PALANGKA RAYA, folitimes.id — Harga pangan kembali menekan dapur warga. Kenaikan beras, cabai, bawang, minyak goreng, dan sejumlah bahan pokok lain tidak berhenti sebagai angka dalam laporan inflasi. Warga merasakannya langsung saat berbelanja di pasar.
Sebagian keluarga mulai menghitung ulang belanja harian. Ada yang mengurangi pilihan lauk. Ada pula yang menunda kebutuhan lain agar dapur tetap mengepul. Di sisi lain, pedagang kecil menghadapi tekanan ganda: harga bahan baku naik, tetapi daya beli pembeli ikut melemah.
Peringatan soal harga pangan muncul dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID segera turun ke lapangan. Ia menilai data Badan Pusat Statistik tidak boleh berhenti sebagai bahan evaluasi mingguan.
“Jadi jangan evaluasi dari BPS itu berlalu begitu saja tanpa intervensi kita,” tegas Tomsi saat memimpin rapat koordinasi tersebut.
Data Sudah Memberi Alarm
Berdasarkan data BPS pada minggu ketiga Juni 2026, sebanyak 32 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga atau IPH. BPS menyoroti sejumlah komoditas yang berada pada level harga relatif tinggi, terutama beras, cabai rawit, minyak goreng, dan bawang merah.
IPH menjadi alarm dini bagi pemerintah daerah. Indikator ini membaca pergerakan harga mingguan di daerah sebelum data inflasi bulanan keluar. Karena itu, kenaikan IPH seharusnya langsung memicu respons di pasar, bukan hanya pembahasan di ruang rapat.
Tomsi meminta pemda dan TPID fokus pada komoditas yang menyumbang tekanan harga. Komoditas tersebut meliputi bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, beras, dan minyak goreng.
Bagi rumah tangga, daftar komoditas itu bukan istilah statistik. Semua barang itu berada di dapur hampir setiap hari. Kenaikan kecil pada satu komoditas bisa mengubah pola belanja. Jika beberapa komoditas naik bersamaan, tekanan terhadap keluarga miskin dan kelas menengah bawah makin berat.
Beras dan Minyak Goreng Jadi Titik Berat
Tomsi meminta pemda bersama Perum Bulog segera menggelar operasi pasar di daerah yang mengalami kenaikan harga beras. Ia juga mendorong gerakan menanam cabai serta penguatan pasokan pangan di daerah.
Minyak goreng ikut masuk sorotan karena sejumlah wilayah masih mencatat harga di atas Harga Eceran Tertinggi. Menurut Tomsi, beras dan minyak goreng memiliki pengaruh besar terhadap inflasi.
“Beras dan minyak goreng ini memiliki koefisien yang tinggi terhadap angka inflasi. Sedikit saja mereka naik maka menyumbangkan inflasi itu signifikan dibandingkan dengan barang atau bahan pokok yang lain,” ujarnya.
Kutipan itu menunjukkan satu hal penting: pemerintah daerah tidak bisa menunggu harga bergerak liar. Ketika beras dan minyak goreng naik, dampaknya langsung menyebar ke dapur keluarga, warung makan, pedagang gorengan, pelaku UMKM, dan pasar tradisional.
Pedagang makanan kecil paling cepat merasakan tekanan. Mereka membeli cabai, bawang, minyak goreng, dan beras hampir setiap hari. Ketika harga naik, mereka tidak selalu bisa menaikkan harga jual. Jika harga jual naik, pembeli bisa berkurang. Jika harga tetap, margin keuntungan menipis.
Bawang Putih dan Distribusi Jadi Masalah
Kemendagri juga menyoroti kenaikan IPH bawang putih. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH bawang putih bertambah dari 173 daerah pada minggu kedua Juni 2026 menjadi 223 daerah pada minggu ketiga Juni 2026.
Kondisi ini memperlihatkan masalah yang lebih dalam. Bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor. Ketika pasokan tersendat atau distribusi melambat, harga di pasar daerah bisa bergerak cepat.
Untuk daerah seperti Kalimantan Tengah, persoalan harga pangan tidak hanya menyangkut stok di gudang. Luas wilayah, jarak antarkabupaten, biaya angkut, dan ketergantungan pada pasokan luar daerah dapat mempercepat kenaikan harga di tingkat konsumen.
Karena itu, TPID Kalteng dan pemerintah kabupaten/kota perlu memantau pasar utama secara lebih ketat. Palangka Raya, Sampit, Pangkalan Bun, Kuala Kapuas, Buntok, dan pusat-pusat perdagangan lain perlu mendapat pengawasan harga harian pada komoditas yang paling sensitif.
Jangan Hanya Operasi Pasar Sesaat
Operasi pasar memang dapat menahan harga dalam jangka pendek. Namun, pemerintah daerah tidak boleh menjadikannya satu-satunya jawaban. Jika rantai distribusi bermasalah, operasi pasar hanya menjadi penambal sementara.
TPID perlu memeriksa jalur barang dari pemasok, gudang, distributor, agen, hingga pedagang eceran. Pemerintah juga perlu mengetahui siapa yang menguasai stok, di mana titik distribusi melambat, dan pasar mana yang paling cepat menaikkan harga.
Pengawasan semacam ini penting agar kenaikan harga tidak berubah menjadi permainan pasokan. Jika stok tersedia tetapi harga tetap melonjak, pemerintah daerah perlu memeriksa mata rantai distribusi secara lebih tajam.
Pemda juga perlu membuka data sederhana kepada publik: stok beras, pasokan minyak goreng, ketersediaan cabai, jadwal operasi pasar, serta lokasi pasar murah. Informasi itu bisa membantu warga mengambil keputusan belanja dan menekan kepanikan.
Dapur Warga Jadi Ukuran Keberhasilan
Pengendalian inflasi tidak cukup terlihat dari grafik. Ukurannya juga muncul di dapur warga. Ketika harga beras naik, keluarga miskin langsung mengurangi belanja lain. Ketika cabai dan bawang melonjak, pedagang makanan kecil langsung menghitung ulang modal harian.
Karena itu, pemerintah daerah perlu membaca kenaikan IPH sebagai alarm dini. Jika harga bergerak di pasar, respons juga harus turun ke pasar. Rapat koordinasi hanya berguna jika menghasilkan operasi lapangan yang terukur.
Kalteng memiliki tantangan logistik yang tidak kecil. Wilayah luas dan jarak distribusi panjang dapat membuat harga pangan lebih sulit stabil. Pemerintah provinsi, kabupaten, kota, Bulog, distributor, dan pedagang besar harus bergerak bersama sebelum kenaikan harga menekan warga lebih dalam.
Pada akhirnya, harga pangan bukan hanya urusan pasar. Harga pangan menyangkut daya beli, gizi keluarga, modal pedagang kecil, stabilitas sosial, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Jika pemda dan TPID benar-benar bekerja, warga akan melihat hasilnya di tempat paling sederhana: harga di pasar lebih terkendali dan dapur keluarga tetap aman.
