JAKARTA, folitimes.id — Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim kembali membuka wajah lama korupsi daerah. Proyek publik yang semestinya menyentuh layanan warga, kini masuk pusaran dugaan fee proyek.
KPK menangkap tujuh orang dalam operasi senyap di Sumatera Utara pada Jumat, 3 Juli 2026. Mereka terdiri dari Bupati Langkat, satu aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Langkat, serta lima pihak swasta.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut para pihak itu diamankan di tiga wilayah. Lokasinya berada di Langkat, Binjai, dan Medan.
“Bupati Langkat, salah satu yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 14.30 WIB,” kata Budi Prasetyo di Jakarta, Jumat, 3 Juli 2026.
Uang Tunai dan Proyek Dinas
KPK turut mengamankan uang tunai ratusan juta rupiah. Uang itu diduga berkaitan dengan fee proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
Dugaan sementara mengarah ke proyek pada Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat.
Budi mengatakan Syah Afandin menjalani pemeriksaan lanjutan setelah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Enam pihak lain menjalani pemeriksaan awal di Medan.
“Kawan-kawan jurnalis, kami akan update terus perkembangannya,” ujar Budi.
Pola Lama Korupsi Daerah
Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang terseret OTT KPK. Modusnya tidak jauh bergerak dari pola lama: proyek, swasta, dan dugaan setoran.
Dari sudut publik, perkara ini bukan hanya soal penangkapan satu kepala daerah. Kasus ini menyentuh kualitas belanja daerah. Setiap fee proyek berpotensi menggerus mutu pembangunan.
Proyek pendidikan dan permukiman membawa kepentingan langsung masyarakat. Bila anggaran bocor di meja transaksi, warga menanggung akibatnya dalam bentuk fasilitas buruk, layanan lambat, dan infrastruktur asal jadi.
KPK masih memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan. Publik kini menunggu satu hal penting: apakah OTT ini berhenti pada aktor lapangan, atau membuka rantai yang lebih besar di balik proyek daerah.
