PALANGKA RAYA, folitimes.id — PayLater datang dengan wajah yang ramah. Ia menawarkan kemudahan, kecepatan, dan rasa seolah-olah semua kebutuhan bisa dipenuhi tanpa harus menunggu uang tersedia. Di layar ponsel, cukup satu klik, barang bisa langsung dibeli. Namun, di balik kemudahan itu, ada persoalan serius yang mulai menggerogoti keuangan generasi muda, terutama mahasiswa.
Sebagai mahasiswa Akuntansi, saya melihat PayLater bukan lagi sekadar fitur pembayaran digital. Ia telah berubah menjadi bagian dari ekosistem konsumsi yang mendorong anak muda membeli lebih cepat, lebih sering, dan sering kali tanpa perhitungan matang.
Masalahnya bukan hanya soal teknologi keuangan. Masalahnya adalah ketika fitur “beli sekarang, bayar nanti” dipakai oleh kelompok yang belum memiliki pendapatan stabil, tetapi berada di tengah tekanan gaya hidup yang terus bergerak cepat.
Mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang rentan. Di satu sisi, kebutuhan kuliah, transportasi, komunikasi, dan pergaulan terus meningkat. Di sisi lain, tidak semua mahasiswa memiliki penghasilan tetap. Sebagian masih bergantung pada kiriman orang tua, beasiswa, atau pekerjaan sampingan yang tidak menentu.
Dalam kondisi seperti itu, PayLater bisa terlihat seperti solusi. Namun, tanpa kontrol, ia justru berubah menjadi pintu masuk masalah finansial.
Kemudahan membeli barang tanpa membayar langsung menciptakan ilusi kemampuan ekonomi. Seseorang merasa mampu membeli pakaian, skincare, sepatu, aksesori, atau gadget kecil hanya karena transaksi berhasil dilakukan. Padahal, kemampuan membeli yang sesungguhnya baru diuji saat tagihan jatuh tempo datang.
Di sinilah jebakannya bekerja. Pengeluaran tidak terasa saat transaksi dilakukan. Beban baru terasa ketika tagihan mulai menumpuk di akhir bulan.
PayLater sering masuk bukan melalui kebutuhan mendesak, melainkan melalui promo, diskon, notifikasi aplikasi, dan tekanan tren. Anak muda tidak selalu membeli karena butuh. Sering kali, keputusan belanja muncul karena takut tertinggal gaya hidup, ingin terlihat mengikuti tren, atau merasa “sayang” melewatkan potongan harga.
Dari data yang saya himpun, penggunaan PayLater di Indonesia telah melonjak menjadi sekitar 79,92 juta kontrak pada 2023. Angka ini menunjukkan bahwa PayLater bukan lagi tren kecil, melainkan fenomena besar dalam ekonomi digital.
Fenomena ini perlu dibaca secara kritis. Semakin mudah akses kredit konsumtif, semakin besar pula risiko masyarakat terjebak dalam utang kecil yang terlihat ringan, tetapi menumpuk secara perlahan.
PayLater memang tidak selalu buruk. Dalam keadaan tertentu, layanan ini bisa membantu pengguna mengatur pembayaran. Namun, persoalannya muncul ketika PayLater digunakan bukan untuk kebutuhan penting, melainkan untuk membiayai gaya hidup yang sebenarnya berada di luar kemampuan.
Dari hasil kajian yang saya gunakan, 85,3 persen pengguna disebut menjadi lebih boros karena tidak lagi mempertimbangkan prioritas kebutuhan. Angka ini memperlihatkan bahwa PayLater tidak hanya memengaruhi cara membayar, tetapi juga mengubah cara seseorang mengambil keputusan konsumsi.
Lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian pengguna tidak hanya memiliki satu akun. Data yang saya temukan menunjukkan 27 persen pengguna memiliki lebih dari satu akun PayLater. Kondisi ini memperbesar risiko utang berlapis, karena pengguna bisa menutup satu kebutuhan dengan layanan lain tanpa benar-benar menyelesaikan persoalan keuangan.
Pola seperti ini berbahaya. Cicilan kecil yang tersebar di beberapa aplikasi bisa terlihat ringan jika dilihat satu per satu. Namun, ketika digabungkan, jumlahnya dapat menggerus pemasukan bulanan.
Bagi mahasiswa, kondisi ini bisa menjadi tekanan ganda. Selain harus memenuhi kebutuhan kuliah, mereka juga harus menghadapi tagihan konsumtif yang sebenarnya bisa dihindari. Jika tidak dikontrol, PayLater dapat mengubah mahasiswa dari pengguna layanan digital menjadi debitur kecil yang terus dikejar jatuh tempo.
Total utang PayLater di Indonesia bahkan disebut telah mencapai Rp26,20 triliun pada 2025. Angka ini menjadi sinyal bahwa persoalan PayLater tidak bisa lagi dianggap sepele. Ini bukan hanya urusan kebiasaan belanja individu, tetapi sudah menjadi gejala sosial dalam pola konsumsi masyarakat digital.
Yang perlu dikhawatirkan bukan semata-mata jumlah utangnya, tetapi perubahan perilaku yang menyertainya. Ketika seseorang terbiasa menunda pembayaran, batas antara kebutuhan dan keinginan menjadi semakin kabur.
Barang yang tidak mendesak terasa bisa dibenarkan karena pembayarannya tidak dilakukan saat itu juga. Di titik inilah kontrol keuangan mulai melemah.
PayLater juga memperlihatkan persoalan literasi keuangan yang belum merata. Banyak pengguna memahami cara mengaktifkan layanan, tetapi tidak benar-benar memahami bunga, denda, tenor, tanggal jatuh tempo, dan konsekuensi jika gagal membayar.
Dalam beberapa kasus, kegagalan mengontrol cicilan bahkan dapat berkembang menjadi persoalan hukum. Salah satu kasus yang menjadi perhatian terjadi di Jambi, ketika seorang pekerja kantoran harus berurusan dengan polisi karena diduga menggelapkan uang untuk membayar tagihan PayLater.
Kasus seperti ini seharusnya menjadi peringatan. Utang konsumtif yang awalnya terlihat kecil bisa mendorong seseorang mengambil keputusan buruk ketika tekanan tagihan tidak lagi mampu dikendalikan.
PayLater juga tidak hanya menjerat mahasiswa. Ibu rumah tangga, pekerja muda, dan masyarakat dengan penghasilan tidak tetap juga berisiko mengalami pola serupa. Awalnya digunakan untuk membeli kebutuhan kecil, lalu berubah menjadi kebiasaan. Setelah itu, tagihan menumpuk dan memaksa pengguna mencari pinjaman lain untuk menutup cicilan sebelumnya.
Masalahnya bukan sekadar utang. Masalah yang lebih dalam adalah hilangnya kendali.
Karena itu, PayLater harus ditempatkan sebagai alat bantu, bukan sumber pembiayaan gaya hidup. Mahasiswa perlu berani membuat batas. Tidak semua diskon harus diambil. Tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua keinginan harus dipenuhi saat itu juga.
Ada beberapa langkah yang penting dilakukan. Pertama, jangan menggunakan lebih dari satu akun PayLater. Semakin banyak akun yang digunakan, semakin sulit mengontrol total kewajiban.
Kedua, pastikan total cicilan tidak melebihi 30 persen dari pemasukan bulanan. Bagi mahasiswa yang belum memiliki pendapatan tetap, batas ini harus lebih ketat. Jangan menjadikan kiriman orang tua atau uang kebutuhan kuliah sebagai dasar untuk mengambil cicilan konsumtif.
Ketiga, catat semua transaksi PayLater. Setiap pembelian harus dicatat, termasuk nominal, tanggal jatuh tempo, bunga, dan denda. Tanpa catatan, pengguna mudah merasa tagihan masih aman, padahal jumlahnya sudah melewati kemampuan bayar.
Keempat, gunakan PayLater hanya untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Jika barang masih bisa ditunda, lebih baik menabung terlebih dahulu daripada mengambil cicilan.
PayLater adalah produk dari zaman digital yang serba cepat. Namun, kecepatan transaksi tidak boleh menghilangkan kehati-hatian dalam mengambil keputusan finansial.
Mahasiswa perlu membangun kesadaran bahwa kemerdekaan finansial tidak dimulai dari kemampuan membeli banyak barang, tetapi dari kemampuan mengendalikan diri.
Pada akhirnya, PayLater bukan musuh. Yang berbahaya adalah penggunaan tanpa kontrol, tanpa catatan, dan tanpa kesadaran atas risiko. Jika mahasiswa tidak bijak, PayLater bisa menjadi jebakan baru yang membebani masa depan sebelum mereka benar-benar memasuki dunia kerja.
PENULIS
Nurlaila Ramadani
Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya
