JAKARTA, folitimes.id — Klarifikasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni soal amplop dari Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing, Suhardiman Amby, tidak langsung menutup sorotan publik. Kasus amplop itu justru membuka pertanyaan lebih besar tentang etika pejabat saat berhadapan dengan kepala daerah yang kemudian terseret operasi KPK.
Raja Juli mengakui adanya amplop yang ditinggalkan setelah audiensi di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026. Ia menyampaikan klarifikasi itu di Jakarta, Jumat, 3 Juli 2026.
Menurut Raja Juli, ia tidak membuka amplop tersebut. Ia mengaku langsung meminta ajudannya mengembalikan barang itu.
“Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya tidak merasa memiliki hak terhadap amplop tersebut,” kata Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, Jumat, 3 Juli 2026.
Diklaim Dikembalikan Sebelum OTT
Raja Juli menyebut amplop itu sudah dikembalikan pada 12 Juni 2026. Tanggal tersebut berada sekitar 17 hari sebelum KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kuansing Suhardiman Amby.
Klarifikasi itu penting. Namun, rentang waktu antara audiensi, penemuan amplop, dan pengembalian tetap menjadi ruang sorotan.
Dalam perkara integritas pejabat publik, publik tidak hanya membaca peristiwa dari pengakuan. Publik juga membaca kecepatan respons, transparansi prosedur, dan dokumentasi pengembalian.
Etika Kekuasaan Diuji
Raja Juli menegaskan tidak ada keputusan pelepasan kawasan hutan yang ia keluarkan untuk Kabupaten Kuansing. Ia juga menyebut penjelasan itu sebagai bentuk tanggung jawab moral dan dukungan terhadap pemberantasan korupsi.
Namun, kasus amplop ini tetap menyisakan pesan keras bagi pejabat negara. Pertemuan resmi dengan kepala daerah seharusnya berjalan steril dari barang titipan, amplop, atau pemberian dalam bentuk apa pun.
Di tengah maraknya OTT kepala daerah, amplop tidak lagi bisa dipandang sebagai benda biasa. Ia menjadi simbol dari kultur relasi kuasa yang rawan transaksi.
Publik kini menunggu apakah KPK hanya menelusuri perkara Bupati Kuansing, atau juga memeriksa seluruh jejak komunikasi dan pertemuan yang berkaitan dengan kepentingan daerah tersebut.
