pasar.
“Adanya gejolak pada IHSG, CPO, dan batu bara bisa disebut alarm rawan bagi Kalteng. Bukan berarti ekonomi langsung krisis seketika, tapi ini sinyal bahwa ketergantungan pada komoditas membuat daerah rentan terhadap perubahan kebijakan dan sentimen pasar,” ucapnya.
Menurut dia, alarm tersebut harus dibaca sebagai peringatan agar pemerintah memperkuat hilirisasi dan diversifikasi sektor unggulan. Kalteng tidak boleh terus bergantung pada ekspor bahan mentah seperti sawit dan batu bara.
“Alarm ini harus dibaca sebagai peringatan untuk memperkuat program hilirisasi dan juga diversifikasi sektor unggulan agar tidak hanya bergantung pada sektor itu-itu saja,” katanya.
Suherman juga menilai bantalan ekonomi Kalteng belum bisa dikatakan kuat. Secara fundamental, Kalteng memang memiliki sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, UMKM, dan belanja pemerintah. Namun, diversifikasi ekonomi dinilai belum cukup dalam untuk menahan dampak jika ekspor komoditas melemah.
“Bantalan ekonomi Kalteng menurut saya belum bisa dikatakan kuat. Secara fundamental memang Kalteng punya sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, UMKM, dan belanja pemerintah, tetapi diversifikasi ekonomi belum cukup dalam,” ujarnya.
Ia mengatakan, jika ekspor komoditas melemah, dampaknya masih dapat terasa luas. Perusahaan bisa menekan belanja operasional, kontraktor lokal kehilangan pekerjaan, angkutan berkurang, tenaga kerja terdampak, dan konsumsi masyarakat ikut menurun.
Karena itu, Suherman mendorong Kalteng memperkuat hilirisasi industri sawit, pangan, pertanian, perikanan, UMKM, serta sektor jasa. Langkah ini dinilai penting agar daerah tidak terlalu bergantung pada ekspor komoditas mentah.
“Ke depannya Kalteng perlu memperkuat hilirisasi industri sawit, industri pangan, industri pertanian, industri perikanan, UMKM, dan sektor jasa agar tidak terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah seperti sekarang ini,” katanya.
Menurut Suherman, banyak potensi ekonomi daerah yang bisa hilang jika hilirisasi dan diversifikasi tidak segera digalakkan. Nilai tambah komoditas harus lebih banyak tinggal di daerah, bukan hanya keluar sebagai bahan mentah.
“Terlalu banyak potensi yang hilang kalau kita tidak segera menggalakkan hilirisasi dan diversifikasi sumber PAD,” ujarnya.
Gejolak pasar komoditas akhirnya memperlihatkan kerentanan ekonomi daerah penghasil sumber daya. Selama harga tinggi, aktivitas ekonomi bergerak. Namun ketika harga turun atau sentimen pasar berubah, dampaknya dapat cepat menyentuh penerimaan daerah, tenaga kerja, konsumsi, dan daya beli masyarakat.
Bagi Kalteng, tantangannya bukan sekadar menjaga ekspor tetap berjalan, tetapi memastikan ekonomi daerah memiliki penyangga yang cukup kuat. Hilirisasi, diversifikasi, perlindungan petani sawit, penguatan UMKM, dan pemantauan dini harga komoditas menjadi agenda mendesak agar daerah tidak terus bergantung pada naik turunnya pasar global.
