BARITO SELATAN, folitimes.id — Warga Kelurahan Mengkatip, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, masih menanggung dua beban infrastruktur dasar: listrik PLN belum menyala 24 jam dan akses menuju Buntok belum layak secara biaya maupun waktu tempuh.
Masalah itu tidak muncul tiba-tiba. Warga menyebut kondisi listrik terbatas sudah berlangsung bertahun-tahun. Mereka hanya menikmati aliran listrik sekitar 14 jam sehari. Pada siang hari, aktivitas rumah tangga, usaha kecil, komunikasi, dan belajar daring harus menyesuaikan diri dengan kondisi tanpa listrik PLN.
Nyong, warga Mengkatip berusia 53 tahun, mengatakan listrik biasanya menyala sekitar pukul 16.00 WIB dan padam kembali sekitar pukul 06.00 WIB. Dengan pola itu, warga menjalani sebagian besar siang tanpa aliran listrik.
“Kalau siang, ya, mati total. Kondisi ini sudah berlangsung sejak lama sampai sekarang, belum ada perubahan,” ujar Nyong kepada folitimes.id, Selasa, 23 Juni 2026.
Aktivitas Digital Ikut Terhenti
Keterbatasan listrik membuat persoalan lain ikut muncul. Nyong mengatakan jaringan internet di Mengkatip sebenarnya cukup baik. Namun, warga tetap kesulitan memakai layanan digital ketika baterai telepon seluler habis pada siang hari.
Kondisi itu menekan pelajar, pelaku usaha kecil, warga yang bekerja lewat komunikasi daring, hingga keluarga yang harus mengurus informasi penting melalui ponsel.
“Jaringan internet di sini sebenarnya lumayan bagus. Tapi masalahnya, kalau siang hari baterai HP habis, kami mau tidak mau tidak bisa menggunakan HP lagi. Semua aktivitas digital langsung terputus karena tidak ada daya untuk mengisi baterai,” kata Nyong.
Sebagian warga yang mampu memakai genset pribadi. Namun, solusi itu membutuhkan biaya tambahan untuk bahan bakar dan perawatan. Tidak semua keluarga mampu menanggung biaya itu setiap hari.
Kondisi tersebut memperlihatkan masalah mendasar. Di tengah banyak layanan pemerintah, pendidikan, perdagangan, dan komunikasi bergerak ke ruang digital, warga Mengkatip masih harus menunggu listrik menyala pada sore hari.
Ke Buntok Mahal dan Lama
Masalah Mengkatip tidak berhenti pada listrik. Warga juga menghadapi biaya tinggi saat harus menuju Buntok, ibu kota Kabupaten Barito Selatan.
Menurut Nyong, warga memiliki dua pilihan utama. Jalur pertama menggunakan speedboat melalui sungai. Waktu tempuhnya sekitar empat jam. Namun, ongkosnya cukup berat bagi warga.
Tarif speedboat untuk satu penumpang mencapai sekitar Rp180 ribu. Jika warga membawa sepeda motor, biaya sekali jalan bisa mencapai sekitar Rp300 ribu.
Pilihan kedua memadukan kelotok dan perjalanan darat. Warga lebih dulu naik kelotok sekitar satu jam dengan biaya sekitar Rp75 ribu, sudah termasuk sepeda motor. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor melalui jalur darat kawasan perusahaan selama sekitar lima jam.
Total perjalanan alternatif itu bisa memakan waktu sekitar enam jam. Warga tetap memilih jalur tersebut karena ongkosnya lebih rendah dibanding speedboat penuh.
Bergantung pada Jalur Perusahaan
Ketergantungan warga pada jalur kawasan perusahaan memperlihatkan masalah yang lebih dalam. Mengkatip belum memiliki akses darat publik yang benar-benar memadai menuju Buntok.
Bagi warga, jalur perusahaan memang membantu mobilitas. Namun, akses itu tetap menyisakan ketidakpastian. Status, ketentuan, dan keberlanjutan penggunaan jalur tersebut masih perlu pemerintah daerah, perusahaan, dan instansi terkait jelaskan secara terbuka.
Jika warga harus bergantung pada jalur korporasi untuk menjangkau ibu kota kabupaten, maka pertanyaan pemerataan pembangunan tidak bisa dihindari. Apalagi, warga membutuhkan akses ke Buntok untuk urusan administrasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan layanan pemerintahan.
Akses mahal juga menekan keluarga. Untuk satu perjalanan saja, warga bisa mengeluarkan ratusan ribu rupiah. Biaya itu belum termasuk makan, bahan bakar lanjutan, keperluan administrasi, atau biaya kesehatan jika perjalanan berkaitan dengan berobat.
Jalan Lingkungan Ikut Rusak
Selain akses menuju Buntok, warga juga mengeluhkan jalan lingkungan di Mengkatip. Nyong mengatakan sejumlah ruas jalan sudah lama rusak. Perbaikan yang pernah berjalan tidak bertahan lama.
“Pembangunan itu seolah-olah cuma ada di Buntok saja kelihatannya. Di Mengkatip ini jalanan hancur bertahun-tahun, kalau diperbaiki tidak sampai setahun sudah rusak lagi,” keluhnya.
Keluhan itu menunjukkan rasa tertinggal di tengah warga. Mereka melihat pembangunan belum menyentuh wilayah pinggiran secara setara. Pusat kabupaten bergerak, tetapi Mengkatip masih menunggu listrik penuh, jalan kuat, dan akses darat publik.
Masalah jalan juga berdampak langsung pada ekonomi. Ketika akses buruk, ongkos angkut naik. Barang kebutuhan harian bisa lebih mahal. Warga pun lebih sulit menjual hasil usaha atau mengurus keperluan penting di luar wilayah mereka.
Warga Tagih Hasil Kunjungan Kerja
Harapan warga sempat tumbuh saat Penjabat Bupati Barito Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kelurahan Mengkatip pada pertengahan 2025. Warga masih mengingat kunjungan itu sebagai momentum penting.
Namun, mereka tidak ingin kunjungan kerja berhenti sebagai seremoni. Warga menunggu tindak lanjut yang bisa mereka rasakan langsung.
Ada tiga kebutuhan utama yang terus muncul dari suara warga. Pertama, PLN perlu meningkatkan layanan listrik menjadi 24 jam. Kedua, pemerintah perlu memperbaiki jalan lingkungan dengan kualitas yang lebih kuat. Ketiga, Pemkab Barito Selatan perlu membuka akses darat publik yang menghubungkan Mengkatip dengan Buntok secara layak.
Bagi warga, jalan darat publik bukan sekadar proyek fisik. Jalan itu akan memangkas biaya perjalanan, memperpendek waktu tempuh, membuka akses ekonomi, dan mengurangi ketergantungan pada jalur perusahaan.
Pemerataan Infrastruktur Dipertanyakan
Persoalan Mengkatip memperlihatkan wajah lain pembangunan di Barito Selatan. Warga di wilayah pinggiran masih harus menyesuaikan hidup dengan listrik terbatas dan akses mahal menuju pusat kabupaten.
Pemerintah daerah perlu menjawab keluhan ini dengan data dan rencana kerja yang jelas. Publik perlu mengetahui apakah peningkatan listrik 24 jam masuk agenda PLN, apakah akses darat Mengkatip-Buntok masuk perencanaan PUPR, dan apakah anggaran daerah sudah memberi ruang bagi wilayah yang jauh dari pusat kota.
PLN juga perlu menjelaskan penyebab layanan listrik belum menyala penuh. Pemerintah daerah perlu membuka status rencana jalan publik. Pihak perusahaan perlu menjelaskan ketentuan akses jika warga selama ini memakai jalur di kawasan perusahaan.
Warga tidak lagi hanya membutuhkan kunjungan kerja. Mereka menunggu jadwal kerja, keputusan anggaran, dan kepastian layanan dasar.
Selama listrik siang hari masih padam dan akses darat publik belum terbuka, warga Mengkatip akan terus hidup dengan beban yang sama: menunggu terang pada sore hari dan menempuh perjalanan panjang hanya untuk menjangkau pusat kabupaten.
