PALANGKA RAYA — folitimes.id- Tekanan publik terhadap penanganan dugaan korupsi dana Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD Kalimantan Tengah kembali menguat setelah muncul desakan keterbukaan dari masyarakat sipil.
Aliansi Rakyat Bergelora melayangkan surat terbuka kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah pada Senin (18/05/2026) sebagai bentuk dorongan agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Dalam surat tersebut, aliansi meminta agar perkembangan penanganan dugaan korupsi dana POKIR di lingkungan DPRD Kalimantan Tengah tidak ditutup dari ruang publik. Mereka menilai keterbukaan informasi menjadi hal penting karena dana POKIR bersumber dari anggaran negara yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Perwakilan aliansi, Afan Safrian, menegaskan bahwa penanganan perkara tidak boleh berhenti sebagai isu tanpa kejelasan hukum. Ia menekankan pentingnya Kejati Kalteng membuka hasil pemeriksaan kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab moral.
“Kasus ini tidak boleh berhenti hanya menjadi konsumsi isu tanpa kepastian hukum. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah harus berani membuka hasil pemeriksaan kepada publik,” ujarnya.
Melalui surat tersebut, Aliansi Rakyat Bergelora juga menyampaikan tiga tuntutan utama. Mereka meminta Kejati Kalteng menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus, melakukan pemeriksaan menyeluruh tanpa pandang bulu terhadap pihak yang diduga terlibat, serta membuka informasi aliran dan realisasi anggaran dana POKIR DPRD Kalteng.
Aliansi menilai dugaan penyimpangan ini berkaitan langsung dengan penggunaan uang negara sehingga harus diawasi secara ketat. Mereka menegaskan hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan kekuasaan atau kelompok tertentu.
“Kami ingin memastikan hukum berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan kekuasaan,” kata Afan.
Lebih jauh, aliansi menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut. Jika tidak ada langkah konkret dari aparat penegak hukum, mereka membuka opsi aksi lanjutan sebagai bentuk tekanan publik di lapangan.
Kasus dugaan korupsi dana POKIR DPRD Kalteng kini menjadi sorotan, terutama terkait sejauh mana komitmen aparat penegak hukum dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas prosesnya. Adm
