JAKARTA, folitimes.id — Penahanan eks Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, oleh Kejaksaan Agung memperlebar sorotan terhadap tata kelola Program Makan Bergizi atau MBG. Program yang sejak awal diposisikan sebagai agenda prioritas nasional kini menghadapi ujian serius: bukan hanya soal jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga soal integritas, pengawasan, dan akuntabilitas dari pusat hingga daerah.
Dadan ditahan Kejaksaan Agung pada Rabu, 3 Juni 2026. Ia ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus Kejagung, Jakarta. Penahanan itu terjadi hanya sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan dari jabatan Kepala BGN.
Sebelum menjalani pemeriksaan dan ditahan, Dadan disebut baru kembali ke Tanah Air setelah melaksanakan ibadah haji bersama istrinya. Rangkaian waktu yang berdekatan itu membuat kasus ini menyita perhatian publik: dicopot dari jabatan, diperiksa, lalu ditahan dalam waktu singkat.
Kasus ini membuat MBG berada di titik krusial. Di satu sisi, program tersebut menyentuh kebutuhan dasar anak-anak dan kelompok rentan. Di sisi lain, besarnya cakupan program membuka ruang risiko dalam pengadaan, distribusi, penunjukan mitra, pengelolaan dapur, hingga pengawasan titik layanan.
Penahanan Dadan menjadi sinyal bahwa persoalan MBG tidak bisa dipandang semata sebagai problem teknis pelaksanaan. Perkara ini memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk membongkar lebih jauh bagaimana sistem pengawasan program bekerja, siapa saja pihak yang terlibat dalam rantai pelaksanaan, dan sejauh mana negara memastikan anggaran publik tidak bocor di tengah jalan.
Sorotan juga mengarah pada struktur pelaksana MBG di daerah. Program makan bergizi tidak berhenti pada keputusan di Jakarta. Di lapangan, program ini bergerak melalui dapur penyedia, mitra pelaksana, kendaraan distribusi, sekolah penerima, hingga petugas yang memastikan makanan tiba dalam kondisi aman dan layak konsumsi.
Di sejumlah daerah, pelaksanaan MBG mulai menghadapi berbagai catatan. Mulai dari kesiapan dapur, ketepatan distribusi, standar keamanan pangan, hingga kedisiplinan petugas di lapangan. Karena itu, penahanan eks Kepala BGN semestinya menjadi momentum untuk membuka evaluasi menyeluruh, bukan sekadar mengganti pejabat.
Pergantian pimpinan BGN dari Dadan Hindayana kepada Nanik S. Deyang memberi pesan bahwa pemerintah ingin melakukan perbaikan. Namun, pergantian nama di pucuk lembaga tidak otomatis menyelesaikan persoalan jika sistem lama tetap berjalan tanpa koreksi terbuka.
Publik membutuhkan jawaban yang lebih konkret. Bagaimana mekanisme pemilihan mitra MBG? Bagaimana pengawasan dapur dilakukan? Siapa yang memeriksa standar distribusi? Bagaimana laporan insiden dicatat? Apakah sekolah dan orang tua memiliki kanal pengaduan yang efektif? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi penting karena MBG menyangkut keselamatan pangan dan hak penerima manfaat.
Dalam konteks daerah seperti Kalimantan Tengah, kasus ini juga menjadi peringatan. Wilayah yang luas, jarak antarkawasan yang jauh, serta ketergantungan pada jalur distribusi membuat pelaksanaan MBG membutuhkan standar pengawasan yang lebih ketat. Satu kelalaian dalam rantai distribusi dapat berdampak pada kualitas layanan dan kepercayaan publik.
Insiden teknis di lapangan, termasuk gangguan distribusi makanan, seharusnya tidak diperlakukan sebagai kejadian kecil yang selesai dengan permintaan maaf. Setiap peristiwa perlu dicatat sebagai bahan audit pelaksanaan. Dari kendaraan, pengemasan, rute distribusi, hingga kondisi makanan saat diterima sekolah, semua harus memiliki standar yang bisa diperiksa.
Penahanan eks Kepala BGN juga memberi tekanan moral kepada seluruh pelaksana program di daerah. Jika program sebesar MBG tidak diawasi secara terbuka, celah penyimpangan bisa muncul di banyak titik. Mulai dari anggaran, bahan pangan, dapur, transportasi, hingga jumlah penerima manfaat.
Karena itu, transparansi menjadi kunci. Pemerintah perlu memastikan publik dapat mengetahui standar operasional MBG, daftar mitra pelaksana, mekanisme pengawasan, serta langkah koreksi jika terjadi pelanggaran. Tanpa keterbukaan, program yang seharusnya memperkuat gizi anak justru dapat berubah menjadi ladang kecurigaan.
Kasus Dadan Hindayana menjadi babak penting dalam perjalanan MBG. Program ini tidak cukup hanya dinilai dari ambisi besar dan angka penerima manfaat. Yang lebih menentukan adalah apakah negara mampu memastikan setiap rupiah anggaran, setiap porsi makanan, dan setiap proses distribusi berjalan bersih, aman, dan bertanggung jawab.
Kini, beban itu berada di pundak kepemimpinan baru BGN. Jika pemerintah ingin memulihkan kepercayaan publik, evaluasi MBG harus dilakukan dari akar. Bukan hanya pada pejabat pusat, tetapi juga pada seluruh rantai pelaksanaan hingga daerah.
