JAKARTA, folitimes.id — Pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah menyeret tata kelola energi primer PT PLN ke ruang sorot publik. Pemerintah menolak anggapan listrik padam karena batu bara langka. Namun, rangkaian persoalan justru muncul pada kontrak pasokan, kualitas batu bara, logistik, dan kesiapan pembangkit.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah telah mengantisipasi kebutuhan batu bara PLN. Ia menegaskan pasokan nasional tidak sedang langka.
Bahlil menyampaikan pernyataan itu setelah menerima informasi pemadaman bergilir yang memicu keluhan masyarakat. Dalam keterangan resmi Kementerian ESDM pada Sabtu, 20 Juni 2026, Bahlil meminta PLN segera memperkuat mitigasi agar pemadaman tidak berulang.
“Saya mendengar informasi ada beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman,” kata Bahlil usai penyalaan perdana bantuan pemasangan listrik baru di Dusun Krembeng, Desa Hadimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat, 19 Juni 2026.
Kontrak Belum Menutup Kebutuhan
Bahlil sebelumnya memaparkan kebutuhan batu bara PLN dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI pada Senin, 15 Juni 2026. Menurut dia, PLN membutuhkan sekitar 154 juta ton batu bara per tahun.
Pemerintah kemudian menugaskan perusahaan batu bara nasional memasok volume yang lebih besar dari kebutuhan PLN. Bahlil menyebut angka penugasan berada pada kisaran 180 juta sampai 190 juta ton.
Namun, angka itu belum sepenuhnya menjawab persoalan. PLN baru mengantongi kontrak sekitar 134 juta ton. Dengan kebutuhan sekitar 154 juta ton, masih ada celah sekitar 18 juta hingga 20 juta ton yang belum masuk kontrak.
“Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan konfirmasi kurang lebih sekitar 150-160 juta ton. Dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton. Artinya dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134 juta, berarti kan tinggal kurang 20 juta yang belum dikontrakkan,” ujar Bahlil dalam rapat kerja tersebut.
Di titik ini, persoalan menjadi lebih rumit. Pemerintah menyebut alokasi cukup. Namun, angka kontrak belum menutup seluruh kebutuhan. Kondisi itu membuat isu pemadaman tidak bisa berhenti pada satu jawaban: batu bara tersedia.
Masalahnya Bukan Sekadar Stok
Bahlil membantah dugaan bahwa pemadaman terjadi karena kelangkaan batu bara nasional. Menurut dia, Kementerian ESDM sudah menjalankan tugas pada sisi alokasi dan penugasan pasokan.
“Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu enggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton,” kata Bahlil.
Namun, Bahlil juga mengakui PLN menghadapi persoalan batu bara kalori medium. Pembangkit memerlukan jenis batu bara itu karena spesifikasinya lebih sesuai untuk kebutuhan operasi tertentu.
“Masalahnya yang PLN sampaikan itu adalah mereka kekurangan medium kalori. Tapi itu kan teknis mereka. Sama maintenance,” ujar Bahlil.
Pengakuan itu membuka titik penting. Pembangkit tidak hanya memerlukan batu bara dalam jumlah besar. Pembangkit juga memerlukan batu bara dengan kalori yang sesuai, pasokan tepat waktu, dan mesin yang siap beroperasi.
Jika salah satu rantai itu terganggu, listrik tetap bisa padam meski pemerintah mengklaim alokasi batu bara aman.
Logistik PLN Masuk Sorotan
Bahlil menempatkan persoalan teknis pengiriman batu bara ke pembangkit dalam wilayah manajemen PLN. Ia menyebut ESDM berperan pada regulasi dan penugasan, sedangkan PLN menjalankan operasional di lapangan.
“Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN,” kata Bahlil.
Ia juga menegaskan PLN memegang kendali sistem kelistrikan sebagai operator. Karena itu, PLN harus memastikan pengadaan energi primer, pengiriman batu bara, kesiapan pembangkit, dan pelayanan pelanggan berjalan tanpa celah.
“Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik. Bukan kita. Kita regulasinya, sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN,” ujarnya.
Pernyataan itu memperjelas arah sorotan pemerintah. ESDM ingin menutup spekulasi soal kelangkaan batu bara, tetapi pada saat yang sama meminta PLN menjelaskan titik gangguan yang membuat pemadaman terjadi.
Warga Membutuhkan Kepastian
Bagi masyarakat, perdebatan soal alokasi, kontrak, kalori batu bara, dan logistik mungkin terdengar teknis. Namun, dampaknya terasa langsung di rumah, tempat usaha, kantor, sekolah, dan layanan publik.
Pemadaman bergilir mengganggu aktivitas rumah tangga, usaha kecil, layanan digital, perkantoran, dan kegiatan ekonomi harian. Pelaku UMKM bisa kehilangan jam produksi. Warga juga kehilangan kepastian ketika PLN tidak membuka jadwal gangguan secara jelas.
Karena itu, publik tidak cukup hanya menerima penjelasan bahwa batu bara tidak langka. Publik membutuhkan kepastian bahwa listrik tidak terus padam. Jika gangguan belum bisa berhenti, PLN harus menyampaikan jadwal dan penyebab pemadaman secara terbuka.
Bahlil mengaku telah berkomunikasi dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. Ia meminta PLN mengambil langkah cepat agar keluhan masyarakat tidak berulang.
“Tadi saya juga sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat,” kata Bahlil.
PLN Perlu Membuka Peta Masalah
Pemadaman bergilir menunjukkan pekerjaan rumah besar dalam tata kelola energi primer PLN. Pemerintah menyatakan alokasi batu bara cukup. Namun, kontrak belum menutup seluruh kebutuhan. PLN juga menghadapi kebutuhan batu bara kalori medium dan persoalan perawatan pembangkit.
Kondisi itu menuntut penjelasan yang lebih rinci. PLN perlu menyebut daerah yang mengalami pemadaman, pembangkit yang bermasalah, serta sumber gangguan. Masalah bisa muncul dari stok, kualitas batu bara, pengiriman, atau gangguan mesin.
Tanpa penjelasan terbuka, pemadaman bergilir akan terus memunculkan spekulasi. Apalagi, listrik menjadi layanan dasar yang langsung menyentuh rumah tangga dan ekonomi masyarakat.
Jika pemerintah dan PLN ingin memulihkan kepercayaan publik, keduanya tidak bisa berhenti pada bantahan. Mereka perlu membuka peta masalah, jadwal pemulihan, dan langkah konkret agar pemadaman tidak berubah menjadi rutinitas.
Pada akhirnya, publik tidak akan mengukur keberhasilan dari besarnya angka penugasan batu bara. Publik akan mengukurnya dari hal yang lebih sederhana, listrik menyala, pelanggan mendapat kepastian, dan pemadaman tidak kembali berulang.
