PALANGKA RAYA, folitimes.id — Inflasi di Kalimantan Tengah pada Mei 2026 menembus 4,56 persen secara tahunan atau year-on-year. Angka itu menempatkan provinsi ini sebagai salah satu daerah dengan tekanan harga cukup tinggi di Indonesia.
Dari visual yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan seluruh provinsi di Kalimantan mengalami inflasi secara tahunan. Namun, Kalimantan Tengah tercatat sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi, yakni 4,56 persen. Angka ini berada di atas Kalimantan Selatan 4,22 persen, Kalimantan Barat 3,29 persen, Kalimantan Timur 3,04 persen, dan Kalimantan Utara 2,90 persen.
Namun yang lebih miris secara nasional, Kalimantan Tengah juga berada di jajaran atas. Dari daftar inflasi menurut provinsi, Kalteng berada di posisis ke 3, setelah Papua Barat dengan jumlah inflasi mencapai 5,94 persen dan Aceh dengan inflasi mencapai 5,12 persen. Posisi ini menunjukkan tekanan harga di Kalteng bukan sekadar gejala lokal, tetapi masuk kategori serius dibanding banyak provinsi lain.
BPS mencatat, andil utama inflasi tahunan Kalteng berasal dari beras dan emas perhiasan, masing-masing 0,59 persen. Setelah itu, ikan nila menyumbang 0,23 persen, minyak goreng 0,15 persen, dan sigaret kretek mesin 0,15 persen.
Daftar tersebut memperlihatkan sumber tekanan harga tidak hanya berasal dari komoditas konsumsi harian, tetapi juga dari barang bernilai seperti emas perhiasan. Namun bagi rumah tangga, tekanan paling terasa tetap datang dari komoditas pangan seperti beras, ikan, minyak goreng, cabai, telur, dan bahan pokok lain.
Pada basis bulanan atau month-to-month, inflasi Kalimantan Tengah tercatat 0,34 persen. BPS mencatat beras masih menjadi penyumbang inflasi bulanan dengan andil 0,08 persen. Solar dan bahan bakar rumah tangga masing-masing memberi andil 0,07 persen. Minyak goreng dan angkutan udara masing-masing memberi andil 0,04 persen.
Data itu menunjukkan inflasi Kalteng tidak berdiri pada satu komoditas tunggal. Ada kombinasi antara pangan, energi, distribusi, dan mobilitas. Dalam struktur wilayah seluas Kalimantan Tengah, kombinasi ini dapat menjadi tekanan berlapis bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, mengakui pengendalian inflasi menjadi pekerjaan penting pemerintah daerah. Ia menyebut inflasi berhubungan langsung dengan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyadari bahwa pengendalian inflasi merupakan upaya yang sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah,” kata Linae dalam jawaban tertulis yang diterima redaksi.
Linae menyebut pemerintah daerah terus menjalankan langkah strategis secara terpadu bersama pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, Bulog, dan pemangku kepentingan lain. Langkah itu ditempuh karena Kalteng masih menghadapi tekanan inflasi cukup tinggi.
Salah satu langkah yang ditekankan adalah memperkuat koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID. Koordinasi itu diarahkan untuk memantau perkembangan harga, ketersediaan kebutuhan pokok, dan merumuskan langkah antisipatif secara cepat.
Namun, data BPS membuka pertanyaan lebih tajam ! sejauh mana pemantauan harga mampu menahan tekanan jika sumber inflasi justru berada pada komoditas paling dekat dengan konsumsi harian warga?
Beras menjadi contoh paling jelas. Komoditas ini menjadi penyumbang inflasi tahunan sekaligus bulanan. Artinya, tekanan harga beras tidak hanya muncul sebagai gejala sesaat, tetapi bergerak dalam rentang yang lebih panjang.
Situasi serupa juga terlihat pada minyak goreng. Komoditas ini masuk daftar penyumbang inflasi tahunan dan bulanan. Jika dua komoditas dasar seperti beras dan minyak goreng terus memberi andil inflasi, maka persoalannya bukan hanya fluktuasi harga, tetapi menyangkut pasokan, distribusi, dan efektivitas intervensi pasar.
Sekda Provinsi Kalimantan Tengah ini menyebut, pemerintah akan terus menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, terutama untuk komoditas penyumbang inflasi seperti beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, telur, daging, dan ikan. Ia menegaskan distribusi menjadi perhatian utama karena wilayah Kalimantan Tengah sangat luas.
“Mengingat luas wilayah Kalimantan Tengah yang sangat besar, aspek distribusi menjadi perhatian utama pemerintah,” ujarnya.
kenapa Pernyataan ini penting, karena inflasi di Kalteng kerap tidak bisa dilepaskan dari ongkos logistik. Jarak antardaerah, kualitas infrastruktur, pasokan dari luar wilayah, dan biaya angkut dapat membuat harga pangan di tingkat konsumen bergerak lebih cepat dibanding kemampuan pemerintah dalam melakukan intervensi.
Pemerintah Provinsi Kalteng juga menyatakan akan terus melaksanakan operasi pasar dan pasar murah secara berkala, terutama menjelang hari besar keagamaan dan di wilayah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga signifikan.
Namun, operasi pasar hanya menjadi jawaban jangka pendek jika akar persoalan masih berada pada produksi dan distribusi. Ketika BPS mencatat beras, ikan nila, minyak goreng, bahan bakar, dan angkutan udara ikut memberi tekanan, maka pengendalian inflasi perlu bergerak lebih dalam dari sekadar pasar murah.
Linae menyebut pemerintah akan terus memperkuat kerja sama antardaerah dan kabupaten/kota untuk menjamin pasokan komoditas strategis dari daerah produsen. Pemerintah juga mendorong peningkatan produksi pangan lokal, termasuk pengembangan kawasan pertanian, hortikultura, dan optimalisasi lahan pertanian.
Arah itu menjadi penting. Sebab, ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dapat membuat harga di Kalteng rentan terhadap gangguan distribusi. Jika pasokan terganggu, harga bisa naik sebelum intervensi pemerintah terasa di pasar.
Di sisi lain, komoditas ikan juga perlu mendapat perhatian. dari catatan BPS ikan nila memberi andil inflasi tahunan 0,23 persen. Sementara dalam daftar tambahan inflasi bulanan, beberapa komoditas ikan juga muncul, seperti ikan patin, ikan kapar, ikan baung, ikan lais, dan ikan bawal.
Ini menunjukkan tekanan harga pangan di Kalteng tidak hanya berada pada beras dan minyak goreng, tetapi juga protein hewani yang banyak dikonsumsi masyarakat. Jika harga ikan terus bergerak naik, dampaknya bisa langsung menekan belanja rumah tangga.
Linae mengatakan pemerintah akan melakukan pemantauan harga secara intensif hingga ke pasar tradisional dan distributor untuk mendeteksi lebih awal potensi gejolak harga. Pemerintah juga mengedukasi masyarakat agar berbelanja secara bijak dan tidak melakukan panic buying.
Namun, pendekatan konsumsi hanya salah satu sisi. Dalam inflasi pangan, perilaku konsumen memang dapat memengaruhi gejolak harga, tetapi kekuatan utama tetap berada pada pasokan, distribusi, struktur pasar, dan biaya logistik.
Linae menegaskan ke depan pengendalian inflasi tidak boleh hanya bersifat sesaat atau responsif ketika harga naik. Menurutnya, pengendalian inflasi harus dilakukan secara sistematis melalui penguatan produksi daerah, perbaikan rantai distribusi, peningkatan konektivitas wilayah, serta pengembangan ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kemandirian pangan Kalimantan Tengah.
Pernyataan itu sejalan dengan sinyal BPS. Ketika inflasi Kalteng mencapai 4,56 persen secara tahunan dan menjadi yang tertinggi di Kalimantan, maka persoalan inflasi harus dibaca sebagai masalah struktural daerah.
Bukan hanya soal angka statistik, inflasi menyentuh dapur warga. Kenaikan harga beras, minyak goreng, ikan, bahan bakar, dan biaya transportasi dapat menggerus daya beli masyarakat secara perlahan.
Linae menyatakan optimistis inflasi Kalteng dapat dikendalikan dengan sinergi seluruh pihak. Ia menyebut stabilitas ekonomi daerah harus dijaga agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
“Inflasi yang terkendali bukan hanya tentang menjaga angka statistik, tetapi memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan harga yang wajar dan terjangkau,” kata Linae.
Data BPS dan jawaban pemerintah daerah menunjukkan satu titik yang sama: inflasi Kalteng belum cukup dijawab dengan narasi optimistis. Yang dibutuhkan adalah pembuktian di pasar, yakni harga pangan yang lebih stabil, pasokan yang lancar, distribusi yang tidak tersendat, dan daya beli warga yang tidak terus tergerus.
